Tambang nasional kembali jadi sorotan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menghentikan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Analisis geospasial menunjukkan 119,32 hektare hutan di Kabupaten Kerinci dan Merangin terdampak kegiatan tersebut. Operasi terpadu digelar serentak di tiga lokasi pada Jumat 6 November 2026.
Luas Kerusakan dan Lokasi Operasi
Titik terbesar berada di Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Selain itu, tim bergerak di Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Lokasi ketiga adalah Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Angka 119,32 hektare berasal dari analisis geospasial yang dilakukan sebelum operasi lapangan. Satgas PKH menyebut luas itu merupakan akumulasi dampak tambang ilegal di beberapa titik, bukan hanya satu hamparan. Pemeriksaan lapangan masih berjalan untuk memastikan batas kerusakan terbaru.
CNN Indonesia melaporkan bahwa operasi dilaksanakan atas perintah Ketua Pengarah Satgas PKH yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pada hari pertama, tim di wilayah Penetai dipimpin langsung Wakil Komandan Satgas PKH. Tim lain bergerak bersamaan di sejumlah titik di Merangin.
Satgas PKH menyatakan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara tidak menghapus tanggung jawab pidana pihak yang terlibat. Di lokasi yang sudah ditertibkan, petugas memasang plang sebagai tanda kawasan kembali dikuasai pemerintah. Operasi akan dilanjutkan sampai seluruh titik teridentifikasi ditertibkan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Mengapa Tambang Nasional di TNKS Jadi Sorotan
TNKS adalah salah satu taman nasional terluas di Sumatra dan menjadi habitat bagi satwa dilindungi seperti harimau sumatra dan tapir. Penambangan di dalam kawasan taman nasional bukan pelanggaran administratif biasa. Aktivitas itu berpotensi merusak tutupan hutan, mengubah aliran sungai, dan mencemari air tanah.
Dalam banyak kasus, tambang emas ilegal memakai merkuri atau sianida untuk memisahkan logam dari batuan. Bahan kimia itu bisa masuk ke badan air dan terakumulasi di rantai makanan. Karena itu penertiban kawasan hutan selalu dikaitkan dengan perlindungan sumber daya air bagi masyarakat sekitar.
Kompas.com mencatat bahwa penindakan tidak hanya menyasar pekerja di lapangan. Satgas PKH telah mengidentifikasi pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali kegiatan, pemasok bahan bakar minyak, hingga pihak yang memberi perlindungan. Penelusuran alat berat yang dipakai juga terus dilakukan.
Pola ini menunjukkan bahwa tambang nasional ilegal jarang berjalan tanpa jaringan pendukung. Ketersediaan alat berat, bahan bakar, dan jalur distribusi menjadi penanda adanya aktor di balik kegiatan. Karena itu penegakan hukum diarahkan ke seluruh mata rantai, bukan hanya pekerja harian.
Instansi yang Terlibat dan Dasar Hukumnya
Operasi melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Balai Besar TNKS. Unsur pemerhati lingkungan hidup juga dilibatkan dalam pelaksanaan di lapangan. Polda Jambi dan Kejati Jambi menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum.
Satgas PKH merujuk Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 sebagai dasar penertiban kawasan hutan. Penegakan hukum dapat memakai UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Minerba, serta UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bisa diterapkan.
Jika ditemukan unsur tindak pidana terkait, penyidik dapat memakai ketentuan KUHP Nasional dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Rentang pasal yang luas itu memberi ruang penyidik menelusuri aliran dana dari penjualan emas ilegal. Namun penerapan pasal bergantung pada bukti yang dikumpulkan di lapangan.
VIVA menyebut Satgas PKH membidik pemodal sebagai bagian dari pengembangan kasus. Sementara Tirto.id menekankan besarnya kerusakan kawasan sebagai alasan operasi diperluas. Keduanya mengutip keterangan resmi Satgas PKH tanpa menyebut identitas pihak yang diperiksa.


