(SuaraLutim) — Malili. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Luwu Timur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (14/9/2026), (Warta Lutim). Penyerahan Ranperda APBD 2027 Luwu Timur itu menjadi tindak lanjut atas kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara pemerintah daerah dan dewan.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun berikutnya diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan dasar sekaligus mendorong pencapaian pembangunan ekonomi daerah. Ia meminta setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki alasan yang jelas dan dampak yang terukur.
“Setiap belanja yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap roda perekonomian daerah,” kata Bupati Irwan saat menyampaikan Ranperda APBD 2027 di hadapan anggota dewan.
Enam Prioritas Pembangunan Luwu Timur dalam Rancangan APBD 2027
Rancangan APBD 2027 mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Dari tema itu, pemerintah daerah menurunkan enam program prioritas yang menjadi arah belanja sepanjang tahun anggaran berikutnya.
- Peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta pengembangan SDM berdaya saing. Prioritas ini menyangkut akses warga terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Fokus pada sumber daya manusia ditempatkan sebagai pintu masuk agar pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam.
- Penguatan kebudayaan dan stabilitas daerah. Stabilitas sosial menjadi prasyarat bagi masuknya investasi dan berjalannya program pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan penguatan kebudayaan dan ketertiban sosial sebagai bagian dari kebijakan anggaran, bukan sekadar kegiatan seremonial.
- Percepatan transformasi ekonomi daerah. Prioritas ini menempatkan penguatan pertanian, perikanan, manufaktur, UMKM, investasi, dan ketahanan pangan sebagai satu paket. Arahnya jelas: mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan membuka lapangan kerja yang lebih beragam bagi warga.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Infrastruktur jalan, jembatan, dan penghubung antarwilayah dipandang perlu untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah tumbuh, termasuk kawasan yang selama ini sulit dijangkau saat musim hujan.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Prioritas kelima ini erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan kesiapan daerah menghadapi risiko bencana, mulai dari kebakaran lahan pada musim kemarau hingga banjir pada musim hujan.
- Pemantapan tata kelola pemerintahan. Penguatan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan inovasi daerah menjadi penutup daftar prioritas. Tata kelola yang rapi dibutuhkan agar program di lapangan tidak tersendat pada tahap administrasi.
Skema Tahun Jamak untuk Kegiatan Strategis
Di luar enam prioritas tersebut, Rancangan APBD 2027 juga memuat sejumlah kegiatan strategis melalui skema tahun jamak atau multi-years. Kegiatan yang masuk skema ini meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, penyediaan jalan di jalan kabupaten/kota, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Skema tahun jamak lazim dipakai untuk pekerjaan yang tidak realistis diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kontraknya mengikat lebih dari satu tahun, sehingga perencanaan teknis harus matang sejak awal dan pengawalannya tidak boleh longgar. Bagi warga, implikasi paling langsung adalah pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan dapat berjalan berkelanjutan tanpa harus menunggu anggaran tahunan baru.