Politik nasional pekan ini ditandai janji pembiayaan besar bagi ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 kepada petani, nelayan, warga desa, daerah tertinggal, dan masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Target itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Apa yang Diumumkan Prabowo
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sasaran penerima mencapai sekitar 28 juta keluarga. Dengan asumsi satu keluarga berisi empat orang, ia memperkirakan program itu menjangkau sekitar 100 juta warga. Presiden menyebut angka itu sebagai ukuran kemampuan pemerintah saat ini, bukan target yang sudah pasti terealisasi.
Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran kredit untuk rakyat sejauh ini mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta orang. Menurutnya, capaian itu akan diperluas secara masif pada tahun berikutnya. Pidato itu menjadi dasar pemberitaan nasional selama dua hari terakhir.
Prabowo menempatkan program ini sebagai kelanjutan dari upaya memperluas akses keuangan daerah. Rakornas TPAKD sendiri adalah forum koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga jasa keuangan. Forum itu membahas cara mempercepat masuknya layanan keuangan ke wilayah yang selama ini terbatas.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Politik Nasional: Siapa 28 Juta Keluarga Sasaran
Kelompok sasaran yang disebut mencakup petani, nelayan, masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan. Semua kelompok itu selama ini dianggap sulit mengakses kredit bank karena tidak punya agunan formal dan riwayat kredit.
Pemerintah menilai persoalan utama bukan hanya ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan masyarakat mengelola keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden ingin agar masyarakat punya literasi keuangan, punya uang untuk belanja, dan punya simpanan di bank. Pernyataan itu disampaikannya di kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat, 23 Oktober.
Jika target 28 juta keluarga tercapai, skala program ini jauh lebih besar daripada penyaluran kredit rakyat yang berjalan sekarang. Rincian pembagian per sektor belum ada, sebagaimana dicatat Antara. Pembagian itu masih akan dibahas setelah kebutuhan pembiayaan masing-masing bidang dievaluasi.
Skema Penyaluran Belum Final
CNBC Indonesia mencatat Airlangga menyebut pemerintah belum menetapkan skema tunggal untuk Rp400 triliun itu. Sejumlah opsi tersedia, mulai dari memperbesar plafon Kredit Usaha Rakyat, memakai pola kredit alat dan mesin pertanian, sampai membuat skema baru. Penentuan skema akan mengikuti hasil kajian kebutuhan tiap sektor.
Ia juga mengisyaratkan bahwa sebagian pembiayaan bisa diintegrasikan ke program yang sudah ada. Pendekatan itu dinilai lebih cepat karena jaringan penyaluran dan pendampingan sudah terbentuk. Namun cara itu juga berarti bank dan lembaga penyalur memikul tambahan beban administrasi.
Pemerintah belum mempublikasikan perincian suku bunga, tenor, dan persyaratan agunan untuk skema baru. Tanpa rincian itu, publik belum bisa menilai apakah pembiayaan ini benar-benar terjangkau bagi petani kecil atau justru menambah beban utang baru. Isu akses modal daerah juga dibahas dalam artikel TPAKD dan akses modal bagi desa.
KUR dan Plafon Rp300 Triliun sebagai Basis
Airlangga menyebut pemerintah saat ini memiliki program Kredit Usaha Rakyat dengan plafon Rp300 triliun. Pemerintah juga menambah alokasi Rp50 triliun untuk sektor perumahan. Kedua angka itu menjadi konteks penting karena Rp400 triliun bukan program yang berdiri di ruang kosong.
Realisasi KUR sampai 20 Oktober tercatat Rp257,84 triliun atau sekitar 87 persen dari alokasi, dengan jangkauan hingga empat juta debitur. Artinya, kapasitas penyaluran yang ada sekarang belum sepenuhnya terserap. Menambah target menjadi Rp400 triliun memerlukan perluasan jaringan dan kapasitas pendampingan.
Kanal aspirasi pembiayaan rakyat di daerah juga sudah berjalan melalui organisasi pengusaha, seperti dibahas dalam artikel UMKM Luwu Timur dan kanal aspirasi KUR HIPMI Sulsel. Jaringan semacam itu bisa menjadi ujung tombak sosialisasi, tetapi tidak otomatis menjamin kualitas penyaluran.
