Tambang nasional mendapat sinyal baru pada pertengahan Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah membidik nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya US$45 miliar pada 2026. Target itu disampaikan saat ia mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka Trade Expo Indonesia ke-41 di Tangerang pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Tambang Nasional: Target Ekspor Nikel US$45 Miliar
Dalam keterangan yang dikutip VIVA, Bahlil menyebut hilirisasi sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Ia menempatkan nikel sebagai contoh paling jelas dari hasil kebijakan itu.
Menurut Bahlil, nilai ekspor nikel naik bertahap dari sekitar US$3,3 miliar pada 2017 sampai 2018, menjadi US$34 miliar pada 2023, lalu melampaui US$40 miliar pada 2025. Angka itu dipakai sebagai dasar keyakinan bahwa target US$45 miliar pada 2026 bisa dicapai.
Pernyataan tersebut juga dilaporkan Nikel.co.id dan Warta Ekonomi. Keduanya menyorot pernyataan Bahlil bahwa target itu merupakan bagian dari strategi hilirisasi yang dijadikan andalan ekonomi nasional.
Dalam hitungan Kantor Berita RRI, angka US$45 miliar setara dengan sekitar Rp807,89 triliun pada kurs yang dipakai dalam pemberitaan tersebut. Besaran rupiah itu membuat target ini sejajar dengan skala proyek ekonomi besar, bukan sekadar angka dagang biasa.
Jejak Angka Hilirisasi Nikel
Perjalanan ekspor nikel Indonesia berubah arah setelah ekspor bijih mentah dihentikan pada 2020. Sebelum kebijakan itu, Indonesia menjual bahan mentah dengan nilai tambah kecil dan pabrik pengolahan tumbuh di negara pembeli.
Setelah larangan berlaku, smelter dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri. Produk yang diekspor bergeser ke bentuk olahan seperti feronikel, nikel pig iron, dan bahan baku baterai, sehingga nilai jual per ton meningkat tajam.
Pemerintah memakai lonjakan itu sebagai bukti bahwa strategi hilirisasi berjalan. Bahlil menyatakan sumber daya alam memberi manfaat jauh lebih besar ketika diolah sebelum dipasarkan, bukan dijual dalam bentuk mentah.
Perubahan itu juga mengubah peta investasi. Kawasan industri pengolahan tumbuh di Sulawesi dan Maluku, lengkap dengan pelabuhan, pembangkit listrik, dan fasilitas pendukung lain. Pemerintah daerah di sekitar kawasan mencatat kenaikan aktivitas ekonomi meski diikuti persoalan lingkungan dan tata ruang.
Di sisi lain, hilirisasi menuntut pasokan bijih yang stabil. Ketika kuota produksi dikurangi untuk menjaga harga, pasokan ke smelter bisa mengetat dan rencana ekspor ikut terpengaruh. Inilah mengapa angka target selalu dibaca bersama kebijakan produksi.
Namun rubrik ini juga pernah membahas sisi lain kebijakan tersebut. Artikel produksi nikel olahan Indonesia berpotensi turun menunjukkan bahwa target ekspor selalu berhadapan dengan dinamika produksi dan permintaan pasar.
Master Plan Hilirisasi sampai 2040
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil membeberkan rencana jangka panjang. Ia menyebut master plan hilirisasi Indonesia pada 2040 menargetkan nilai US$618 miliar, jauh di atas target ekspor nikel 2026.
Peta jalan itu tidak hanya menyangkut mineral dan batu bara. Cakupannya meliputi minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian, sesuai keterangan yang dikutip VIVA.
Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi. Dampaknya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi merembet ke industri pendukung dan pengusaha nasional.
Ia juga menyebut hilirisasi mendorong penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan pasar produk bernilai tambah. Semua itu dipakai sebagai alasan mengapa kebijakan ini dipertahankan meski menghadapi kritik.
Skala target 2040 menjelaskan logika pemerintah. Jika nilai ekspor nikel saja diarahkan ke US$45 miliar, tambahan nilai dari komoditas lain harus jauh lebih besar untuk mencapai angka US$618 miliar.
Artinya, peta jalan itu bukan sekadar daftar proyek, melainkan kerangka arah kebijakan yang menentukan insentif fiskal, izin investasi, dan prioritas infrastruktur dalam satu setengah dekade ke depan.
