Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: KPK Panggil 9 Kakantah Jatim soal HGB

10 November 2026 • zul • 39 kali dibaca
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
musnahterinjak, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Politik nasional hari ini diwarnai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemanggilan berlangsung Selasa 10 November 2026 dan menjadi pemeriksaan saksi terbanyak dalam satu hari sejak kasus ini mencuat pada September lalu. Delapan saksi diperiksa di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, satu lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan yang dikutip Kompas.com, menyebut pemeriksaan dibagi ke dua lokasi agar pengumpulan keterangan berjalan cepat. Menurut dia, penyidik belum membeberkan materi yang akan digali dari para pejabat pertanahan tersebut. Namun arahnya sudah terbaca dari permintaan keterangan sebelumnya, yakni soal dugaan setoran, gratifikasi layanan pertanahan, sampai praktik mutasi dan promosi jabatan di lingkungan kementerian.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu terkait pengurusan sertifikat hak guna bangunan milik sebuah perusahaan properti di Kabupaten Bogor. Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, terdiri atas pejabat kementerian, pejabat pertanahan, pihak swasta, dan perantara.

Siapa yang dipanggil hari ini

Delapan saksi yang diperiksa di Polda Jawa Timur merupakan kepala kantor pertanahan dari kabupaten dan kota yang selama ini menjadi wilayah kerja padat layanan pertanahan. Mereka berasal dari Gresik, Surabaya I, Surabaya II, Lamongan, Sidoarjo, Situbondo, Banyuwangi, Mojokerto, Malang, dan Jember, dengan masa jabatan yang berbeda-beda.

Tata Atur
Iklan

Satu saksi lain yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah kepala kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Posisi itu penting karena sertifikat yang diduga menjadi objek transaksi berada di wilayah Kabupaten Bogor. KPK belum menyampaikan apakah saksi tersebut diperiksa sebagai saksi biasa atau sebagai pihak yang pengetahuannya dianggap kunci.

Kebijakan redaksi SuaraLutim tidak menuliskan nama para saksi dalam artikel ini. Penyebutan dilakukan berdasarkan jabatan dan wilayah kerja agar pembaca tetap bisa mengikuti alur perkara tanpa mengaburkan asas praduga tak bersalah.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Mengapa Jawa Timur menjadi sasaran pemeriksaan

Jawa Timur muncul dalam penyidikan karena KPK menerima informasi soal aliran uang di lingkungan kantor wilayah badan pertanahan setempat. Pada 24 September 2026, penyidik menggeledah kantor wilayah badan pertanahan Jawa Timur dan menyita uang dalam jumlah besar, seperti dilaporkan Okezone. Informasi itu kemudian berkembang menjadi pemeriksaan sejumlah pejabat di daerah.

Menurut keterangan KPK, pengembangan perkara tidak berhenti pada satu transaksi. Penyidik menelusuri dugaan penerimaan lain di lingkungan kementerian yang berkaitan dengan layanan pertanahan, termasuk proses perpanjangan hak guna bangunan. Karena itu, pemeriksaan saksi dari banyak kabupaten dan kota menjadi masuk akal: pola setoran biasanya melibatkan rangkaian persetujuan di beberapa tingkat.

Selain itu, KPK pada awal November memeriksa sejumlah pihak terkait perpanjangan hak guna bangunan di kementerian. Fokusnya bukan hanya nilai uang, tetapi juga prosedur: apakah persetujuan diberikan sesuai aturan, atau ada jalur khusus yang memangkas kewajiban pemohon. Pemeriksaan itu juga menyinggung soal wewenang pejabat daerah dalam mempercepat proses.

Delapan tersangka dan arah penyidikan

Delapan tersangka yang ditetapkan pada 15 September 2026, sebagaimana dirangkum ANTARA, mencakup pejabat di kementerian, kepala kantor pertanahan, direktur utama perusahaan properti, dan seorang perantara. Sebagian di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan pejabat tinggi kementerian. Sampai hari ini, KPK belum menambah jumlah tersangka dalam perkara pokok.

Penyidik juga membuka kemungkinan penerimaan gratifikasi di luar perkara utama. Dugaan itu muncul dari pemeriksaan saksi dan penelusuran dokumen yang dilakukan setelah penggeledahan. Jika terbukti, jalur ini bisa menyeret pihak lain yang belum masuk dalam konstruksi awal perkara.

Di sisi lain, KPK sedang mengusut dugaan kebocoran dokumen penyidikan. Pada awal November, pegawai internal KPK diperiksa terkait beredarnya dokumen kasus tersebut. Perkembangan ini menjadi ujian tersendiri bagi lembaga antikorupsi, karena kebocoran informasi bisa merusak strategi penyidikan sekaligus mencoreng kepercayaan publik.

Jejak pemeriksaan terhadap pejabat tinggi kementerian sebenarnya sudah terlihat sejak Oktober. Saat itu KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap menteri ATR, dan agenda itu menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan saksi di daerah yang berlangsung hari ini.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga