Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, JAKARTA — Industri pengolahan nikel nasional menghadapi tekanan baru yang datang bukan dari harga atau kuota produksi, melainkan dari rantai pasok bahan kimia dan pilihan teknologi baterai dunia. Lembaga riset BMI, bagian dari Fitch Solutions, menilai produksi smelter nikel Indonesia ke depan diuji oleh ketatnya pasokan sulfur, keterbatasan asam sulfat, dan tren permintaan baterai berbasis lithium ferro phosphate (LFP). Tekanan itu cepat atau lambat menyentuh rencana hilirisasi tambang Luwu Timur di Sorowako, yang sedang menyiapkan fasilitas pengolahan bijih limonit berbasis high pressure acid leach (HPAL).
Riset BMI: tiga tekanan yang menyeberang ke Indonesia
Dalam riset yang dirilis Kamis (8/10/2026), BMI menyebut guncangan pasokan sulfur akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pembatasan ekspor asam sulfat oleh China sebagai risiko bagi pertumbuhan smelter hidrometalurgi berbasis HPAL. Sebabnya sederhana: pabrik HPAL mengolah bijih nikel limonit dengan pelindian asam, sehingga kebutuhan asam sulfatnya besar dan sulit disubstitusi.
“Guncangan pasokan di pasar sulfur yang berasal dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ditambah dengan pembatasan ekspor asam sulfat oleh China, menghadirkan risiko tambahan terhadap pertumbuhan yang didorong oleh HPAL, mengingat ketergantungan sektor tersebut terhadap asam sulfat untuk memproduksi nikel berkualitas baterai,” tulis BMI dalam riset tersebut, seperti dikutip Bloomberg Technoz.
Sulfur bukan bahan tambahan biasa. Ia dipakai untuk membuat asam yang menjadi komponen utama proses pelindian bijih nikel limonit, dan hasilnya adalah mixed hydroxide precipitate (MHP). MHP inilah yang masuk ke rantai berikutnya untuk diolah menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat, dua bahan penting pembuatan baterai kendaraan listrik. Artinya, gangguan di pasar sulfur tidak berhenti sebagai persoalan biaya pabrik, tetapi merambat ke seluruh janji nilai tambah hilirisasi.
Dua tekanan lain yang disebut BMI melengkapi gambaran itu: tren permintaan baterai LFP yang terus naik, serta fenomena El Niño yang memengaruhi pasokan air dan listrik di kawasan industri. Ketiganya datang bersamaan, di saat harga nikel belum pulih dari tekanan pasokan global.
Sulfur, bahan yang jarang dibahas tapi menentukan
Kerentanan ini sebenarnya sudah terpetakan sejak pertengahan 2026. Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral MIND ID, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa untuk memproduksi satu ton MHP dibutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur. Setiap penambahan kapasitas HPAL otomatis menaikkan konsumsi sulfur nasional.
Masalahnya, sebagian besar kebutuhan itu masih didatangkan dari luar negeri. Budi menyatakan lebih dari 70 persen kebutuhan sulfur untuk industri pengolahan nikel dipenuhi lewat impor, dan sekitar 75 sampai 80 persen pasokannya berasal dari kawasan Timur Tengah yang penuh dinamika geopolitik. Data industri mencatat impor sulfur Indonesia mencapai sekitar 5,3 juta ton per tahun. Untuk mengurangi ketergantungan itu, MIND ID memetakan potensi sulfur domestik dari produk samping tambang tembaga dan emas, berupa iron oxide dan iron sulfate, yang berpotensi diolah menjadi sulfur maupun asam sulfat.
Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusuma menyoroti lonjakan harga sulfur yang sudah berlipat dibandingkan periode sebelumnya, dan menyebut sejumlah pelaku mulai mendiversifikasi sumber impor ke Kanada, Amerika Serikat, dan Korea. Sementara Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mencatat sembilan smelter HPAL telah beroperasi dan lima lainnya masih dalam tahap konstruksi. Perhapi menilai belum ada pabrik HPAL yang berhenti karena mahalnya sulfur, tetapi mengingatkan bahwa kenaikan harga asam sulfat yang bersamaan dengan penurunan harga nikel, jika berlangsung lama, akan menekan keekonomian operasional pabrik HPAL.
Yang paling dikhawatirkan adalah gangguan mendadak. Bisnis.com (8/3/2026) melaporkan stok sulfur untuk smelter HPAL di dalam negeri diperkirakan hanya cukup sekitar satu bulan ketika konflik di Timur Tengah memanas dan distribusi jalur laut terganggu. Kondisi itu menjelaskan mengapa PT Vale Indonesia menyatakan masih aman karena memiliki stok dari pengadaan sebelumnya, sebagaimana disampaikan Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Indonesia, Budiawansyah, pada 13 Agustus 2026.
