SUARALUTIM.COM, MALILI — Berita Lutim dari sektor aparatur: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan 25 aparatur sipil negara (ASN) menjadi auditor internal. Mereka mengikuti pelatihan dasar audit selama empat hari yang dibuka Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Pelatihan itu dirancang membangun pemahaman peserta tentang prinsip dan praktik audit intern. Materinya mencakup konsep dan paradigma audit, standar serta peran auditor, etika profesi, hingga tahapan pelaksanaan audit sesuai ketentuan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Parha Arief, menyebut pengembangan kompetensi audit sebagai langkah strategis membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, profesional, dan berintegritas.
Berita Lutim: 25 ASN Disiapkan Jadi Auditor Internal
Angka 25 bukan jumlah yang besar jika dibandingkan dengan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Luwu Timur. Karena itu, peserta diarahkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga menjadi penggerak penguatan pengawasan di instansi masing-masing.
Parha menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar mengirim peserta. Pemerintah daerah sedang menyiapkan sumber daya manusia pengawas yang kompeten. Mereka diharapkan memahami cara melakukan audit yang berintegritas, profesional, dan menjaga etika.
Dalam pelatihan, peserta mempelajari bagaimana audit dimulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, hingga penyusunan laporan. Pemahaman itu penting agar temuan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Peserta juga dibekali pemahaman tentang etika profesi. Auditor internal bekerja dengan akses luas terhadap dokumen dan proses di OPD. Tanpa integritas, fungsi pengawasan bisa kehilangan kepercayaan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Materi dan Tahapan Pelatihan
Pelatihan berlangsung empat hari dengan kombinasi materi kelas dan latihan. Sejumlah tahapan yang dipelajari mencakup:
- Konsep dan paradigma audit. Memahami perbedaan audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.
- Standar dan peran auditor. Menempatkan auditor internal sebagai bagian dari sistem pengendalian, bukan sebagai pihak yang mencari kesalahan semata.
- Etika profesi. Menjaga independensi, objektivitas, dan kerahasiaan informasi.
- Tahapan pelaksanaan audit. Dari perencanaan berbasis risiko hingga penyusunan laporan dan pemantauan tindak lanjut.
Pendekatan berbasis risiko menjadi penting karena jumlah objek pengawasan selalu lebih besar daripada sumber daya auditor. Dengan memetakan risiko, audit bisa diarahkan pada area yang paling rawan, bukan sekadar merata tanpa prioritas.
Bagi peserta dari OPD, kemampuan ini berguna untuk membaca kelemahan tata kelola sejak awal. Misalnya, ketika menemukan pencatatan ganda, dokumen pendukung yang tidak lengkap, atau proses pengadaan yang tidak sesuai prosedur.
Pencegahan Lebih Efektif daripada Penindakan
Parha menyatakan bahwa pemahaman audit sejak tingkat dasar penting di tengah tuntutan pengelolaan anggaran yang semakin mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, jika ASN memahami audit sejak dasar, pencegahan menjadi jauh lebih efektif daripada penindakan. Mereka bisa mendeteksi potensi masalah sejak awal, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Pandangan itu sejalan dengan fungsi pengawasan internal yang berorientasi pada perbaikan. Temuan audit seharusnya menjadi bahan pembelajaran, bukan sekadar dasar sanksi. Dengan begitu, OPD punya ruang memperbaiki prosedur sebelum persoalan berkembang menjadi temuan yang lebih serius.
Penguatan pengawasan internal juga relevan dengan komitmen pemerintah daerah pada tata kelola yang bersih. Luwu Timur telah menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan.


