Pencabutan sebagian dan tiga perusahaan yang masih dikaji
Klaster keempat hanya berisi PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektare. HGU-nya dicabut sebagian karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan itu kurang dari 50 persen. Pemerintah belum menyebut berapa hektare yang akan dicabut dan berapa yang tetap diakui.
Klaster kelima berisi PT STP dan PT API, ditambah PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ketiganya masih diperiksa secara fisik dan diukur datanya. Nusron menyebut keputusan untuk ketiga perusahaan itu akan dilaporkan kemudian, apakah dicabut seluruhnya atau sebagian.
Dengan pembagian itu, delapan perusahaan sudah masuk kelompok tindakan dan tiga masih dikaji. Pemerintah menegaskan urutan klaster tidak menunjukkan tingkat hukuman, melainkan tahap penanganan. Setiap perusahaan tetap diberi ruang menyampaikan tanggapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Investasi asing di balik sebelas perusahaan
Keberadaan investor asing membuat kasus ini menarik perhatian pasar. Perkebunan di Kalimantan memang lama menjadi tujuan investasi lintas negara, terutama untuk sawit. Pencabutan HGU mengurangi jaminan masa pakai lahan, bukan hanya izin usaha.
Bagi investor, keputusan ini menambah tekanan kepatuhan pada aspek kebakaran lahan. Pemeriksaan tidak lagi berhenti pada dokumen izin, tetapi sampai pada kesiapan peralatan pemadaman dan rekam jejak kebakaran. Perusahaan dengan lahan gambut dinilai paling rentan karena api mudah bertahan di bawah permukaan.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Menurut dia, penegakan hukum harus tegas, objektif, konsisten, dan memberi efek jera agar karhutla tidak berulang setiap tahun. Pernyataan itu disampaikan setelah keputusan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2026.
Mengapa karhutla korporasi sulit dituntaskan
Karhutla di lahan gambut sulit dipadamkan karena api menjalar di lapisan bawah tanah. Kebakaran bisa muncul kembali setelah hujan, sehingga bukti di permukaan cepat berubah. Pemetaan batas konsesi dan titik panas juga kerap menjadi sengketa antara perusahaan, warga, dan pemerintah.
Penegakan hukum pidana berjalan terpisah dari sanksi administrasi. Sebelumnya, Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla dan menangani ratusan tersangka perorangan. Pencabutan HGU kali ini adalah tindakan administrasi yang tidak otomatis menghentikan proses pidana. Baca juga: Berita Viral: Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla.
Perusahaan masih bisa menempuh upaya hukum terhadap keputusan administratif, misalnya menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Karena itu, pencabutan hari ini belum menjadi akhir dari perkara. Ia menjadi titik masuk bagi evaluasi izin, tuntutan ganti rugi, dan penataan ulang tata kelola lahan.
Apa yang diketahui dan apa yang belum terkonfirmasi
Yang diketahui, 11 perusahaan di Kalimantan direkomendasikan dicabut HGU-nya karena terlibat karhutla. Tiga perusahaan kehilangan seluruh HGU, satu lahannya diambil alih negara, tiga penerbitan HGU-nya dibatalkan, satu dicabut sebagian, dan tiga masih dikaji. Sebagian pemilik manfaat berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Yang belum terkonfirmasi, total luas lahan yang benar-benar dicabut, identitas pemegang saham dalam negeri, dan tenggat pelaksanaan keputusan. Belum jelas pula apakah pencabutan ini akan diikuti tuntutan pidana baru atau ganti rugi negara. Media juga masih berbeda dalam menulis inisial dan luas beberapa perusahaan.
Pembaca sebaiknya menunggu dokumen resmi Kementerian ATR/BPN sebelum menyimpulkan dampak bagi perusahaan tertentu. Keterangan lisan dalam konferensi pers memang sah sebagai pernyataan pejabat, tetapi rincian teknis biasanya baru final setelah surat keputusan diterbitkan. Baca juga: Berita Indonesia: Izin Korporasi Asing Karhutla Disorot.
FAQ Seputar Pencabutan HGU Karhutla
Apa arti pencabutan HGU?
HGU adalah hak mengelola tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Pencabutan berarti perusahaan kehilangan hak itu, sehingga lahan kembali dikuasai negara dan dapat dialihkan atau ditata ulang.
Apakah pencabutan HGU sama dengan vonis pidana?
Tidak. Pencabutan HGU adalah sanksi administrasi, sedangkan vonis pidana hanya keluar lewat pengadilan. Keduanya bisa berjalan paralel untuk perbuatan yang sama.
Mengapa angkanya berbeda antar media?
Sebagian media membulatkan luas lahan dan menulis inisial perusahaan secara berbeda. Semua angka berasal dari konferensi pers yang sama, sehingga perbedaan itu lebih soal penyajian daripada keputusan yang berbeda.
Baca juga
- Berita Viral: 2.539 Rahasia Bocor dari Claude Code
- Viral Nusantara: Amazon Buka Belanja via Teks Alexa
- Tambang Nasional: PLN Butuh 174 Juta Ton Batu Bara
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


