Berita Indonesia hari ini menyorot target pemerintah menurunkan biaya logistik nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimistis biaya logistik bisa ditekan hingga 8 persen terhadap produk domestik bruto. Target itu ditempuh lewat rencana aksi lintas sektor yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian.
Isi Perpres 41 Tahun 2026
Perpres ini diundangkan pada Juli 2026 dan menggantikan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional yang berlaku lebih dari satu dekade. Aturan baru ini menempatkan penguatan ekosistem logistik sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar dokumen perencanaan.
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Airlangga untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional. Penugasan itu disampaikan melalui keterangan tertulis Kemenko Perekonomian dan dirangkum JPNN.com pada 15 Oktober 2026.
Menurut Airlangga, arahan presiden menegaskan bahwa penguatan ekosistem logistik menjadi kunci untuk menekan biaya dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi yang membahas rencana aksi perpres, seperti dikutip CNN Indonesia.
Perpres juga mengatur pembagian peran antar kementerian dan lembaga. Koordinasi ditempatkan di Kemenko Perekonomian agar kebijakan jalan, kereta, pelabuhan, dan kepabeanan berjalan dalam satu kerangka.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Berita Indonesia: Target 12,5 Persen lalu 8 Persen
Biaya logistik nasional tercatat 14,29 persen terhadap PDB pada 2022. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 12,5 persen pada 2029, lalu 8 persen pada 2045, sebagaimana dilaporkan ANTARA News.
Dengan rentang waktu selama itu, penurunan tidak terjadi sekaligus. Setiap tahap memiliki target antara yang menjadi dasar evaluasi kinerja kementerian dan lembaga pelaksana.
Angka 8 persen sering dikutip sebagai target utama dalam pemberitaan. Yang perlu dicatat, angka itu adalah target jangka panjang, bukan capaian yang dijanjikan dalam satu atau dua tahun anggaran.
Perbandingan dengan negara lain menunjukkan posisi Indonesia masih di kisaran menengah. Negara maju umumnya berada pada rentang 10 sampai 15 persen, sementara beberapa negara dengan sistem logistik efisien berada di bawah 10 persen.
Tiga Strategi Utama
Strategi pertama adalah penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik. Fokusnya mencakup perbaikan simpul penghubung antara kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan jalan utama.
Strategi kedua adalah penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Pemerintah ingin data pergerakan barang terhubung antar instansi sehingga pemeriksaan tidak berulang di setiap titik.
Strategi ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Bentuknya berupa pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penguatan kapasitas perusahaan jasa logistik dalam negeri.
Selain tiga strategi itu, perpres memuat sepuluh isu pokok, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, sarana perdagangan, rantai pasok berpendingin, aksesibilitas kewilayahan, hingga logistik halal, seperti diuraikan Bisnis.com.
NLE dan Digitalisasi Layanan
Pemerintah memperkuat platform National Logistics Ecosystem melalui digitalisasi menyeluruh. Sebelumnya, platform itu lebih berfokus pada layanan perizinan business to government dan government to government.
Menurut Airlangga, NLE selama ini telah mengurangi biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan hingga 73 persen. Angka itu menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa digitalisasi dapat mempercepat penurunan biaya.
Pengembangan pelabuhan darat juga didorong, salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Batang. Fasilitas itu ditujukan untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.
Integrasi angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut menjadi prioritas. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan yang selama ini mendominasi distribusi barang antarpulau.
Untuk jalur kereta, pemanfaatan kapasitas angkutan barang masih menjadi pekerjaan rumah karena jaringan yang ada lebih banyak melayani penumpang. Peralihan moda membutuhkan kesiapan terminal, jadwal, dan kesepakatan tarif dengan pelaku usaha.
