Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Bapemperda dan 13 Raperda Tahun 2027

7 November 2026 • Admin • 41 kali dibaca
Suasana rapat paripurna penyerahan Propemperda 2027 di Gedung DPRD Luwu Timur
Dok. Bukamatanews, penyerahan Propemperda Kabupaten Luwu Timur 2027 di Gedung DPRD, 3 November 2026
ASM Group
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Tata Atur
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur memiliki tiga anggota di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Luwu Timur, dan badan itu kini memegang daftar kerja legislasi tahun 2027. Pada Selasa (3/11/2026), Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur. Dokumen itu memuat 13 poin rancangan yang akan dibahas sepanjang tahun, dari perlindungan petani hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

PAN Luwu Timur dan Posisi di Bapemperda

Dalam susunan alat kelengkapan dewan periode 2024–2029, Fraksi PAN menempatkan anggotanya di sejumlah titik kerja. Untuk Bapemperda, terdapat tiga nama yang tercatat: Firman Udding, S.IP dari daerah pemilihan Luwu Timur 1 (Malili–Wasuponda), Abdul Halim, S.Kom dari Luwu Timur 2 (Angkona–Kalaena), dan Yusuf Pombatu, SE dari Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti).

Posisi itu bukan posisi seremonial. Bapemperda adalah pintu masuk bagi setiap usulan peraturan daerah, baik yang datang dari eksekutif maupun inisiatif dewan. Di badan inilah daftar rancangan disusun, prioritas ditentukan, dan jadwal pembahasan diarahkan agar tidak menumpuk di akhir tahun.

Ketiganya juga duduk di komisi yang berbeda. Firman Udding di Komisi II bidang ekonomi, Abdul Halim di Komisi I bidang pemerintahan, dan Yusuf Pombatu di Komisi III bidang pembangunan. Kombinasi itu membuat pembahasan raperda tidak hanya berhenti di Bapemperda, tetapi tersambung ke komisi teknis yang memiliki ruang lingkup paling dekat dengan substansi masing-masing rancangan.

Perlu dicatat, tidak semua anggota Fraksi PAN berasal dari partai yang sama pada Pemilu 2024. Karena itu, sebutan yang tepat bagi mereka adalah anggota Fraksi PAN atau legislator dari Fraksi PAN, bukan kader PAN. PAN sendiri memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029.

13 Raperda dalam Propemperda 2027

Propemperda 2027 memuat 13 poin rancangan yang berasal dari usulan perangkat daerah maupun inisiatif DPRD. Cakupannya cukup lebar dan menyentuh persoalan yang dekat dengan warga. Beberapa di antaranya:

  • Pemberdayaan tenaga kerja lokal. Rancangan ini menyangkut cara daerah memastikan warga setempat mendapat akses kerja, terutama di sektor yang beroperasi di Luwu Timur.
  • Perlindungan dan pelayanan petani. Regulasi ini melanjutkan pembahasan yang sudah berjalan, termasuk soal pendampingan, akses sarana produksi, dan penguatan kelembagaan petani.
  • Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Berkaitan dengan kesiapan armada, sumber air, dan respons cepat di wilayah permukiman padat.
  • Pengelolaan sampah rumah tangga. Menyentuh persoalan harian yang selama ini ditangani sebagian besar lewat pengangkutan dan penimbunan.
  • Pengelolaan barang milik daerah. Perubahan atas aturan lama agar aset daerah tercatat, terpelihara, dan tidak berpindah tangan tanpa dasar.
  • Pajak daerah dan retribusi daerah. Rancangan perubahan yang menentukan seberapa besar ruang fiskal daerah di tengah ketergantungan pada dana transfer.
  • Penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah dan masyarakat. Berkaitan dengan layanan dasar di sekolah dan puskesmas.
  • Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menjadi rujukan bagi izin dan pengawasan aktivitas yang berdampak pada lingkungan.
  • Siklus pengelolaan keuangan daerah, termasuk APBD. Mengatur tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Daftar itu menunjukkan bahwa kerja legislasi 2027 tidak didominasi satu isu. Ada urusan ekonomi, layanan dasar, lingkungan, dan keuangan daerah yang berjalan bersamaan. Bagi Bapemperda, tantangannya adalah menjaga agar semuanya tidak berhenti di tahap daftar.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga