Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: KPU Buka Suara soal Suket Ijazah Gibran

7 November 2026 • zul • 41 kali dibaca
Ilustrasi kantor Komisi Pemilihan Umum, gedung KPU DKI Jakarta, Sabtu 7 November 2026
Irvan Cahyo N, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional kembali disorot setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin menyatakan lembaganya tidak akan melakukan evaluasi internal atas putusan Mahkamah Agung soal surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan KPU sudah bekerja sesuai aturan dan siap menjelaskan seluruh prosesnya di persidangan bila muncul gugatan baru. Pernyataan itu disampaikan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Sabtu 7 November 2026, bertepatan dengan peringatan hari lahir KPU ke-73.

Isi Putusan MA yang Memicu Perdebatan

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026. Putusan itu dibacakan majelis yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto pada 20 Oktober 2026. Amar putusan menyatakan kabul kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri perkara tersebut.

MA membatalkan putusan PTUN Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya diperkuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lewat putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Dua putusan itu menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima, sehingga perkara sempat berhenti sebelum sampai ke pokok sengketa.

Objek sengketa adalah Surat Keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat itu menjadi dasar penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Tata Atur
Iklan

Subhan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 19 Februari 2026. Ia meminta surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sekaligus ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Jalur hukum yang ia tempuh berlangsung hampir setahun sampai kasasi diputus.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Respons KPU di Hari Ulang Tahun ke-73

Afifuddin mengatakan KPU belum melakukan pembahasan internal apa pun setelah putusan itu beredar. Menurut dia, seluruh langkah lembaga penyelenggara pemilu sudah diatur undang-undang, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia juga menyebut KPU belum menerima salinan lengkap putusan sehingga belum bisa berkomentar lebih jauh.

Dalam pernyataan yang dikutip IDN Times, Afif menegaskan tidak ada evaluasi internal karena KPU menjalankan aturan yang berlaku. Ia mempersilakan pihak yang tidak sepakat menempuh jalur gugatan, dan menjanjikan penjelasan penuh di persidangan. Sikap itu ia ulang saat ditemui wartawan di sela talkshow hari lahir KPU.

Versi Tribunnews menambahkan bahwa Afif menilai proses Pemilu 2024 sudah berjalan sesuai mekanisme. Ia menegaskan KPU tidak akan menghindar bila ada pihak yang mempersoalkan tahapan secara hukum. Namun ia tidak merinci apakah putusan MA membuka ruang koreksi administratif di internal KPU.

iNews mencatat bahwa Afif mengaku belum menerima dokumen putusan secara utuh. Ia menyebut yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen yang diterbitkan kementerian, bukan produk KPU. Karena itu ia menilai posisi KPU tetap pada rel yang sama sejak verifikasi pencalonan 2023.

detikcom mengutip pernyataan Afif bahwa KPU siap menjelaskan di persidangan bila ada gugatan baru. Ia memastikan lembaganya tidak akan menghalangi proses hukum apa pun. Namun ia menegaskan KPU tidak akan mengubah prosedur hanya karena tekanan publik.

Mengapa Politik Nasional Ramai soal Pasal Selundupan

Perdebatan politik nasional tidak berhenti pada putusan MA. Perhatian publik juga mengarah ke Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Pasal itu menyebut calon tidak perlu menunjukkan bukti lulus SMA dari luar negeri jika punya bukti lulus perguruan tinggi.

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengadukan pasal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ia menilai pasal itu muncul tanpa dibahas dalam uji publik maupun rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Menurut pengadu, ketentuan itu hanya muncul pada tahap harmonisasi menjelang Pilpres 2024.

Kompas.id melaporkan bahwa DKPP sedang memproses aduan tersebut dan telah memanggil pihak terkait. KPU belum memberi jawaban resmi atas aduan itu saat berita ini ditulis. Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen Gibran berpegang pada asas praduga keabsahan, yaitu keputusan administrasi dianggap sah sampai dibatalkan pihak berwenang.

KPU juga merujuk Pasal 42 ayat (2) PKPU 19/2023 yang memungkinkan klarifikasi bila ada keraguan atas dokumen calon. Dalam pemeriksaan 2023, KPU menilai tidak ada keadaan yang menimbulkan keraguan. KPU menyatakan tidak menerima laporan masyarakat atau Bawaslu yang mempersoalkan dokumen tersebut pada saat itu.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga