Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: KPU Buka Suara soal Suket Ijazah Gibran

7 November 2026 • zul • 41 kali dibaca
Ilustrasi kantor Komisi Pemilihan Umum, gedung KPU DKI Jakarta, Sabtu 7 November 2026
Irvan Cahyo N, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

DKPP dan Aduan Etik yang Berjalan

DKPP punya kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk komisioner KPU. Aduan soal pasal selundupan menyasar proses penyusunan regulasi, bukan hanya keputusan verifikasi satu calon. Bila aduan diterima, DKPP dapat menjatuhkan sanksi dari teguran hingga pemberhentian.

Hingga kini belum ada putusan DKPP yang dibacakan untuk aduan tersebut. Proses etik biasanya berjalan paralel dengan perkara hukum lain tanpa saling menunggu. Publik menantikan apakah DKPP akan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan PKPU 19/2023.

Di sisi lain, KPU menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses etik dan tidak akan menghalangi pemeriksaan. Afif menyebut lembaganya terbuka bila diminta memberi keterangan tambahan. Ia menilai kritik terhadap KPU adalah bagian dari kontrol publik yang wajar dalam demokrasi.

Pengamat kepemiluan menilai kombinasi putusan MA dan aduan DKPP membuat tekanan terhadap KPU meningkat menjelang seleksi komisioner periode 2027 sampai 2032. Isu ini juga menyeret diskusi tentang seberapa jauh regulasi pemilu boleh berubah mendekati tahapan pencalonan.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Dorongan Evaluasi dari Komisi II DPR

Komisi II DPR sebelumnya membuka ruang evaluasi terhadap KPU setelah Mahkamah Konstitusi menyoroti proses pemeriksaan syarat pendidikan Gibran. Anggota Komisi II, Komarudin Watubun, mengatakan evaluasi akan dilakukan meski bentuknya belum ditentukan. Ia menyampaikan hal itu di kompleks parlemen pada 8 Oktober 2026.

Komarudin juga meminta komisioner yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran tidak kembali mencalonkan diri untuk periode 2027 sampai 2032. Menurut dia, permintaan itu menyangkut aspek moral dan etik penyelenggara negara, bukan penilaian terhadap Gibran secara pribadi. Pernyataan itu menambah tekanan politik terhadap KPU.

Sampai sekarang belum ada keputusan resmi DPR mengenai bentuk evaluasi tersebut. Mekanisme evaluasi kinerja penyelenggara pemilu umumnya dibahas bersama pemerintah dan melibatkan masukan masyarakat. Karena itu arah akhirnya masih bergantung pada dinamika politik di Senayan.

Artikel internal SuaraLutim sebelumnya sudah membahas putusan MA yang membatalkan suket ijazah SMA Gibran. Pembahasan lain menyoroti desakan pemakzulan Gibran yang mengeras setelah putusan itu. Kedua artikel memberi konteks bahwa isu ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir.

Apa yang Diketahui

MA mengabulkan kasasi Subhan Palal lewat putusan 742 K/TUN/2026 yang diputus 20 Oktober 2026. Putusan itu membatalkan dua putusan pengadilan di bawahnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Objek sengketanya adalah Surat Keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 terbit 6 Agustus 2019.

KPU menyatakan tidak akan mengevaluasi internal dan menegaskan sudah bekerja sesuai aturan. Ketua KPU mengaku belum menerima salinan lengkap putusan. DKPP sedang memproses aduan terkait Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, sementara Komisi II DPR membuka ruang evaluasi kinerja KPU.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Belum ada keterangan resmi apakah putusan MA berdampak pada status pencalonan Gibran pada Pemilu 2024. Belum ada pula salinan putusan yang dibuka ke publik secara lengkap oleh KPU. Dampak hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara.

Bentuk evaluasi Komisi II DPR dan hasil aduan DKPP juga belum diketahui. SuaraLutim akan memperbarui laporan ini bila ada pernyataan resmi baru dari KPU, DKPP, atau Mahkamah Agung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa inti putusan MA soal suket ijazah Gibran?

MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan putusan PTUN Jakarta serta Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Perkara dikembalikan ke pokok gugatan, yaitu keabsahan Surat Keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang jadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Apakah KPU akan mengevaluasi proses verifikasi 2023?

Ketua KPU menyatakan tidak ada evaluasi internal karena lembaganya menilai sudah menjalankan aturan. KPU menambahkan siap menjelaskan seluruh proses di persidangan bila ada gugatan baru.

Mengapa DKPP ikut menangani isu ini?

DKPP menerima aduan soal Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang dinilai muncul tanpa pembahasan terbuka. DKPP berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menjatuhkan sanksi bila aduan terbukti.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga