Panggung politik nasional hari ini diisi perombakan pejabat di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya pada Jumat, 23 Oktober 2026, termasuk Sekretaris Jenderal baru. Pergantian ini terjadi sekitar lima pekan setelah Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Politik Nasional: Lima Pejabat yang Dilantik
Lima pejabat yang dilantik adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dua lainnya adalah Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Pelantikan berlangsung di Aula Juanda, Gedung Juanda I Lantai Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Dasar hukumnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. detikFinance mencatat dasar keputusan presiden itu dalam laporan pelantikan.
Posisi Sekretaris Jenderal sebelumnya dipegang Robert Leonard Marbun. Ia dilantik oleh Menteri Keuangan sebelumnya pada Maret 2026. Kini posisi itu diisi Astera yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Suahasil menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penataan jabatan di lingkungan kementerian. Ia meminta pejabat baru menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Siapa Astera Primanto Bhakti
Astera bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Ia memulai karier di Direktorat Jenderal Pajak, lalu berpindah ke Badan Kebijakan Fiskal, dan pernah menjabat Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. Pengalaman itu membuatnya dikenal sebagai pejabat yang memahami sisi penerimaan dan sisi belanja negara.
Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal, ia menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan sejak 1 November 2022 dan dikukuhkan kembali pada 23 Mei 2025. Sebelumnya ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kompas memuat profil lengkap Astera dan riwayat jabatannya.
Dalam sambutannya, Suahasil menyebut Astera sebagai gambaran model pejabat birokrasi profesional di Kementerian Keuangan. Ia berharap pengalaman panjang itu dipakai untuk menggerakkan seluruh organisasi, bukan hanya unit eselon I yang dipimpinnya.
Suahasil juga menekankan bahwa fungsi dukungan manajemen harus diarahkan pada prioritas kerja kementerian. Fungsi itu mencakup sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal. Menurutnya, dukungan Sekretariat Jenderal harus dirasakan seluruh unit dan pegawai.
Posisi Strategis yang Ikut Bergeser
Selain Sekretaris Jenderal, posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan kini diisi Tri Budhianto. Jabatan ini mengelola kas negara, termasuk pembayaran tagihan pemerintah dan penatausahaan penerimaan. Peranannya sangat teknis, tetapi berdampak langsung pada kelancaran belanja negara.
Posisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan diisi Nufransa Wira Sakti. Ia sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Jabatan yang ditinggalkannya kini diisi Neilmaldrin Noor. Direktorat ini mengurus transfer ke daerah, termasuk dana alokasi umum dan dana bagi hasil.
CNN Indonesia mencatat bahwa posisi Dirjen Perimbangan Keuangan sempat kosong secara definitif sejak 1 Juli. Nufransa dilantik sebagai pejabat definitif, bukan lagi pelaksana tugas. Dengan begitu, keputusan transfer ke daerah kembali dipegang pejabat yang penuh. CNN Indonesia merinci posisi yang kosong itu.
Arti Perombakan bagi Kebijakan Fiskal
Perombakan pejabat eselon I biasanya dibaca sebagai sinyal arah kebijakan. Di Kementerian Keuangan, pergantian Sekjen memengaruhi koordinasi antarunit, termasuk penyusunan anggaran dan komunikasi publik atas kebijakan fiskal. Pergantian dirjen memengaruhi kecepatan eksekusi program.
Suahasil mengambil alih kementerian pada September 2026 di tengah tekanan fiskal. Penerimaan negara perlu dijaga, sementara belanja untuk program prioritas terus berjalan. Dalam situasi seperti itu, pejabat yang mampu menjaga kas dan mempercepat pencairan menjadi kunci.
Beberapa pengamat menilai perombakan ini juga bagian dari konsolidasi tim menteri baru. Pejabat yang dilantik memiliki rekam jejak panjang di kementerian, sehingga diharapkan tidak perlu waktu lama untuk menyesuaikan diri. Namun penilaian itu belum disertai pernyataan resmi kementerian.
Yang perlu dicatat, kementerian pernah membantah kabar hoaks soal pelantikan kembali pejabat yang dicopot menteri sebelumnya. Kementerian menegaskan informasi itu tidak benar dan meminta publik memverifikasi lewat kanal resmi. Isu itu sempat beredar di media sosial pada September 2026.
