LUWU TIMUR — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memantau langsung SPBU Ussu dan SPBU Malili untuk memastikan penerapan sistem ganjil-genap berjalan tertib, antrean terkendali, serta masyarakat tidak resah terhadap ketersediaan BBM, Senin (14/09/2026). Pemantauan itu menjadi salah satu sorotan publik di Luwu Timur hari itu.
Di kedua lokasi, Bupati melihat proses pelayanan dan situasi antrean kendaraan. Ia memastikan mekanisme ganjil-genap diterapkan sesuai ketentuan, termasuk pemeriksaan kesesuaian antara pelat nomor, surat kendaraan, dan barcode yang digunakan saat pengisian.
Irwan menegaskan tidak boleh ada upaya memanfaatkan celah aturan, termasuk mengganti atau memanipulasi tanda nomor kendaraan agar dapat mengisi BBM pada hari yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada toleransi, semua harus sesuai ketentuan, mematuhi ketentuan sistem ganjil-genap. Jadi sebelum memasuki SPBU agar dicek baik-baik surat-surat mereka, apakah sudah sesuai dengan pelat yang terpasang,” tegas Irwan.
Pembatasan Frekuensi Kendaraan yang Diduga Melangsir BBM
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pemantauan adalah kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM. Kendaraan dengan pola kedatangan berulang dinilai berpotensi mengurangi kesempatan warga lain mendapatkan pelayanan.
Irwan meminta agar kendaraan semacam itu dibatasi frekuensi kedatangannya, sehingga tidak setiap hari mengambil BBM. Menurutnya, pengawasan dan pembatasan tersebut diperlukan agar distribusi BBM tetap tertib serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Langkah pembatasan dinilai sejalan dengan semangat kebijakan ganjil-genap. Jika hari layanan sudah diatur berdasarkan pelat nomor, maka volume pengambilan juga perlu dijaga agar distribusi tidak menumpuk pada kelompok kendaraan tertentu.
Pemerintah daerah menekankan bahwa pengaturan ini bukan pembatasan hak warga, melainkan upaya menjaga agar layanan di SPBU tetap terbuka bagi konsumen rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan kendaraan umum.
Apresiasi untuk Petugas SPBU yang Tegas Menjalankan Aturan
Bupati juga mengapresiasi petugas SPBU yang bersikap tegas dalam menjalankan ketentuan. Apresiasi itu disampaikan setelah petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen kendaraan dan pelat nomor yang digunakan.
Menurut Bupati, sikap petugas di titik layanan menentukan keberhasilan kebijakan. Pemeriksaan yang konsisten membuat aturan ganjil-genap berlaku sama bagi semua pengendara, tanpa terkecuali.
Ia berharap sikap tegas tersebut dipertahankan, termasuk ketika berhadapan dengan pengendara yang memaksakan diri mengisi BBM di luar hari layanan sesuai pelat nomornya.
Peran Pengawas SPBU, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan
Sebelum meninggalkan lokasi, Bupati Irwan meminta Pengawas SPBU, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang turut melakukan pengawasan agar terus memastikan aturan berjalan di lapangan secara konsisten.
Permintaan itu menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh bergantung pada kunjungan pejabat. Pengawas harian di tiap SPBU menjadi ujung tombak penerapan aturan, sementara Satpol PP dan Dinas Perhubungan memperkuat penindakan serta pengaturan kendaraan.
Dengan pembagian peran tersebut, pemerintah daerah berharap persoalan di satu SPBU dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi keluhan luas di masyarakat.
Rapat Monitoring dan Evaluasi Bersama Gubernur Sulawesi Selatan
“Yang paling penting, jangan sampai ada yang bermain-main dengan aturan. Kita ingin pelayanan BBM berjalan tertib dan masyarakat bisa mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya,” tegas Bupati.
Usai melakukan tinjauan, Bupati Irwan bersama Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto, Kadis Disdagkop-UMKP Senfry Oktavianus, Kasatpol PP Baharuddin, serta Kadis Perhubungan Syahmuddin melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM bersama Gubernur Sulawesi Selatan.
Rapat tersebut berlangsung melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur. Forum itu menyandingkan temuan lapangan dengan data pasokan, permintaan, serta kebijakan pengawasan yang sedang berjalan.
Melalui kombinasi pemantauan lapangan dan evaluasi bersama provinsi, pemerintah daerah ingin memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar sampai kepada konsumen yang berhak. Persoalan distribusi dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi warga sehari-hari.