MAKASSAR — Kota Palopo menempati posisi teratas untuk kategori akses dan layanan pendidikan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Kabupaten Luwu Timur sendiri masuk daftar penerima apresiasi pada kategori lain dalam ajang yang sama, sehingga Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling banyak disebut malam itu.
Ajang penghargaan digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (18/9/2026). Luwuraya.com melaporkan, Kota Palopo meraih peringkat pertama pada kategori Akses dan Layanan Pendidikan tingkat kota.
Berita Luwu Timur: Lutim dan Palopo Berprestasi Regional Sulawesi
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi merupakan putaran kedua dari rangkaian penilaian kinerja pemerintah daerah. Kegiatan serupa sebelumnya digelar di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku, Sumatera, serta Jawa–Bali.
Malam penganugerahan di Makassar dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. “Acara malam ini dikhususkan untuk pemberian kepada penghargaan kepala daerah regional Sulawesi,” kata Tito, seperti dikutip Tempo.
Kemendagri menjelaskan, apresiasi ini bukan sekadar pengakuan atas kinerja terbaik. Daerah yang meraih penghargaan juga memperoleh insentif fiskal berupa tambahan anggaran yang dapat dimanfaatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penilaian dilakukan bersama kementerian terkait sesuai bidang yang dilombakan. Untuk kategori perumahan, Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penilaian bidang pendidikan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan bidang kesehatan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan. Adapun kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Empat Kategori yang Dilombakan
Dalam ajang Batch II Regional Sulawesi, ada empat kategori yang diperlombakan. Pertama, akses dan kualitas layanan kesehatan. Kedua, implementasi Program Tiga Juta Rumah. Ketiga, pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI yang mencakup aspek aman, sehat, resik, dan indah. Keempat, akses dan layanan pendidikan.
Untuk kategori akses dan layanan pendidikan tingkat kota, penerima apresiasi adalah Palopo, Makassar, dan Parepare, dengan Palopo tercatat sebagai yang terbaik pertama. Di tingkat provinsi, kategori yang sama diraih Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, sementara di tingkat kabupaten penerimanya adalah Enrekang, Morowali Utara, dan Sinjai.
Pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menjadi penerima apresiasi tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten, penerimanya adalah Luwu Timur, Tana Toraja, dan Sidenreng Rappang.
Capaian itu menempatkan kabupaten di Tana Luwu ini sederet dengan dua kabupaten lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada bidang pengelolaan lingkungan. SuaraLutim sebelumnya juga memberitakan prestasi Luwu Timur di ajang yang sama beserta insentif fiskal yang menyertainya.
Indikator Penilaian Akses Pendidikan
Untuk kategori akses pendidikan, Kemendagri menilai kinerja pemerintah daerah melalui sejumlah indikator. Penilaian berfokus pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan layanan pendidikan bagi masyarakat, bukan hanya angka serapan anggaran.
Indikator yang dipakai antara lain indeks pemerataan guru, Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas, Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta proporsi siswa cakap dan mahir kemampuan literasi dalam Asesmen Nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. “Pendidikan adalah hak setiap warga negara termasuk warga negara kelompok rentan. Ada disabilitas, kemudian masyarakat kita yang ada di kantong-kantong kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Rujukan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1). Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh layanan pendidikan secara adil, merata, dan inklusif.
Insentif Fiskal dan Kompetisi Antardaerah
Penghargaan bagi pemerintah daerah berprestasi dibagi ke dalam enam regional, yakni Sumatera; Kalimantan; Sulawesi; Jawa–Bali; Maluku–Nusa Tenggara; serta Papua. Pembagian itu dilakukan agar kompetisi lebih berimbang.
Menurut Mendagri Tito Karnavian, penilaian berbasis regional dianggap lebih adil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Alasannya, jika pertandingan digelar secara nasional, daerah dengan kapasitas fiskal kuat cenderung mendominasi.
Insentif fiskal dari ajang ini membuat penghargaan tidak berhenti sebagai simbol. Tambahan anggaran dapat dipakai daerah untuk memperkuat layanan publik, termasuk memperbaiki akses pendidikan dan lingkungan permukiman.
Dalam acara itu turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sulawesi.