Cara Kerja Bapemperda dan Tahapan yang Harus Dilalui
Setelah Propemperda diserahkan, tahapan berikutnya adalah pembahasan prioritas. Tidak semua rancangan bisa dibahas pada waktu yang sama, sehingga Bapemperda bersama pemerintah daerah menyusun urutan berdasarkan urgensi, kesiapan naskah, dan ketersediaan anggaran. Rancangan yang belum memiliki kajian dan data pendukung biasanya digeser ke tahap berikutnya.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam sambutannya menekankan pentingnya kualitas substansi. “Setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan urgensi pembentukan regulasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata Bupati, seperti dikutip Bukamatanews.
Ia juga meminta perangkat daerah pengusul menyiapkan substansi, data pendukung, kajian hukum, dan dukungan anggaran. Permintaan itu masuk akal: raperda yang diajukan tanpa naskah akademik yang matang cenderung berhenti di tengah jalan atau disahkan dengan pasal yang sulit dijalankan.
Rapat paripurna penyerahan Propemperda dipimpin Wakil Ketua I DPRD Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Kehadiran pimpinan dewan dalam agenda ini menandai bahwa penyusunan regulasi diposisikan sebagai kerja bersama, bukan pekerjaan satu komisi saja.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Sambungan ke Komisi dan Badan Anggaran
Bapemperda tidak bekerja sendiri. Setelah sebuah rancangan masuk daftar, pembahasan substansi biasanya melibatkan komisi yang sesuai dengan bidangnya. Di sinilah posisi anggota Fraksi PAN menjadi relevan: ada yang berada di Komisi I untuk urusan pemerintahan, Komisi II untuk ekonomi, dan Komisi III untuk pembangunan.
Selain itu, setiap regulasi yang berimplikasi pada belanja daerah harus melewati Badan Anggaran. Fraksi PAN menempatkan sejumlah anggotanya di badan tersebut, sehingga pembahasan tidak hanya berhenti pada pasal, tetapi juga pada konsekuensi fiskalnya. Regulasi yang menjanjikan layanan baru tanpa anggaran akan menghadapi ujian di titik ini.
Pola kerja berlapis itu kerap membuat proses legislasi terasa lambat. Namun, justru di situlah fungsi kontrol berjalan. Raperda yang lolos tanpa pembahasan anggaran berisiko menjadi aturan yang tidak pernah dijalankan karena tidak ada biaya untuk melaksanakannya.
Mengapa Tahapan Ini Penting bagi Warga
Bagi warga, Propemperda mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, banyak persoalan yang mereka hadapi ditentukan oleh peraturan daerah: seberapa cepat sampah diangkut, bagaimana petani mendapat pendampingan, apakah tenaga kerja lokal diutamakan, dan bagaimana aset daerah dikelola.
Karena itu, daftar 13 rancangan itu layak dibaca sebagai daftar janji yang bisa ditagih. Ketika sebuah raperda masuk daftar tetapi tidak pernah dibahas hingga akhir tahun, publik berhak menanyakan penyebabnya. Sebaliknya, ketika raperda disahkan, publik perlu memeriksa apakah isinya sesuai dengan kebutuhan yang dijanjikan.
PAN Luwu Timur, melalui anggotanya di Bapemperda dan komisi teknis, berada di jalur kerja itu. Artikel ini tidak mengklaim hasil yang belum terjadi; yang dicatat adalah posisi dan tahapan yang sedang berjalan setelah penyerahan Propemperda 2027.
Jejak kerja anggota Fraksi PAN di daerah pemilihan masing-masing bisa ditelusuri pada artikel Harisah Suharjo dan dorongan perempuan berpolitik serta Firman Udding saat menyerahkan alsintan di Wotu.
FAQ: PAN Luwu Timur dan Propemperda 2027
Siapa anggota Fraksi PAN yang duduk di Bapemperda DPRD Luwu Timur?
Firman Udding, S.IP (Luwu Timur 1), Abdul Halim, S.Kom (Luwu Timur 2), dan Yusuf Pombatu, SE (Luwu Timur 5), berdasarkan susunan alat kelengkapan dewan periode 2024–2029.
Berapa rancangan yang masuk Propemperda 2027?
Sebanyak 13 poin rancangan, mencakup pemberdayaan tenaga kerja lokal, perlindungan petani, kebakaran, sampah rumah tangga, barang milik daerah, pajak dan retribusi, kesehatan sekolah, lingkungan hidup, hingga siklus pengelolaan keuangan daerah.
Apakah semua rancangan itu pasti disahkan pada 2027?
Tidak otomatis. Propemperda adalah daftar rencana; pengesahan bergantung pada pembahasan, kesiapan naskah, dan ketersediaan anggaran.
Yang Akan Dipantau Berikutnya
Tahap berikutnya adalah penyusunan prioritas pembahasan dan penunjukan komisi pengampu untuk masing-masing rancangan. Setelah itu, baru terlihat mana raperda yang benar-benar masuk jalur cepat dan mana yang tertunda.
SuaraLutim akan memantau perkembangan pembahasan Propemperda 2027, termasuk keterlibatan anggota Fraksi PAN di Bapemperda dan komisi teknis, serta implikasi anggarannya di Badan Anggaran.
Baca juga
- PAN Luwu Timur: Firman Udding Serahkan Alsintan di Wotu
- PAN Luwu Timur: Komisi I dan Adminduk Jemput Bola
- PAN Luwu Timur: Harisah Suharjo Dorong Perempuan Berpolitik
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


