LUWU TIMUR — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Luwu Timur memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, khususnya terkait kepatuhan pelaporan data ketenagakerjaan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) dan pembinaan langsung ke sejumlah perusahaan.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Disnakertrans Luwu Timur Joni Patabbi bersama Kepala Bidang Hubungan Industrial dan staf terkait pada Jumat (21/8/2026). Sidak perdana dilakukan di PT PUL yang berlokasi di Desa Ussu, Kecamatan Malili. Pengawasan ini selanjutnya akan dilakukan secara berkesinambungan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur.
Joni mengatakan, pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam pelaporan data ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga ingin memastikan keberadaan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, dua hal itu berjalan bersamaan.
Berita Lutim: Perusahaan Diminta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Ia menegaskan bahwa sesuai komitmen Pemerintah Daerah, perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur harus memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi yang tersedia. Penekanan itu disampaikan langsung kepada pihak perusahaan saat pembinaan berlangsung.
“Kami menegaskan bahwa sesuai komitmen Pemerintah Daerah, maka kepada semua perusahaan agar betul-betul memprioritaskan dan memberdayakan tenaga kerja lokal,” tegas Joni.
Menurutnya, penggunaan tenaga kerja dari luar daerah tetap dimungkinkan apabila perusahaan membutuhkan tenaga dengan keahlian atau keterampilan tertentu yang belum tersedia di kalangan tenaga kerja lokal. “Kalau memang tenaga dengan skill yang dibutuhkan perusahaan tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal, tentu boleh mendatangkan dari luar,” jelasnya.
Pernyataan itu memberi ruang bagi perusahaan tetap memenuhi kebutuhan kompetensi khusus. Namun, untuk pekerjaan yang bisa dilakukan tenaga lokal, prioritas harus diberikan kepada warga sekitar. Kebijakan tersebut dinilai penting agar keberadaan perusahaan terasa langsung bagi masyarakat.
Pembinaan Administrasi Ketenagakerjaan Perusahaan
Selain persoalan penyerapan tenaga kerja, Disnakertrans juga memberikan perhatian terhadap perusahaan yang dinilai belum tertib dalam menyampaikan data ketenagakerjaan. Pembinaan dilakukan agar setiap perusahaan memenuhi kewajiban administrasi ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang tertib menjadi dasar bagi pemerintah daerah menyusun kebijakan ketenagakerjaan.
Kelengkapan laporan perusahaan juga berkaitan dengan perlindungan pekerja. Melalui laporan yang rutin, dinas dapat memantau perkembangan jumlah pekerja dan kondisi hubungan industrial. Tanpa laporan yang tertib, pemantauan menjadi sulit dilakukan.
Joni menekankan bahwa pengawasan tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu perusahaan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Disnakertrans akan menyasar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola ketenagakerjaan yang lebih tertib. “Ini akan terus berkesinambungan,” ujarnya.
Pembinaan di lokasi dilakukan dengan berdialog langsung bersama pihak perusahaan. Dinas meminta perusahaan menyesuaikan administrasi yang masih kurang. Pendekatan itu dipilih agar perusahaan memahami kewajibannya, bukan sekadar menerima teguran.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Pertumbuhan investasi di Luwu Timur diharapkan berjalan seiring dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sinergi itu menjadi kunci agar pembangunan daerah dirasakan langsung manfaatnya.