Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur menyoroti ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan serta risiko fiskal jangka menengah dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada S, menyebut kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur pada 14 September 2026.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, Perubahan APBD 2026 seharusnya ditempatkan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar formalitas untuk menyesuaikan anggaran. Pandangan itu menjadikan pembahasan kali ini sebagai ruang evaluasi atas struktur ekonomi daerah. Bukan hanya soal penyesuaian angka pendapatan dan belanja.
“Momentum perubahan APBD 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar formalitas penyesuaian anggaran,” kata Erick saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna tersebut.
Empat Aspek yang Disoroti dari Ekonomi Tambang Luwu Timur
Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi empat aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam kondisi ekonomi Luwu Timur saat ini. Keempatnya adalah kontraksi ekonomi, ketergantungan pada sektor tambang, risiko fiskal jangka menengah, serta fenomena sosial ekonomi. Keempat aspek itu saling berkaitan dalam membaca kondisi daerah.
Kontraksi ekonomi menjadi titik awal pembacaan fraksi terhadap kondisi riil di lapangan. Pelemahan aktivitas ekonomi berdampak pada pendapatan rumah tangga, daya beli, dan penerimaan daerah. Dampak lanjutannya terasa pada kemampuan pemerintah membiayai program pelayanan publik.
Ulasan mengenai sektor pertambangan dan industri pengolahan di Luwu Timur tersedia pada kanal rubrik Tambang & Industri SuaraLutim. Sementara perkembangan kebijakan dan program pemerintah kabupaten dipantau melalui rubrik Pemerintahan SuaraLutim.
Ketergantungan pada Sektor Pertambangan
Erick mengatakan ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan perlu diantisipasi dengan mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, kondisi sektor nikel yang tidak menentu secara global menjadi alasan bagi daerah untuk menyiapkan berbagai kemungkinan ke depan.
“Ekonomi Luwu Timur yang saat ini sangat bergantung kepada sektor tambang tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua agar segera mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi sektor nikel yang menghadapi ketidakpastian global perlu diantisipasi agar daerah memiliki pilihan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya. Diversifikasi dinilai penting bukan karena sektor tambang dianggap tidak lagi berarti. Melainkan agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber penerimaan.
Risiko Fiskal Jangka Menengah dan Belanja Rutin
Selain ketergantungan terhadap tambang, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti risiko fiskal jangka menengah. Fraksi menilai tingginya belanja rutin perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi ruang fiskal daerah. Belanja rutin yang besar membuat alokasi untuk program pembangunan menjadi lebih terbatas.
PDI Perjuangan menyebut daerah terlihat telah terjebak dengan belanja rutin yang tinggi. Kondisi tersebut, menurut fraksi, bisa menjadi salah satu penyebab APBD Pokok 2026 belum berjalan maksimal. Karena itu, pembahasan Perubahan APBD tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian angka pendapatan dan belanja.
Fraksi meminta kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah ikut menjadi pertimbangan dalam kebijakan anggaran. Bacaan umum mengenai pengelolaan keuangan negara dan kerangka anggaran tersedia melalui halaman informasi APBN Kementerian Keuangan.
Persoalan Sosial Ekonomi yang Menyertai
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah persoalan sosial ekonomi yang dinilai dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Luwu Timur. Dalam pendapat akhirnya, fraksi menyebut kelangkaan BBM dan gas subsidi, dampak lingkungan aktivitas pertambangan, kriminalitas, serta kekeringan yang berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, persoalan-persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat memperberat tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak segera ditangani. Ketersediaan energi, kondisi lingkungan, keamanan, dan dampak cuaca merupakan faktor yang saling terkait dengan aktivitas ekonomi warga.
Isu kekeringan dan dampaknya pada sektor pertanian misalnya, berkaitan langsung dengan pendapatan rumah tangga petani. Sementara kelangkaan bahan bakar bersubsidi memengaruhi biaya distribusi barang dan mobilitas warga. Catatan fraksi mengarahkan agar kebijakan anggaran mempertimbangkan persoalan lintas sektor tersebut.