ELEVATE: Perlindungan lewat Kemandirian Ekonomi
Komitmen dalam forum itu tidak berhenti pada pernyataan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial P3A Luwu Timur menandatangani perjanjian kerja sama dengan Save The Children untuk melaksanakan program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women, atau ELEVATE.
Program itu diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak perempuan melalui pemberdayaan ekonomi serta kolaborasi lintas sektor. Logikanya sederhana: perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih berdaya untuk keluar dari lingkaran kekerasan.
Pendekatan ekonomi sering luput dalam pembahasan kekerasan. Padahal, banyak korban bertahan dalam situasi berbahaya karena tidak punya pilihan tempat bergantung. Ketika akses penghasilan dibuka, pilihan itu muncul.
Bagi Luwu Timur, tantangannya bersifat geografis sekaligus sosial. Wilayah kabupaten ini membentang dari pesisir Malili hingga kawasan danau di Towuti dan Nuha. Jarak ke layanan menjadi persoalan nyata bagi warga di desa-desa yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Bisa Diawasi Warga
Pembahasan anggaran menjadi titik masuk paling terbuka bagi publik. Warga dapat mengikuti agenda DPRD, terutama saat pembahasan APBD dan rancangan peraturan daerah, untuk melihat apakah alokasi layanan perlindungan perempuan dan anak benar-benar masuk.
Selain itu, warga bisa meminta informasi ke Dinas Sosial P3A Luwu Timur mengenai layanan yang tersedia, prosedur pelaporan, dan rujukan. Untuk kasus yang sedang terjadi, jalur kepolisian tetap menjadi pintu pertama yang harus ditempuh.
Perlu dicatat, artikel ini tidak memuat angka kasus kekerasan di Luwu Timur karena tidak ada data resmi yang dirilis dalam forum tersebut. Yang bisa dipastikan hanya pernyataan pejabat dan isi kesepakatan kerja sama yang disebut di atas.
Hal lain yang juga belum terverifikasi adalah besaran anggaran yang akan dialokasikan pada APBD 2027 untuk layanan korban. Harisah menyebut pentingnya anggaran, tetapi angka pastinya baru akan terlihat dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif.
Catatan Verifikasi
Hj. Harisah Suharjo adalah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur dan anggota Fraksi PAN. Ia bukan nama baru dalam isu perlindungan perempuan: pada 6 November 2026, SuaraLutim juga memberitakan dorongannya agar perempuan lebih aktif berpolitik.
Afiliasi fraksi tersebut merujuk pada susunan Fraksi PAN DPRD Luwu Timur periode 2024–2029, yang menempatkan PAN dengan lima kursi di dewan. Sebutan yang dipakai dalam artikel ini adalah “anggota Fraksi PAN” atau “legislator dari Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”, karena status fraksi tidak selalu sama dengan partai asal saat pemilu. Konteks penanganan kasus kekerasan di Lutim sendiri pernah dibahas dalam artikel Luwu Timur Perkuat Penanganan Kekerasan Gender.
Dengan posisinya di pimpinan dewan, pernyataan Harisah berfungsi sebagai penanda arah kebijakan, bukan keputusan final. Keputusan final tetap berada pada pembahasan anggaran dan regulasi bersama pemerintah daerah.
FAQ: Perlindungan Korban KBG di Luwu Timur
Apa yang didorong Fraksi PAN melalui Harisah Suharjo? Tiga hal: regulasi yang lebih kuat, anggaran layanan korban melalui APBD, dan pengawasan agar program benar-benar berjalan.
Apa itu program ELEVATE? Program kerja sama Dinas Sosial P3A Luwu Timur dengan Save The Children untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor.
Apakah sudah ada angka kasus dan besaran anggaran? Belum. Tidak ada data resmi yang dirilis dalam forum, sehingga artikel ini tidak mencantumkan angka.
Sumber
Koranta.id, “Luwu Timur Perang Melawan Kekerasan Berbasis Gender, Harisah: Jangan Hanya Kebijakan, Harus Ada Anggaran” (5 November 2026). Sarambang.id, “Hj Harisah Dorong Penguatan Regulasi dan Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak” (5 November 2026). Sarambang.id, “Polres Luwu Timur Tekankan Penanganan Terpadu dalam Kasus Kekerasan Gender” (5 November 2026).
Baca juga
- PAN Luwu Timur: Firman Udding dan Kampung Nelayan
- Andi Amar Ma’ruf Sulaiman: Kredit 8% dan Usaha Perempuan
- PAN Luwu Timur: Rivaldi dan Strategi PAD di APBD 2027
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


