Lutim, SuaraLutim – Berita luwu timur terbaru datang dari Makassar. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan kesiapannya mengeksekusi arahan Presiden RI terkait pemetaan sektor potensial daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi kawasan Sulawesi.
Kesiapan itu ditegaskan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat, 18 September 2026.
“Pemkab Luwu Timur akan bergerak cepat mengidentifikasi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis, demi menyokong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029,” jelas Wabup Lutim.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber tingkat nasional dan regional, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.
Berita Luwu Timur: Pemetaan Sektor Potensial Jadi Kunci
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Presiden RI agar setiap kepala daerah mampu mengenali dan memetakan keunggulan komparatif wilayahnya masing-masing.
“Presiden meminta agar kita fokus mengidentifikasi sektor-sektor potensial di setiap daerah. Target utamanya adalah seluruh daerah memahami secara presisi langkah strategis apa yang harus dilakukan,” katanya.
Dari sisi kebijakan, pemetaan itu berfungsi sebagai dasar penyusunan prioritas. Tanpa mengenali sektor unggulan, anggaran daerah cenderung menyebar ke banyak kegiatan dengan hasil yang sulit diukur. Sebaliknya, bila sektor potensial dikenali dengan data yang jelas, program bisa diarahkan pada hal yang benar-benar menggerakkan produksi dan pendapatan warga.
Bima Arya juga menekankan dua pendekatan utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi, yaitu dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. Pendekatan produksi menyangkut kapasitas sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa, sementara pendekatan pengeluaran menekankan kemampuan masyarakat membelanjakan pendapatannya.
Bagi Luwu Timur, keduanya berkaitan erat. Sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata merupakan sisi produksi yang menopang perekonomian daerah. Namun tanpa daya beli yang memadai, hasil produksi tidak serta-merta menyejahterakan pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasar lokal.
Data dan Efisiensi Anggaran Jadi Penekanan
Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran daerah. “Setiap rupiah belanja publik harus difokuskan untuk memicu produktivitas sektor unggulan serta meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Penekanan pada data dan efisiensi anggaran memberi arah yang jelas bagi daerah. Program yang dijalankan sebaiknya bisa diukur dampaknya, bukan hanya dilihat dari jumlah kegiatan. Data statistik yang mutakhir, mulai dari produksi pertanian hingga angka kemiskinan, menjadi alat untuk menguji apakah intervensi pemerintah benar-benar bekerja.
Dalam konteks Luwu Timur, penggunaan data juga membantu menentukan di mana anggaran paling dibutuhkan. Kecamatan dengan potensi pertanian, kawasan pesisir, wilayah sekitar kawasan industri, dan daerah wisata memiliki kebutuhan yang berbeda. Anggaran yang seragam untuk semua wilayah justru berisiko tidak tepat sasaran.
Sinergi Antarwilayah Sulawesi
Sekda Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka kegiatan mengatakan rakor ini diselenggarakan untuk membedah struktur ekonomi kawasan agar seluruh kepala daerah dapat mengidentifikasi tantangan lokal sekaligus menyamakan persepsi pembangunan regional.
“Sulawesi memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang sangat mumpuni. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola secara maksimal berbasis data konkret, serta diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah dan dukungan satu sama lain,” ujar Jufri.
Koordinasi lintas wilayah menjadi relevan karena banyak persoalan ekonomi tidak berhenti di batas kabupaten. Distribusi pangan, arus barang, tenaga kerja, hingga pengelolaan kawasan hutan dan daerah aliran sungai membutuhkan kerja sama antar-daerah dan dengan pemerintah provinsi.
Forum ini juga diikuti para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi. Bagi Luwu Timur, agenda tersebut menjadi kesempatan membandingkan pengalaman dengan kabupaten lain sekaligus menawarkan kerja sama pada sektor yang saling melengkapi.
