Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Pemerintahan

Berita Luwu Timur: Komitmen Antikorupsi Ditandatangani

9 November 2026 • Admin • 41 kali dibaca
Bupati Luwu Timur menandatangani komitmen penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi di Makassar
Gambar: Dok. Dinas Kominfo Luwu Timur via Luwuraya.com
ASM Group
Iklan

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi dalam rapat koordinasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026). Penandatanganan itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), para kepala daerah, dan ketua DPRD.

Berita Luwu Timur ini menempatkan persoalan tata kelola sebagai agenda bersama, bukan hanya urusan inspektorat daerah. Bagi kabupaten yang struktur pendapatannya masih bergantung pada dana transfer dan penerimaan dari sektor pertambangan, penguatan pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara mengelola anggaran.

Berita Luwu Timur: Isi Komitmen yang Diteken

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Mulai dari langkah penguatan tata kelola pemerintahan daerah, perumusan strategi pencegahan korupsi, peningkatan fungsi pengawasan internal, hingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Empat agenda itu saling terkait. Perencanaan menentukan apa yang akan dibiayai, penganggaran menentukan besar dan sumber dananya, pengadaan menentukan siapa yang mengerjakan, sedangkan pengawasan memastikan ketiganya berjalan sesuai aturan. Jika satu simpul lemah, celah penyimpangan biasanya muncul di simpul tersebut.

Tata Atur
Iklan

Penandatanganan dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pimpinan DPRD. Format komitmen bersama seperti ini bukan dokumen kontrak, melainkan pernyataan kesepakatan untuk menjalankan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Siapa yang Hadir

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Wiyagus; Pimpinan KPK, Yohanis Tanak; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Kehadiran unsur pusat dan provinsi dalam satu forum menunjukkan bahwa persoalan yang dibahas bersifat lintas tingkat. Banyak temuan pengawasan berakar pada praktik di daerah, sementara sebagian kewenangan perbaikan regulasi berada di pusat. Forum semacam ini menjadi tempat keduanya bertemu.

Janji kepada Masyarakat

Usai menandatangani komitmen, Bupati menegaskan bahwa kesepakatan itu merupakan janji kepada masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah janji kita kepada masyarakat bahwa pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Irwan, seperti dilaporkan Luwuraya.com.

Menurut Irwan, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Korupsi bisa dicegah jika sistemnya diperbaiki. Karena itu, kami di Luwu Timur berkomitmen memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola pengadaan, dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Bupati.

Dari sistem ke pengawasan harian

Pernyataan itu menempatkan sistem sebagai titik masuk. Dalam praktik pemerintahan, perbaikan sistem biasanya tampak pada hal-hal yang tidak menarik perhatian publik: standar operasional prosedur pengadaan, dokumentasi pemilihan penyedia, pencatatan aset, sampai mekanisme pengaduan internal.

Perbaikan semacam itu tidak menghasilkan foto acara, tetapi menentukan apakah sebuah proyek bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, ukuran keberhasilan komitmen biasanya dibaca dari dokumen dan temuan audit, bukan dari pernyataan di panggung.

Sinergi Pemda, DPRD, dan Aparat Pengawas

Selain perbaikan tata kelola, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawas agar seluruh program kerja berjalan sesuai koridor hukum serta memberi dampak positif bagi warga.

Sinergi itu punya konsekuensi teknis. DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, pemerintah daerah menjalankan program, sedangkan aparat pengawas memeriksa kepatuhan. Ketika ketiganya bekerja pada jadwal yang berbeda, temuan biasanya baru muncul di akhir tahun, saat anggaran sudah terlanjur dibelanjakan.

Karena itu, sebagian daerah memilih memperkuat pengawasan preventif: mendampingi perencanaan, memeriksa kesiapan dokumen sebelum tender, dan mempercepat tindak lanjut rekomendasi. Belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur soal bentuk konkret penguatan yang akan dijalankan setelah penandatanganan ini.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga