Berita viral hari ini datang dari Nusa Tenggara Timur. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT menunjukkan 108 dari 156 korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 meninggal setelah bencana, bukan pada saat guncangan utama terjadi.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nagekeo, Flores, pada 15 Agustus 2026. Pusat gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, dengan kedalaman sekitar 15 kilometer. Gempa susulan tercatat ribuan kali hingga pekan-pekan berikutnya.
Pemerintah Provinsi NTT merinci 108 kematian tidak langsung itu terjadi di beberapa tempat. Sebanyak 48 orang meninggal di rumah, 25 di rumah sakit, 20 di posko pengungsian, dan lima orang di puskesmas.
Sebaran korban terbanyak berada di Kabupaten Manggarai dengan 44 orang, disusul Manggarai Timur 33 orang, Nagekeo 20 orang, Ngada enam orang, Sikka dan Ende masing-masing dua orang, serta Manggarai Barat satu orang.
Berita Viral: 108 dari 156 Korban Gempa NTT Meninggal Setelah Bencana
BNPB mengategorikan kematian tersebut sebagai kematian tidak langsung. Kategorinya mencakup korban yang meninggal karena penyakit kronis, usia lanjut, kelelahan, gangguan kesehatan, trauma, hingga dampak gempa susulan yang berkepanjangan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan data tim medis menunjukkan sebagian besar korban merupakan lansia yang meninggal karena komplikasi penyakit kronis.
Selain korban jiwa, BNPB mencatat 1.620 orang luka atau sakit dan sekitar 24.027 warga masih berada di pengungsian pada akhir September 2026. Sebanyak 2.147 rumah, 157 fasilitas kesehatan, 687 kantor, dan 652 rumah ibadah dilaporkan rusak.
Korban tidak hanya berasal dari kelompok usia lanjut. Sejumlah warga usia produktif 43 sampai 55 tahun ikut tercatat meninggal, mulai dari serangan jantung hingga hipoglikemia pada penyandang diabetes.
Anak-anak juga terdampak. Ada bayi berusia dua bulan yang sempat tinggal di pengungsian lalu meninggal, serta balita berusia satu tahun sepuluh bulan dengan diagnosis dehidrasi berat dan diare.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa Kematian Justru Bertambah di Pengungsian
Kondisi pengungsian memperbesar risiko kesehatan kelompok rentan. Warga menghadapi keterbatasan air bersih, pangan, sanitasi, layanan kesehatan, serta cuaca ekstrem yang bergantian antara panas menyengat dan dingin.
Di Posko Pengungsian Waso, Desa Satar Kampas, sekitar 830 jiwa dari 243 kepala keluarga masih bertahan. Jumlah fasilitas mandi, cuci, dan kakus yang tersedia hanya sekitar 15 unit.
Dinas kesehatan setempat mencatat munculnya infeksi saluran pernapasan akut, pneumonia, diare, dan dehidrasi. Penyakit kronis juga memburuk karena pengobatan rutin warga terputus setelah rumah dan fasilitas kesehatan rusak.
Gempa susulan yang terus terjadi menambah beban psikologis. Sejumlah keterangan medis bahkan mencatat kematian akibat syok, trauma, dan tekanan mental setelah gempa susulan.
Sebagian besar pengungsi tidak berada di posko terpusat, melainkan mengungsi secara mandiri di dekat rumah yang rusak atau di lahan milik keluarga. Kondisi itu membuat pendataan dan layanan kesehatan lebih sulit menjangkau mereka.
Sorotan DPR dan Tuntutan Tanggung Jawab
Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kematian warga yang terjadi di pengungsian. Ia menilai penyebab kematian puluhan orang harus dibuka secara jelas.
Ia juga menyoroti anggaran penanggulangan bencana yang dinilainya menurun. Menurut keterangannya, anggaran yang sempat mencapai Rp12 triliun turun menjadi Rp5 triliun, dan pada 2026 berada di kisaran Rp491 miliar.
Menurut Kariyasa, pemerintah berisiko terlalu mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi ketimbang memperkuat mitigasi sejak awal. Ia menilai mitigasi adalah kunci untuk mencegah korban bertambah.
BNPB menegaskan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap diberikan kepada para penyintas. Pemerintah juga menyatakan pendataan korban terus dimutakhirkan bersama pemerintah daerah.
