Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari persiapan agenda kunjungan kerja Presiden yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah peresmian Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang rencananya dilakukan pada Oktober.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir pula para kepala daerah serta kepala dinas sosial kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie.
Selain membahas persiapan kunjungan Presiden, rapat koordinasi itu dirangkaikan dengan penguatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat serta perlindungan dan pemberdayaan sosial di Sulawesi Selatan.
Berita Luwu Timur: Persiapan Peresmian Sekolah Rakyat
Appi mengatakan koordinasi lintas pemerintahan penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam agenda kunjungan Presiden dapat dipersiapkan secara matang. Menurutnya, persiapan tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan kunjungan, tetapi juga memastikan pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Gubernur, wali kota dan bupati, serta kepala dinas sosial kabupaten/kota ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya pada bulan Oktober,” kata Appi.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Makassar siap mendukung agenda nasional tersebut bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik dan setiap kebutuhan di lapangan terkoordinasi dengan matang,” ujarnya.
Appi menyebut Makassar sebagai bagian dari Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan agenda kunjungan Presiden berjalan dengan baik. “Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” lanjutnya.
Apa yang Dimaksud Program Sekolah Rakyat
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.
“Pemerintah membutuhkan pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus membuka jalan agar keluarga miskin dapat meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan terdapat tiga pendekatan utama dalam penanganan kemiskinan. Pertama, bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kedua, program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ketiga, Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari strategi tersebut karena tidak hanya berorientasi pada akses pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan keluarga. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Pada saat yang sama, intervensi sosial diarahkan kepada orang tua agar keluarga penerima manfaat memiliki peluang meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dengan pendekatan itu, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi tempat anak memperoleh pendidikan, tetapi juga instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kenapa Pendekatan Ini Berbeda dari Program Sosial Lain
Banyak program pengentasan kemiskinan berhenti pada bantuan tunai atau subsidi. Bantuan seperti itu penting karena mengurangi beban pengeluaran, tetapi tidak otomatis mengubah kemampuan keluarga menghasilkan pendapatan. Pendekatan Sekolah Rakyat mencoba menutup celah itu dengan menggabungkan akses pendidikan bagi anak dan pemberdayaan bagi orang tua dalam satu kerangka.
Logikanya sederhana. Anak yang memperoleh pendidikan memadai punya peluang lebih besar masuk ke pasar kerja formal atau membangun usaha sendiri. Sementara itu, orang tua yang dibantu meningkatkan kapasitas usaha tidak harus bergantung pada bantuan konsumtif dalam jangka panjang.
Kunci keberhasilan model seperti ini terletak pada konsistensi pendampingan. Program yang hanya berjalan satu atau dua tahun biasanya belum mengubah kondisi keluarga secara permanen. Sebaliknya, pendampingan yang berlangsung lintas tahun membutuhkan tenaga pendamping, data keluarga yang mutakhir, dan koordinasi yang tidak putus antara kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan
Dalam rapat koordinasi itu disebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta pilar-pilar sosial Kementerian Sosial menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif di daerah.
Peran pemerintah daerah terlihat pada beberapa hal teknis. Penjaringan calon penerima manfaat membutuhkan data keluarga yang valid di tingkat desa dan kelurahan. Penyiapan tempat, tenaga pengajar, dan pengasuhan membutuhkan dukungan dinas pendidikan serta dinas sosial setempat. Setelah peserta masuk program, pendampingan keluarga juga menuntut keterlibatan pekerja sosial.
Karena itu, persiapan peresmian bukan hanya urusan protokoler. Di baliknya ada pekerjaan memastikan data, fasilitas, dan sumber daya manusia sudah siap menerima peserta didik pada tahun ajaran yang berjalan.