Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat jalur penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) melalui seminar dan rapat koordinasi lintas sektor di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026). Kegiatan itu digelar bersama Save The Children dan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama program ELEVATE antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Luwu Timur dan lembaga tersebut. Bagi warga, berita lutim ini menyangkut hal yang sangat praktis: ke mana harus melapor dan siapa yang mendampingi.
Seminar menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, pengadilan, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi penyandang disabilitas. Pembahasannya tidak berhenti pada seruan moral, tetapi masuk ke mekanisme: alur laporan, layanan pendampingan, perlindungan saksi, hingga koordinasi antarinstansi saat kasus masuk.
Berita Lutim: Seminar Lintas Sektor di Wisma Trans
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Luwu Timur, Azwan Aziz, membuka kegiatan itu dengan menegaskan bahwa KBG bukan persoalan individu atau keluarga semata. Menurutnya, kekerasan berbasis gender menyangkut kemanusiaan, keadilan, dan pembangunan daerah. Framing itu penting karena selama ini banyak kasus berhenti di ranah privat dan tidak pernah masuk ke layanan publik.
Azwan menyebut sejumlah syarat agar penanganan berjalan. “Kita perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, layanan yang aman dan berpihak kepada korban, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan bagi korban dan saksi, serta proses penanganan yang cepat, terpadu, dan tidak diskriminatif,” katanya.
Pernyataan itu bila diterjemahkan ke praktik berarti empat hal. Pertama, kanal laporan harus diketahui warga, termasuk yang tinggal jauh dari kota kecamatan. Kedua, petugas yang menerima laporan perlu terlatih agar tidak mempermalukan korban. Ketiga, pendampingan hukum dan psikologis harus tersedia bersamaan, bukan berurutan. Keempat, perlindungan saksi harus dipikirkan sejak awal, karena banyak kasus berhenti ketika korban merasa tidak aman.
KBGO dan Bentuk Kekerasan yang Berubah
Salah satu sorotan dalam forum itu adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Bentuknya beragam, dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan hingga perundungan digital. Kasus seperti ini kerap sulit ditangani karena bukti tersebar di platform, sementara korban sering tidak tahu harus melapor ke mana.
Di daerah, hambatan bertambah karena keterbatasan tenaga ahli dan perangkat. Penghapusan konten membutuhkan koordinasi dengan penyedia platform, sementara proses hukum menuntut bukti yang tersimpan rapi. Karena itu, pelatihan bagi petugas layanan dan sosialisasi ke sekolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencegahan.
Peran DPRD: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Ir. Hj. Harisah Suharjo, memaparkan peran dewan melalui tiga fungsi utama. Pertama, legislasi: memastikan ada regulasi daerah yang melindungi perempuan dan anak. Kedua, anggaran: memastikan APBD menyediakan ruang bagi layanan pendampingan dan pemulihan. Ketiga, pengawasan: memastikan program berjalan dan kualitas layanan tidak menurun setelah anggaran disahkan.
Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan serta munculnya bentuk-bentuk baru seperti KBGO. Menurutnya, dua hal itu menuntut perhatian serius karena dampaknya tidak selalu terlihat secara fisik. Korban dapat kehilangan rasa aman, menarik diri dari sekolah atau pekerjaan, dan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan.
Fungsi pengawasan sering dianggap kurang menarik dibandingkan legislasi, padahal di situlah banyak persoalan muncul. Layanan yang sudah dibentuk bisa berhenti ketika anggaran habis atau petugasnya berpindah. Tanpa pengawasan rutin, warga kembali ke titik awal: tahu ada masalah, tetapi tidak tahu ke mana mencari bantuan.


