Catatan Golkar dalam Pendapat Akhir Perubahan APBD 2026
Catatan soal Jalan Tarengge menjadi salah satu rekomendasi Golkar dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi terhadap jawaban Bupati Luwu Timur mengenai arah kebijakan Perubahan APBD 2026. Fraksi juga mengapresiasi kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, Badan Anggaran DPRD, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda.
Selain persoalan pekerjaan jalan, Golkar juga menyampaikan rekomendasi terkait pemberian honorarium bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Fraksi berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi pemberian honorarium bagi PPTK sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025.
Rekomendasi itu menunjukkan bahwa pembahasan anggaran perubahan tidak hanya menyangkut angka pendapatan dan belanja. Aspek kelembagaan dan insentif bagi aparatur pelaksana kegiatan juga menjadi bagian dari penilaian fraksi. Dokumen hukum daerah yang berkaitan dengan pembahasan tersebut dihimpun pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Timur.
Persetujuan dengan Catatan
Setelah mencermati pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Golkar berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur.
Pola persetujuan dengan catatan merupakan hal yang lazim dalam pembahasan anggaran di DPRD. Persetujuan menandakan bahwa secara politik dokumen anggaran diterima, sementara catatan berfungsi sebagai pengingat atas hal-hal yang perlu diperbaiki. Bagi Golkar, dua hal yang ditekankan adalah pengawasan proyek jalan dan pemenuhan syarat aturan bagi honorarium pelaksana kegiatan.
Tahapan Pekerjaan Jalan yang Biasanya Dikejar di Akhir Tahun
Pekerjaan jalan umumnya melewati beberapa tahap sebelum dinyatakan selesai. Dimulai dari persiapan dan pengukuran, pekerjaan tanah, lapis pondasi, hingga lapis permukaan. Setiap tahap memiliki tolok ukur mutu yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan lanjutan dapat dimulai.
Pada periode akhir pelaksanaan, perhatian biasanya beralih ke tahap penyelesaian dan pembersihan lokasi. Dokumen hasil pekerjaan juga dilengkapi agar dapat diperiksa sebelum pembayaran dilakukan. Karena itulah pengawasan pada rentang waktu terakhir sangat menentukan kualitas hasil akhir sebuah ruas jalan.
Apa yang Perlu Diawasi Selanjutnya?
Bagi warga, pertanyaan berikutnya menyangkut kelanjutan pekerjaan ruas jalan tersebut. Setelah rekomendasi disampaikan dalam forum paripurna, perhatian beralih pada pelaksanaan di lapangan. Perkembangan proyek ini termasuk hal yang dipantau melalui kanal rubrik Peristiwa SuaraLutim yang memberitakan peristiwa dan kegiatan di Luwu Timur.
Permintaan pengawasan berkala juga sejalan dengan prinsip transparansi pelaksanaan anggaran. Semakin terbuka informasi mengenai progres pekerjaan, semakin mudah masyarakat menilai apakah proyek berjalan tepat waktu dan sesuai mutu. Pemerintah daerah sendiri menegaskan komitmen agar kebijakan anggaran dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
Indikator Sederhana bagi Masyarakat
Ada beberapa indikator sederhana yang bisa dicermati warga untuk menilai pelaksanaan sebuah proyek jalan. Pertama, ada tidaknya papan informasi proyek yang memuat nama pekerjaan, nilai kontrak, pelaksana, dan rentang waktu. Kedua, kesesuaian antara lebar dan lapisan permukaan jalan dengan gambar rencana yang dipasang di lokasi.
Ketiga, konsistensi jumlah dan jenis alat berat yang bekerja di lokasi dibandingkan jadwal yang dijanjikan. Keempat, kecepatan penyelesaian per segmen yang dapat dilihat dari perkembangan fisik dari pekan ke pekan. Indikator-indikator tersebut bisa menjadi bahan penilaian awal sebelum menyampaikan masukan kepada instansi berwenang.
FAQ Jalan Tarengge–Batas Kota Malili
Siapa yang meminta pengawasan pekerjaan jalan ini diperketat?
Permintaan itu disampaikan Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur melalui juru bicaranya, Bangkit Revormansyah Pratama. Usulan tersebut termuat dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna Senin (14/9/2026).
Mengapa waktu pelaksanaan dinilai mendesak?
Fraksi Golkar menyebut waktu efektif pelaksanaan pekerjaan tinggal sekitar tiga bulan. Karena itu, fraksi meminta PPK dan konsultan pengawasan Dinas PUPR melakukan pengawasan intensif dan berkala serta memberi masukan konstruktif selama pekerjaan berlangsung.
Apa rekomendasi lain Fraksi Golkar dalam pembahasan itu?
Selain pengawasan jalan, Golkar menyampaikan rekomendasi mengenai pemberian honorarium bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025.
Dengan tersisa sekitar tiga bulan, kualitas pengawasan menjadi penentu apakah pekerjaan peningkatan Jalan Tarengge–Batas Kota Malili tuntas sesuai jadwal. Rekomendasi legislatif sudah disampaikan secara terbuka. Kini publik menanti bagaimana PPK dan konsultan pengawasan menjalankan fungsinya di lapangan serta sejauh mana hasilnya dirasakan pengguna jalan di Desa Atue dan sekitarnya.