Berita Indonesia hari ini datang dari rapat pemulihan pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian menargetkan dana pemulihan pada 2027 mencapai sekitar Rp42 triliun. Angka itu berasal dari sisa anggaran yang tidak terpakai tahun ini ditambah alokasi baru.
Berita Indonesia: Angka Rp42 Triliun dan Asalnya
Tito yang juga Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa Rp42 triliun terdiri atas dua komponen. Pertama, dana pemulihan sekitar Rp9 triliun yang tidak terpakai pada 2026 dan akan diluncurkan ke tahun berikutnya. Kedua, alokasi Rp33 triliun yang sudah disiapkan untuk 2027.
“Kami harapkan yang Rp9 triliun akan diluncurkan ke 2027, dan ditambah dengan alokasi Rp33 triliun sehingga tahun depan alokasi untuk bencana Sumatera ini dan pemulihannya sebanyak Rp42 triliun,” kata Tito seperti dikutip ANTARA.
Satgas PRR menangani tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiganya terdampak bencana hidrometeorologi besar yang memaksa pemerintah menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi bertahap sampai 2028.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Rp9 Triliun Tidak Terserap pada 2026
Menurut Tito, pagu pemulihan Sumatera pada 2026 semula direncanakan Rp39,1 triliun. Namun sejumlah kementerian dan lembaga menurunkan permintaan anggarannya, sehingga nilai yang disetujui Kementerian Keuangan menjadi Rp29,9 triliun. Selisih sekitar Rp9 triliun itulah yang hendak digeser ke 2027.
Alasannya bukan kekurangan kegiatan, melainkan waktu. Sebagian lelang baru berjalan pada Juni dan rampung sekitar September, sehingga pelaksanaan fisik tidak mungkin diselesaikan sebelum Desember. Kementerian dan lembaga memilih tidak memaksakan pekerjaan yang berisiko mangkrak.
Penjelasan itu disampaikan dalam rapat yang sama dan dikutip Kompas.com. Tito menegaskan kegiatan tidak boleh dikurangi karena menyangkut kebutuhan masyarakat, sehingga pilihannya adalah membawa dana tersebut ke tahun anggaran berikutnya.
Tahapan Administrasi yang Masih Harus Dilalui
Dana itu belum otomatis berpindah. Tito menyatakan sudah melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono untuk dibahas dalam rapat, dengan harapan dapat digelar Kamis 22 Oktober 2026. Setelah itu ia akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Jika Menteri Keuangan menyetujui, kementerian dan lembaga terkait masih harus membahas perencanaan anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Tahap ini menentukan rincian kegiatan, bukan sekadar besaran total. Tanpa rincian itu, proses pengadaan tidak bisa dimulai.
Tito menyebut target waktunya cukup ketat. Bila persetujuan keluar lebih lambat, lelang baru bisa dilakukan awal tahun dan pekerjaan fisik bergerak setelah Februari. Ia ingin menghindari kekosongan antara Januari dan April yang menurutnya akan memperlambat pemulihan di lapangan.
Rumah dan Infrastruktur yang Menunggu Dibangun
Pemulihan pascabencana di Sumatera mencakup pekerjaan berskala besar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 7.952 unit rumah bagi korban bencana, seperti dilaporkan ANTARA. Angka itu belum termasuk perbaikan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lain.
Selain rumah, pemerintah harus memulihkan lahan pertanian, tambak, dan muara yang tertimbun material banjir. Di beberapa kabupaten, alat berat dikerahkan untuk normalisasi sungai dan muara agar air bisa mengalir kembali. Pekerjaan semacam ini membutuhkan perencanaan teknis yang tidak bisa dipercepat sembarangan.
Karena itu, keterlambatan satu tahun anggaran berdampak langsung pada kehidupan warga. Keluarga yang masih tinggal di hunian sementara harus menunggu lebih lama, sementara biaya hidup di pengungsian terus berjalan. Artikel korban gempa NTT yang meninggal di pengungsian memperlihatkan risiko serupa ketika pemulihan berlarut.
