Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur meminta pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Tarengge–Batas Kota Malili di Desa Atue mendapat pengawasan lebih intensif. Permintaan itu disampaikan karena waktu efektif pelaksanaan pekerjaan disebut hanya tersisa tiga bulan. Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur, Bangkit Revormansyah Pratama, menyampaikan hal tersebut dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pendapat akhir itu dibacakan pada rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026). Dalam forum tersebut, Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi yang menyertai persetujuannya terhadap rancangan perda anggaran perubahan. Salah satu yang paling disorot adalah pengawasan pekerjaan jalan penghubung antarkecamatan itu.
Golkar secara khusus meminta Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan konsultan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut. Permintaan ini bersifat teknis dan menyangkut tata kelola proyek, bukan penilaian atas hasil pekerjaan yang belum selesai.
“Fraksi Golkar menyarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan pengawasan pada Dinas PUPR untuk pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Tarengge-Batas Kota Malili Desa Atue agar melakukan pengawasan secara intensif dan berkala serta memberikan masukan konstruktif mengingat waktu efektif pelaksanaan pekerjaan sisa tiga bulan,” kata Bangkit.
Mengapa Berita Lutim soal Jalan Tarengge Penting bagi Warga
Jalan Tarengge–Batas Kota Malili merupakan ruas yang menghubungkan kawasan Desa Atue dengan pusat kegiatan di Kecamatan Malili. Bagi warga, kondisi ruas tersebut menentukan kelancaran perjalanan harian, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju fasilitas layanan publik. Karena itu, pekerjaan peningkatan jalan selalu menjadi perhatian masyarakat sekitar.
Isu infrastruktur jalan dan pembangunan wilayah juga menjadi perhatian rutin pada kanal rubrik Desa & Kecamatan SuaraLutim yang mengulas kegiatan pembangunan di tingkat desa. Sebelumnya, SuaraLutim juga memberitakan aparatur desa di Luwu Timur yang dibekali materi kebencanaan sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintahan desa.
Menurut Golkar, pengawasan intensif diperlukan untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai ketentuan selama waktu pelaksanaan yang tersisa. Fraksi juga meminta PPK dan konsultan pengawasan memberikan masukan konstruktif selama pekerjaan berlangsung. Dengan begitu, potensi kendala lapangan dapat diketahui lebih awal.
Sisa Waktu Tiga Bulan dan Risiko Pekerjaan Tidak Tuntas
Sisa waktu tiga bulan membuat tahap akhir pekerjaan menjadi periode yang paling menentukan. Pada rentang itu, pekerjaan biasanya memasuki penyelesaian badan jalan, pengujian mutu, hingga penyusunan laporan pelaksanaan. Keterlambatan pada satu tahap berpotensi menggeser keseluruhan jadwal.
Karena itu, pengawasan berkala dinilai penting oleh legislatif. Pengawasan tidak hanya memeriksa progres fisik, tetapi juga memastikan spesifikasi bahan dan metode kerja sesuai dokumen kontrak. Fraksi Golkar menekankan aspek tersebut sebagai bagian dari rekomendasi resminya.
Fungsi PPK dan Konsultan Pengawasan dalam Proyek Jalan
PPK berperan sebagai pejabat yang menandatangani kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Sementara konsultan pengawasan bertugas memverifikasi mutu, volume, dan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Kedua peran itu merupakan bagian dari sistem pengendalian proyek pemerintah.
Ketika jadwal pelaksanaan mendesak, koordinasi antara PPK, konsultan pengawasan, dan pelaksana pekerjaan menjadi semakin penting. Masukan konstruktif yang diminta Golkar mengarah pada perbaikan tata kelola, bukan sekadar administrasi. Penjelasan umum mengenai siklus pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dapat ditelusuri melalui kanal Warta Lutim milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.