Politik nasional kembali memanas setelah Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan dan peleburan 700 badan usaha milik negara hingga Desember 2026. Dari sekitar 1.074 BUMN yang tercatat, pemerintah menyebut sekitar 364 perusahaan sudah dikonsolidasi, ditutup, atau dirampingkan. Target itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Prabowo menegaskan bahwa perusahaan pelat merah yang tidak efisien, terus merugi, dan diduga memanipulasi laporan keuangan akan ditutup. Ia menyebut konsolidasi sebagai bagian dari upaya memusatkan pengelolaan pada perusahaan yang benar-benar menghasilkan. Pernyataan itu dikutip kantor berita ANTARA pada Kamis.
Angka 700 itu bukan target kecil. Jika tercapai, jumlah BUMN akan menyusut lebih dari separuh dibanding posisi awal. Namun hingga kini belum ada daftar resmi perusahaan yang masuk kategori akan ditutup. Pemerintah juga belum merinci jadwal penutupan per sektor.
Politik Nasional: Target 700 BUMN Ditutup
Dalam paparannya, Prabowo menyebut pemerintah bergerak dari angka 1.074 perusahaan. Ia menyatakan konsolidasi berjalan bertahap dan sudah mencapai sekitar 364 perusahaan hingga malam sebelum pidato. Sisa target sekitar 336 perusahaan harus diselesaikan dalam dua bulan terakhir tahun 2026.
Menurut Presiden, penataan ini tidak bisa dilakukan seketika. Ia mengakui pemerintah tidak memiliki jalan pintas untuk membenahi perusahaan yang bertahun-tahun merugi. Dalam pidatonya ia menyebut pemerintah tidak punya tongkat ajaib, sebagaimana dikutip detikcom. Namun ia menegaskan komitmen untuk menutup perusahaan yang terbukti membebani keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Forum tersebut dihadiri pejabat daerah dan pelaku jasa keuangan. Dalam forum yang sama, pemerintah juga membahas percepatan akses keuangan daerah.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Dari 1.074 ke 700 dalam Dua Tahun
Pemerintah menyebut konsolidasi BUMN sebagai agenda dua tahun. Sejak awal pemerintahan, sejumlah perusahaan digabung ke dalam holding sektoral. Perusahaan yang kegiatannya tumpang tindih dilebur agar tidak bersaing dengan sesama anak usaha negara.
Pola penggabungan itu bukan hal baru. Holding pertambangan, perkebunan, dan konstruksi sudah lebih dulu dibentuk. Yang berbeda sekarang adalah skala penutupan. Pemerintah tidak hanya menggabungkan, tetapi juga menutup perusahaan yang dinilai tidak lagi punya alasan untuk berdiri.
Dampaknya terasa pada struktur anggaran. Setiap BUMN yang ditutup berarti penyertaan modal negara, subsidi, atau penjaminan yang bisa dialihkan. Namun penutupan juga menimbulkan kewajiban baru, seperti penyelesaian utang, pesangon karyawan, dan pengalihan aset. Pembahasan soal tata kelola keuangan negara yang beririsan dengan agenda ini bisa dibaca pada artikel Politik Nasional: Suahasil Rombak 5 Pejabat Kemenkeu.
Kriteria BUMN yang Ditutup
Prabowo menyebut tiga kriteria utama. Pertama, perusahaan yang tidak efisien. Kedua, perusahaan yang merugi terus menerus. Ketiga, perusahaan yang selama ini membuat laporan keuangan palsu. Ketiganya dinyatakan tidak layak dipertahankan.
Kriteria itu terdengar tegas, tetapi penerapannya menuntut data yang rapi. Penilaian efisiensi tidak cukup dari laporan laba rugi satu tahun. Diperlukan audit atas kinerja, aset, dan kewajiban agar keputusan tidak sekadar mengejar jumlah.
Kasus laporan keuangan palsu menjadi yang paling sensitif. Jika benar terjadi, penutupan saja tidak menyelesaikan persoalan. Publik akan menunggu apakah ada proses hukum terhadap pihak yang menyusun laporan tersebut. Sampai sekarang, belum ada rincian perusahaan mana yang masuk kategori itu.
Klaim Laba hingga 900 Persen
Di sisi lain, Presiden menyampaikan kabar positif. Sejumlah BUMN yang sebelumnya tidak mampu mencetak laba kini membukukan keuntungan. Bahkan ada yang kenaikan labanya mencapai 900 persen, sementara yang lain tumbuh 200 sampai 300 persen.
Angka itu menarik, tetapi perlu dibaca dengan konteks. Kenaikan persentase besar bisa muncul dari basis laba yang sangat kecil pada periode sebelumnya. Tanpa angka absolut, persentase tidak menggambarkan besaran kontribusi ke negara.
Hingga kini pemerintah belum memublikasikan daftar perusahaan dengan kenaikan laba tersebut. Publik juga belum mendapat gambaran berapa total dividen yang akan disetor ke kas negara tahun ini. Rincian itu penting untuk menilai apakah perbaikan kinerja bersifat struktural atau sementara.
