PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare menempatkan musyawarah warga sebagai dasar penentuan musim tanam padi 2026–2027. Kebijakan itu disampaikan langsung Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, ketika membuka kegiatan Tudang Sipulung atau Tudang Laongruma di Rumah Kembar, Kecamatan Bacukiki, Rabu (16/9/2026). Forum tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan menjadi ajang penyepakatan waktu tanam.
Dalam kegiatan itu, Tasming menegaskan keputusan soal pertanian tidak bisa diambil sepihak oleh pemerintah. Menurutnya, tradisi Tudang Sipulung sudah lama menjadi cara masyarakat petani Sulawesi Selatan mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Nilai kebersamaan itulah yang ingin dirawat kembali dalam kebijakan pertanian kota.
Kegiatan tersebut menjadi forum bersama untuk membahas sekaligus menentukan waktu tanam padi musim tanam 2026–2027. Agenda itu juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS serta Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi warga yang dinilai memenuhi syarat.
Berita Luwu Timur: Tradisi Musyawarah sebagai Dasar Keputusan
Tasming Hamid menekankan pentingnya musyawarah agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan bersama. Ia menyebut Tudang Sipulung bukan hanya bagian dari tradisi masyarakat, tetapi juga memiliki nilai kebersamaan dalam menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang.
“Musyawarah itu juga adalah perintah agama. Nabi kita Muhammad SAW tiap hari musyawarah bersama untuk menentukan kira-kira apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Pendahulu-pendahulu kita sebelumnya tentu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi,” kata Tasming dalam sambutannya.
Ia menilai keputusan yang lahir melalui proses musyawarah memiliki nilai keberkahan karena melibatkan berbagai elemen dan pandangan sebelum sebuah kesepakatan ditetapkan. Menurutnya, jalan panjang menuju kesepakatan itu justru membuat hasil keputusan lebih kuat dan tidak mudah dipersoalkan kembali.
“Musyawarah itu ada keberkahan, ada melibatkan seluruh elemen sehingga apa yang dihasilkan dari musyawarah itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik,” lanjutnya di hadapan peserta forum.
Mengapa Waktu Tanam Harus Disepakati Bersama
Penentuan waktu tanam padi bukan sekadar persoalan teknis pertanian. Keputusan itu menentukan jadwal penyediaan benih, pengaturan air irigasi, penjadwalan penyuluh, sampai perkiraan waktu panen yang memengaruhi harga gabah di pasar.
Karena itu, Tasming menyebut perbedaan pendapat dalam forum sebagai hal yang wajar. Menurutnya, perbedaan pandangan justru menjadi bagian dari proses untuk menghasilkan kesepakatan bersama.
“Perbedaan pendapat dan pandangan itu suatu hal dan proses yang biasa. Tetapi keputusan yang dihasilkan dari musyawarah itu adalah keputusan bersama. Tidak ada lagi perbedaan karena sudah selesai keputusan bersama dalam musyawarah itu,” ujarnya.
Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Parepare turut hadir bersama unsur pemerintah, penyuluh, kelompok tani, dan elemen masyarakat lainnya. Kehadiran lintas instansi itu menunjukkan penentuan musim tanam dianggap sebagai urusan bersama, bukan hanya pekerjaan dinas pertanian.
Petani Disebut Garda Terdepan Pangan
Dalam sambutannya, Tasming juga menegaskan posisi strategis petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, keberadaan petani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan sehari-hari.
“Petani adalah garda terdepan dalam kebutuhan pangan masyarakat. Saya membayangkan jika petani tidak ada tentu kebutuhan pangan tidak akan terpenuhi,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak memberikan dukungan terhadap sektor pertanian. Dukungan itu diwujudkan antara lain dengan mendoakan agar hasil keputusan yang disepakati melalui forum tersebut membawa hasil positif bagi petani.
“Harapan kami semua ini, yang bukan petani tentu berdoa supaya hasil keputusan musyawarah ini bisa berdampak pada hasil panen yang melimpah dari petani kita di Parepare,” tandasnya.
Dukungan Lintas Lembaga dan Santunan BPJS
Pemerintah Kota Parepare memberikan dukungan terhadap forum tersebut karena keberhasilan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada petani. Menurut pandangan pemerintah kota, keberhasilan itu membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyuluh, kelompok tani, dan seluruh elemen masyarakat.
Selain pembahasan musim tanam, kegiatan tersebut juga menjadi ruang penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan itu menjadi penanda bahwa forum Tudang Sipulung tidak hanya membahas soal tanam, tetapi juga menyentuh perlindungan sosial bagi warga tani dan keluarganya.
Kebijakan pertanian yang dibahas bersama kelompok tani sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan sektor pangan sebagai penopang ekonomi. SuaraLutim pernah memberitakan bagaimana pemetaan sektor potensial untuk memacu ekonomi daerah, termasuk pertanian sebagai salah satu penopang utama.