Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor

6 November 2026 • zul • 32 kali dibaca
Aktivitas penambangan batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, ilustrasi komoditas ekspor
Foto: Consigliere Ivan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Tambang nasional memasuki babak baru setelah pemerintah memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi perantara tunggal ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kepastian itu disampaikan dalam sosialisasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Kebijakan berlaku penuh pada 1 Januari 2027, dengan uji fungsi dan piloting mulai pertengahan Desember.

Tambang Nasional: DSI Ditunjuk sebagai Perantara Tunggal

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah menetapkan peran DSI dalam implementasi ekspor sumber daya alam strategis. Menurut Republika, DSI berperan sebagai perantara tunggal, sementara transaksi komersial tetap dilakukan eksportir dengan pembeli.

Dalam skema ini, DSI melakukan penelitian mendalam atas transaksi yang dilakukan eksportir dan buyer. DSI juga berwenang mengontrol dan menyetujui rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang sebelum diteruskan ke sistem Bea dan Cukai. Nama DSI tidak akan muncul dalam elemen data dokumen PEB.

Yang penting digarisbawahi, DSI bukan pemilik barang dalam skema ini. Kepemilikan komoditas, hubungan kontrak, dan arus pembayaran tetap berada di tangan eksportir dan pembeli. Posisi DSI lebih mirip gerbang verifikasi data daripada pedagang yang membeli lalu menjual kembali.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Apa Itu Portal NADI

Seluruh proses ekspor akan berjalan lewat portal DSI bernama NADI, singkatan dari National Data Intelligence. Portal itu terhubung langsung dengan CEISA di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Sistem Indonesia National Single Window. Eksportir menyiapkan dokumen ekspor melalui portal tersebut.

Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa portal NADI mengintegrasikan data transaksi untuk memverifikasi harga, kuantitas, kualitas, hingga dana ekspor. Menurut CNBC Indonesia, verifikasi itu dilakukan tanpa mengubah alur negosiasi bisnis antara penjual dan pembeli.

Pengawasan dilakukan pada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah kepabeanan. Pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan tetap menjadi tugas Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window. DSI hanya memastikan data yang dikirim konsisten dengan dokumen kontrak.

Peran Eksportir Tidak Berubah

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan prosedur ekspor tidak berubah. Eksportir tetap mengurus perizinan seperti biasa, lalu dokumennya masuk ke sistem DSI untuk tahap clearance. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam forum sosialisasi.

Kewajiban lain juga tetap melekat pada eksportir. Ketentuan larangan dan pembatasan, kewajiban pasar domestik untuk batu bara, pemeriksaan barang, hingga kewajiban devisa hasil ekspor tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. DSI tidak mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Menurut Metro TV, seluruh penyiapan dan pengiriman dokumen dilakukan secara digital dan real time. Perubahan utamanya adalah penambahan satu lapisan pelaporan sebelum dokumen masuk ke sistem kepabeanan. Bagi perusahaan yang sudah terbiasa ekspor digital, penambahannya relatif kecil.

Revisi PP 24/2026 dan Tiga Permendag

Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP itu berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi sampai 31 Desember 2026. Pemerintah kini memfinalisasi perubahannya dan menargetkan selesai pertengahan November 2026.

Revisi tersebut menyisipkan Pasal 3A, 3B, dan 3C. Pasal 3A mengatur kewenangan DSI sebagai pemilik barang, Pasal 3B mengatur peran sebagai perantara tunggal, dan Pasal 3C menegaskan tanggung jawab eksportir. Ketiga pasal itu memberi dasar hukum bagi dua peran DSI yang berbeda.

Di tingkat menteri, ada tiga aturan yang disesuaikan. Permendag 15/2026 mengatur ekspor batu bara, Permendag 16/2026 mengatur kelapa sawit, dan Permendag 17/2026 mengatur ferroalloy. Pemerintah juga menyesuaikan Permendag 16/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan 155/2022.

Untuk ferroalloy, eksportir wajib mengajukan seluruh PEB untuk 15 pos tarif melalui portal DSI. Dua belas pos tarif di antaranya mewajibkan lampiran Laporan Surveyor, sedangkan tiga pos tarif lainnya tidak. Rincian teknis semacam ini yang menentukan seberapa berat beban administrasi di lapangan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga