Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Tambang Nasional: 119 Hektare TNKS Rusak oleh Emas Ilegal

7 November 2026 • zul • 38 kali dibaca
Ilustrasi bentang hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi
Ardi Ryan Dirza, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Dampak bagi Warga Sekitar

Kawasan TNKS menjadi sumber air bagi sejumlah kabupaten di Jambi dan Sumatra Barat. Kerusakan tutupan hutan di hulu bisa memperbesar risiko banjir dan longsor pada musim hujan. Warga yang tinggal di sekitar batas taman nasional paling merasakan dampak langsungnya.

Sebagian warga juga bergantung pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Ketika kawasan rusak, sumber penghidupan itu ikut terancam. Karena itu program penertiban biasanya disertai dorongan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar hutan.

Pemulihan kawasan bekas tambang membutuhkan penanaman ulang, perbaikan drainase, dan pengujian kualitas tanah serta air. Proses itu bisa memakan waktu bertahun-tahun tergantung tingkat kerusakan.

Selain itu, pengawasan pascapenertiban menentukan apakah lokasi benar-benar bersih dari aktivitas tambang. Tanpa pos pantau dan patroli berkala, lubang galian sering dibuka kembali oleh pelaku yang sama. Karena itu Satgas PKH menekankan operasi lanjutan sampai seluruh titik teridentifikasi ditertibkan.

Tata Atur
Iklan

Masyarakat sekitar juga berperan sebagai pengawas pertama. Laporan warga tentang lalu lintas alat berat atau suara mesin di dalam kawasan hutan biasanya menjadi petunjuk awal. Keterlibatan warga membuat respons instansi bisa lebih cepat sebelum kerusakan meluas.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Konteks Penertiban Kawasan Hutan

Satgas PKH dibentuk untuk menangani aktivitas ilegal di kawasan hutan secara lintas instansi. Pendekatannya menggabungkan penertiban fisik, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan. Model ini dipakai karena banyak kasus melibatkan jaringan yang lebih luas dari satu lokasi.

Artikel internal SuaraLutim pernah membahas 137 hektare lahan eks tambang yang diserahkan ke Kopassus. Kasus lain yang relevan adalah aduan MIND ID yang kini tersambung ke KPK. Keduanya menunjukkan perhatian publik pada tata kelola tambang dan aset negara.

Penertiban di TNKS juga menjadi uji bagi koordinasi pusat dan daerah. Keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari berapa alat berat yang disita. Yang lebih penting adalah apakah aktivitas serupa bisa dicegah muncul kembali di lokasi yang sama.

Dalam banyak kasus, tambang ilegal berpindah lokasi setelah ditertibkan. Pola itu membuat instansi perlu memetakan jalur distribusi bahan bakar dan akses jalan sebagai titik lemah jaringan. Pengawasan di jalur masuk kawasan sering lebih efektif daripada penggerebekan di lokasi galian.

Satgas PKH menyebut operasi akan berlanjut sampai seluruh titik teridentifikasi tertib. Namun jadwal pasti tahap berikutnya belum diumumkan. Publik menantikan apakah penertiban disertai penetapan tersangka dan penyitaan aset secara lebih luas.

Apa yang Diketahui

Satgas PKH menertibkan tambang emas ilegal di tiga lokasi di Kabupaten Kerinci dan Merangin pada 6 November 2026. Analisis geospasial menunjukkan 119,32 hektare kawasan terdampak. Operasi melibatkan Pemprov Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejati Jambi, dan Balai Besar TNKS.

Satgas mengidentifikasi dugaan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, pemasok bahan bakar, dan pihak yang memberi perlindungan. Dasar hukum penertiban adalah Perpres 5 tahun 2025. Penegakan hukum dapat memakai UU Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Minerba, dan UU Konservasi.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Belum ada nama pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi ini. Jumlah alat berat yang disita dan nilai kerugian negara juga belum diumumkan. Satgas PKH belum merinci apakah ada keterkaitan dengan jaringan tambang ilegal di provinsi lain.

Rencana rehabilitasi kawasan terdampak belum disampaikan secara resmi. SuaraLutim akan menambahkan informasi bila Satgas PKH atau Balai Besar TNKS merilis keterangan baru.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa luas kawasan TNKS yang terdampak tambang emas ilegal?

Berdasarkan analisis geospasial Satgas PKH, sedikitnya 119,32 hektare kawasan hutan di Kabupaten Kerinci dan Merangin terdampak aktivitas tambang emas tanpa izin.

Apakah operasi ini hanya menyasar pekerja tambang?

Tidak. Satgas PKH menyatakan sedang menelusuri pemodal, pengendali kegiatan, pemasok bahan bakar, dan pihak yang diduga memberi perlindungan. Penelusuran alat berat juga berjalan.

Apa dasar hukum penertiban kawasan hutan ini?

Penertiban merujuk Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Penegakan hukum dapat memakai UU Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Minerba, UU Konservasi, dan UU Lingkungan Hidup.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga