SUARALUTIM.COM, MALILI — Kabupaten Luwu Timur berpeluang memperkuat infrastruktur persampahan lewat program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang didukung pendanaan Bank Dunia. Peluang itu dibahas dalam kunjungan kerja DPRD Luwu Timur bersama Panitia Khusus Pengelolaan Sampah ke Kementerian Dalam Negeri, Kamis (29/10/2026), dan menjadi salah satu perkembangan penting bagi layanan dasar di daerah ini.
Menurut anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, berdasarkan informasi dalam pertemuan itu Luwu Timur menjadi salah satu dari dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang masuk program tersebut. Program direncanakan berlangsung pada 2027–2030 dengan fokus pada pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi pengelolaan sampah.
Bagi warga, nilai berita ini bukan pada nama programnya, melainkan pada satu hal sederhana: apakah sampah di kampung dan kawasan wisata akan dikelola lebih baik, atau tetap berakhir di tepi jalan dan pinggir danau.
Berita Luwu Timur: Apa Itu LSDP
LSDP adalah program peningkatan layanan dasar yang didukung pendanaan Bank Dunia. Cakupannya biasanya menyentuh layanan yang bersentuhan langsung dengan rumah tangga, seperti persampahan, air limbah, dan drainase. Di banyak daerah, persoalan utama bukan ketiadaan tempat pembuangan, melainkan rantai layanan yang terputus: sampah diangkut dari rumah, tetapi tidak terpilah; armada berjalan, tetapi tempat pemrosesan akhir belum siap.
Karena itu, program semacam ini menuntut kesiapan di sisi penerima manfaat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan, regulasi, kelembagaan, dan pola pengelolaan. Tanpa kesiapan itu, bantuan infrastruktur berisiko menjadi aset yang tidak terawat.
Luwu Timur sebenarnya bukan daerah yang baru mulai. Pada September 2026, kabupaten ini meraih predikat terbaik pertama pengelolaan sampah tingkat Sulawesi. Artinya, ada praktik yang sudah berjalan dan bisa diperluas, meski kualitasnya belum tentu merata di semua kecamatan.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Kunjungan ke Kemendagri dan Catatan DPRD
Pertemuan berlangsung di Subdirektorat Wilayah II Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. DPRD datang bersama Pansus Pengelolaan Sampah, yang berarti pembahasan dilakukan dalam kerangka kerja legislatif, bukan kunjungan seremonial.
Sarkawi menilai peluang LSDP penting untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur persampahan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan. Namun ia juga menekankan bahwa dukungan program harus diikuti kesiapan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, regulasi, kelembagaan, sampai pengelolaan harian.
Poin itu masuk akal. Program dengan pendanaan eksternal biasanya menetapkan syarat kesiapan sebelum pencairan. Daerah yang belum memiliki perangkat regulasi dan kelembagaan yang jelas sering tertinggal pada tahap persiapan, bukan pada tahap konstruksi.
Karena itu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di DPRD menjadi kunci. Ranperda itu tidak hanya mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga pembagian tugas antarperangkat daerah, pola pembiayaan, serta hak dan kewajiban warga dalam memilah sampah.
Belajar dari Pengelolaan Sampah Jakarta
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, DPRD Luwu Timur mempelajari sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta. Jakarta menghadapi skala yang jauh lebih besar, tetapi ada pelajaran yang bisa dipindahkan: pemilahan di sumber, pengelolaan di tingkat kelurahan, dan pengangkutan yang terjadwal.
Pelajaran lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan warga. Sistem apa pun akan gagal jika rumah tangga mencampur sampah organik dan anorganik. Perubahan kebiasaan itu membutuhkan edukasi berulang, bukan hanya spanduk.
Untuk Luwu Timur, konteksnya berbeda. Kepadatan penduduk lebih rendah, tetapi jarak antardesa lebih jauh dan armada pengangkut terbatas. Solusi yang berhasil di kota besar belum tentu cocok di sini. Karena itu, model pengelolaan berbasis desa, dengan pemrosesan skala kecil, layak dipertimbangkan.


