Berita politik dari Istana Merdeka: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero). Arahan itu mencakup pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta akselerasi penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt. Instruksi disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Berita Politik: Arahan Prabowo di Istana Merdeka
Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Hadir pula Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar.
Rosan menyampaikan inti pembicaraan kepada wartawan setelah pertemuan. Menurut dia, presiden meminta transformasi PLN berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih tanggap, sekaligus mempercepat pemakaian panel surya 100 gigawatt.
Rancangan transformasi harus segera disusun dan dipaparkan kepada kepala negara untuk ditindaklanjuti. Rosan menyebut Danantara akan duduk bersama tim PLN agar kajiannya menyeluruh.
Keterangan resmi itu dirilis melalui siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Versi lengkapnya juga dilaporkan kantor berita Antara pada hari yang sama.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Model Bisnis PLN Jadi Sasaran Pertama
Rosan menjelaskan bahwa evaluasi model bisnis menjadi prioritas. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan PLN lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
Salah satu motif yang disebut terang terangan adalah beban subsidi. Transformasi diharapkan menekan beban subsidi negara sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan listrik milik negara itu.
Pemerintah menyatakan akan melakukan asesmen sebelum mengajukan usulan resmi kepada presiden. Asesmen itu mencakup kesiapan organisasi, keuangan, dan struktur tarif yang berlaku saat ini.
Sebagai langkah awal, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk menyusun kajian menyeluruh. Hasilnya kemudian dipakai sebagai dasar usulan transformasi pada tahap berikutnya.
Bagi pemerintah, efisiensi PLN punya kaitan langsung dengan postur anggaran. Beban subsidi energi dalam APBN 2026 dilaporkan naik, sebagaimana dibahas dalam artikel kenaikan subsidi energi Rp376,8 triliun.
Kajian yang sedang disusun juga akan menimbang kemampuan PLN membiayai investasi jangka panjang. Beban utang dan kewajiban pembelian listrik menjadi dua hal yang biasanya disorot dalam pembenahan seperti ini.
Percepatan Panel Surya 100 GW
Bagian lain dari arahan presiden adalah percepatan pemakaian panel surya berkapasitas 100 gigawatt. Program ini bukan hal baru, tetapi pelaksanaannya kini diminta lebih cepat dari jadwal awal.
Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp diluncurkan pada 25 Agustus 2026 dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Saat itu presiden menyebut target pembangunan selesai dalam tiga tahun.
Menurut keterangan yang dikutip Media Indonesia, pemerintah menyiapkan peraturan presiden sebagai dasar pelaksanaan program. PLN juga mengajukan revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
Catatan Sekretariat Kabinet menyebut tahap pertama program mencakup 14 proyek dengan kapasitas sekitar 5.216 megawatt puncak di berbagai tahap pengerjaan.
Kapasitas listrik nasional saat ini berada di kisaran 88 gigawatt dari berbagai sumber energi. Artinya, tambahan 100 gigawatt hampir menyamai seluruh kapasitas yang ada saat ini.
Integrasi listrik surya ke jaringan bukan pekerjaan sederhana. Pasokan yang bergantung pada cuaca menuntut penyeimbang, dan karena itu pengembangan baterai penyimpanan besar ikut dibahas dalam rencana usaha.
Lahan juga menjadi isu tersendiri. Proyek berskala besar membutuhkan area luas, sementara sebagian lokasi potensial bersinggungan dengan kawasan hutan, permukiman, atau lahan produktif.
