Berita Indonesia hari ini: pemerintah mencabut izin hak guna usaha 11 perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar pada musim karhutla 2026. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut pencabutan itu mengikuti rekomendasi Kepala Bareskrim Polri dan menyasar perusahaan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya memiliki pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Apa yang diputuskan pemerintah
Keputusan itu diumumkan dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin. Nusron mengatakan ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Kabareskrim untuk dicabut izinnya. Pemerintah membagi tindak lanjutnya ke dalam lima klaster. Keterangan itu dikutip CNN Indonesia dan detikFinance.
Sebelas perusahaan itu tersebar di delapan kabupaten di Kalimantan Barat, satu di Kalimantan Selatan, dan dua di Kalimantan Timur. Nusron hanya menyebut inisial badan usaha, bukan nama lengkap perusahaan. Ia juga belum merinci identitas pemegang saham dalam negeri yang ikut terdampak.
Menurut Nusron, penelusuran beneficial ownership menunjukkan sebagian investor berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Ia menyebut ada pula pemilik manfaat dari dalam negeri yang belum bisa disebutkan namanya. Alasan yang disampaikan adalah proses hukum yang masih berjalan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Berita Indonesia: sebelas perusahaan dibagi lima klaster
Klaster pertama berisi perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut. Klaster kedua berisi satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya sudah berakhir sehingga lahannya diambil alih negara. Klaster ketiga berisi perusahaan yang punya izin usaha perkebunan tetapi HGU-nya belum terbit, sehingga penerbitan HGU dibatalkan.
Klaster keempat berisi perusahaan yang HGU-nya dicabut sebagian karena luas lahan terbakar di bawah 50 persen. Klaster kelima masih dalam pendalaman, termasuk inspeksi fisik dan pengukuran data di lapangan. Keputusan apakah pencabutan penuh atau sebagian untuk klaster terakhir belum diambil.
Dasar pencabutan pada klaster pertama adalah kebakaran yang berulang, luas terbakar lebih dari separuh izin, dan tidak adanya sarana serta prasarana antisipasi dan mitigasi kebakaran. Nusron menyebut kondisi itu melanggar diktum surat keputusan pemberian hak. Pemerintah juga akan merekomendasikan evaluasi izin usaha perkebunan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
Tiga perusahaan kehilangan seluruh HGU
Klaster pertama mencakup PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas sekitar 4.000 hektare. Berikutnya PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558 hektare. Satu perusahaan lagi adalah PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang menguasai dua bidang lahan.
Luas PT SKM dilaporkan berbeda antar media. Detik dan VIVA menyebut dua bidang seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare, sedangkan CNN Indonesia dan Suara membulatkannya menjadi sekitar 7.000 hektare. Jika dijumlahkan, ketiga perusahaan di klaster pertama mencakup lebih dari 23 ribu hektare.
Perbedaan angka itu tidak mengubah keputusan, tetapi menunjukkan pentingnya membaca rincian resmi. Hingga berita ini ditulis, Kementerian ATR/BPN belum menerbitkan tabel lengkap luas dan status setiap perusahaan. Media masih mengutip keterangan lisan menteri dalam konferensi pers.
Satu HGU kedaluwarsa, tiga izin perkebunan dievaluasi
Klaster kedua berisi satu perusahaan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seluas 2.300 hektare. Masa berlaku HGU-nya berakhir pada 2020, sehingga lahan tersebut dipastikan diambil alih negara. Inisial perusahaan ini juga ditulis berbeda oleh media, antara PSLT dan BSLT.
Klaster ketiga berisi tiga perusahaan yang sudah memegang izin usaha perkebunan tetapi belum memperoleh HGU. Inisialnya adalah PT ANI di Landak, PT BOS di Kapuas Hulu, dan satu perusahaan di Ketapang yang ditulis sebagai AER, AEL, atau AIR. Pemerintah memastikan HGU untuk ketiganya tidak akan diterbitkan.
Luas lahan ketiga perusahaan itu pun dilaporkan berbeda. CNN dan Suara menyebut 5.000, 4.000, dan 5.000 hektare, sedangkan Detik dan Holopis menulis 5.244, 4.750, dan 5.134 hektare. Evaluasi izin usaha perkebunan akan melibatkan Menteri Pertanian, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan.


