Politik nasional kembali menghangat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Center of Economic and Law Studies bersama Kabinet Bayangan merilis laporan bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang memberi penilaian rendah terhadap jalannya pemerintahan.
Politik Nasional: Isi Rapor CELIOS
Laporan itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, sampai kepemimpinan dan komunikasi publik. Kesimpulannya disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira.
Menurut CELIOS, rapor itu menjadi catatan kritis terhadap arah kebijakan pemerintah. Sorotan utamanya adalah efektivitas program, pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Laporan tersebut dirilis beberapa hari sebelum genap dua tahun kabinet bekerja. Momen itu membuat temuannya cepat menyebar dan menjadi bahan perdebatan publik maupun di lingkungan partai politik.
Sejumlah media nasional melaporkan isi laporan ini secara berurutan, mulai dari angka penilaian sampai rekomendasi kebijakan yang diajukan lembaga tersebut.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Nilai, Metode, dan Jumlah Responden
Survei dalam laporan itu dikumpulkan pada 15 September sampai 9 Oktober 2026. Respondennya terbagi dua kelompok, yaitu masyarakat umum dan kalangan ahli.
Menurut laporan Kompas TV, survei melibatkan 1.142 responden umum dan 129 responden ahli. Penilaian untuk Presiden Prabowo rata rata 4,6 dari masyarakat umum dan 2,8 dari kalangan ahli.
Sementara untuk kinerja kabinet secara keseluruhan, laporan itu memberi nilai akhir 4,7 dari responden umum dan 2,9 dari responden ahli. Penilaian Wakil Presiden Gibran disebut berada di kisaran angka yang tidak jauh berbeda.
Angka angka itu menggambarkan persepsi responden pada periode survei. Hasilnya tidak otomatis membuktikan sebab akibat, misalnya bahwa kebijakan tertentu menjadi penyebab tunggal penilaian rendah.
Metode pengambilan sampel dan margin of error laporan itu tidak dirinci secara lengkap dalam pemberitaan. Pembaca yang ingin menilai ketelitiannya sebaiknya membaca dokumen aslinya yang diunggah CELIOS.
Sikap Publik terhadap MBG dan KDMP
Dua program strategis nasional mendapat sorotan paling tajam, yaitu Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Keduanya dinilai belum meyakinkan responden.
Menurut laporan Katadata, CELIOS menyatakan 87 persen dari 129 responden ahli dan mayoritas responden umum ingin program Makan Bergizi Gratis dihentikan.
Untuk Koperasi Desa Merah Putih, hanya 3 persen responden ahli dan 21 persen responden umum yang menyatakan setuju. Sebanyak 91 persen responden ahli dan 66 persen responden umum menolak program tersebut.
Laporan itu juga mencatat tekanan ekonomi rumah tangga. Sebanyak 82 persen responden mengeluhkan beban pajak dan pungutan, sedangkan 78 persen menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sebanyak 53 persen responden menilai keadaan ekonomi keluarga mereka memburuk dibanding tahun sebelumnya. Angka itu mencerminkan persepsi, bukan pengukuran statistik resmi atas pendapatan rumah tangga.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri sempat menjadi sorotan ketika mulai beroperasi serentak, seperti kami bahas dalam artikel operasi serentak koperasi desa.
Enam Rekomendasi Perbaikan
CELIOS menyusun enam rekomendasi perbaikan. Rekomendasi pertama adalah menghentikan pemotongan Dana Desa untuk membiayai program koperasi desa.
Lembaga itu menyoroti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan penyesuaian sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa. Secara kumulatif, nilainya disebut mencapai Rp34,57 triliun.
Rekomendasi berikutnya menyangkut pembentukan kabinet berbasis kompetensi. CELIOS meminta evaluasi menyeluruh terhadap menteri yang dinilai hanya menghasilkan pernyataan tanpa implementasi nyata.
Lembaga itu juga mengusulkan penerapan pajak kekayaan, pengendalian utang, perubahan indikator pembangunan, serta penciptaan lapangan kerja yang adil dan berkualitas. Semua usulan itu dirangkum dalam dokumen resmi yang bisa diakses publik.
Rekomendasi fiskal semacam ini biasanya menjadi bahan perdebatan karena menyentuh ruang belanja negara. Pemerintah sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas butir per butir usulan tersebut.
