Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Harisah Suharjo dan Anggaran Korban KBG

8 November 2026 • Admin • 41 kali dibaca
Suasana seminar kekerasan berbasis gender di Wisma Trans Malili yang dihadiri Harisah Suharjo dari Fraksi PAN Luwu Timur
Dok. Koranta.id, seminar KBG di Wisma Trans Malili 4 November 2026
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Legislator dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menegaskan perlindungan korban kekerasan berbasis gender (KBG) tidak cukup berhenti pada kebijakan. Dalam Seminar dan Rapat Koordinasi Multi Stakeholders di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026), Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur itu mendorong tiga hal sekaligus: regulasi yang lebih kuat, anggaran yang memadai, dan pengawasan yang ketat.

Forum itu digelar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Save The Children. Pesertanya tidak hanya dinas teknis, tetapi juga aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan perwakilan warga. Bagi Harisah, komposisi semacam ini penting karena kasus kekerasan tidak pernah selesai di satu meja saja.

Pernyataan itu bukan seruan umum. Ia datang dari legislator yang duduk di kursi pimpinan dewan, sehingga punya implikasi langsung pada dua hal yang menentukan nasib korban: regulasi daerah dan besaran anggaran layanan.

PAN Luwu Timur: Tiga Fungsi Dewan di Depan Korban

DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam isu kekerasan berbasis gender, ketiganya bertemu di satu titik: memastikan korban benar-benar dilayani, bukan hanya tercatat.

Tata Atur
Iklan

Fungsi legislasi berarti dewan mendorong aturan yang memberi dasar hukum pada penindakan pelaku, termasuk pelaku kekerasan digital. Fungsi penganggaran berarti dewan memastikan ada uang di APBD untuk pendampingan, layanan kesehatan, dan rumah aman. Fungsi pengawasan berarti dewan mengecek apakah program yang dibiayai benar-benar berjalan di lapangan.

Menurut Harisah, tiga fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Regulasi tanpa anggaran hanya menghasilkan kertas. Anggaran tanpa pengawasan hanya menghasilkan laporan. Dan pengawasan tanpa regulasi yang jelas membuat penindakan berhenti di tengah jalan.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menegaskan komitmen memperkuat kebijakan, kelembagaan, penganggaran, dan kapasitas sumber daya manusia untuk pencegahan serta penanganan KBG. Polres Luwu Timur, seperti diberitakan Sarambang.id, turut menekankan pentingnya penanganan terpadu antarlembaga dalam kasus kekerasan gender.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

KBGO dan Kekerasan yang Tidak Selalu Terlihat

Salah satu sorotan utama Harisah adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Ia menyebut dua bentuk yang paling sering muncul: penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan perundungan melalui media digital.

“Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ada penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ada perundungan melalui media digital. Korbannya kebanyakan perempuan dan anak,” ujar Harisah, dikutip Koranta.id.

Yang membuat KBGO sulit ditangani adalah sifatnya yang menyebar cepat dan sulit ditarik kembali. Satu foto atau video yang disebar tanpa izin bisa berpindah tangan berkali-kali dalam hitungan jam. Korban tidak hanya menghadapi rasa malu, tetapi juga tekanan sosial yang panjang.

Harisah menilai dampak kekerasan digital tidak kalah berat dibanding kekerasan fisik. Korban bisa mengalami trauma, dikucilkan dari lingkungan, bahkan kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan hanya karena konten yang disebar tanpa persetujuannya.

Karena itu, ia menempatkan KBGO bukan sebagai persoalan teknis semata, melainkan persoalan perlindungan warga. Pendekatannya pun tidak bisa hanya pidana, tetapi juga layanan pemulihan dan pencegahan.

Regulasi, Anggaran, dan Pengawasan

Ada tiga dorongan yang disampaikan Harisah dalam forum itu. Pertama, regulasi yang lebih kuat agar pelaku kekerasan, termasuk pelaku kekerasan digital, bisa ditindak tegas. Aturan yang ada dinilai perlu diperkuat agar tidak ada ruang abu-abu ketika kasus masuk ke penegakan hukum.

Kedua, anggaran yang cukup melalui APBD agar layanan bagi korban benar-benar tersedia. Ia menyebut tiga layanan yang paling mendesak: pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan rumah aman. Tanpa ketiganya, korban yang melapor tetap menghadapi jalan buntu.

Ketiga, pengawasan ketat agar program yang sudah dianggarkan tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar dirasakan korban. Pengawasan di sini bukan sekadar mengecek serapan anggaran, melainkan memastikan layanan benar-benar cepat diakses.

“Perlindungan tidak cukup hanya dengan kebijakan. Harus ada anggaran dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat. Kalau korban melapor hari ini, dia harus langsung dilayani hari ini juga, bukan menunggu berminggu-minggu,” tegas Harisah.

Kalimat itu menjelaskan ukuran yang dipakai dewan: kecepatan layanan. Dalam kasus kekerasan, jeda beberapa hari bisa berarti korban kembali ke lingkungan yang tidak aman, kehilangan bukti, atau menarik laporan karena tekanan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga