SUARALUTIM.COM, JAKARTA — PAN Luwu Timur menaruh perhatian pada persoalan air bersih yang belum selesai di sejumlah wilayah. Perhatian itu tampak dari kerja Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur, komisi yang dipimpin Muhammad Rivaldi, S.H. dari Fraksi PAN. Pada Kamis (12/11/2026), Komisi III melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.
Agenda utamanya spesifik: membahas rencana pemanfaatan air Sungai Larona sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurut rilis DPRD, langkah itu diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah ibu kota kabupaten.
Kunjungan diikuti rombongan Komisi III yang berjumlah tujuh orang. Agenda konsultasi tertuang dalam surat resmi DPRD Kabupaten Luwu Timur bernomor 600.1/0839/FPP/DPRD-LT yang ditandatangani Ketua DPRD, Ober Datte, dan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
PAN Luwu Timur dan Posisi Komisi III
Dalam susunan alat kelengkapan dewan periode 2024–2029, Komisi III membidangi pembangunan. Fraksi PAN menempatkan tiga anggotanya di komisi ini. Muhammad Rivaldi, S.H. menjabat Ketua Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PAN dan anggota Badan Anggaran, dengan daerah pemilihan Luwu Timur 5 yang meliputi Nuha dan Towuti.
Dua nama lain adalah Ir. Alamsyah, ST sebagai Sekretaris Fraksi PAN dan anggota Komisi III, serta Yusuf Pombatu, SE yang juga duduk di Komisi III dan Bapemperda. Keduanya mewakili daerah pemilihan Luwu Timur 5. Adapun Ir. Hj. Harisah Suharjo, anggota Fraksi PAN dari Dapil Luwu Timur 1, menjabat Wakil Ketua DPRD.
Susunan itu penting disebut karena dua alasan. Pertama, isu air bersih tidak hanya soal pipa dan pompa, tetapi juga soal kewenangan lintas tingkat pemerintahan: kabupaten, provinsi, hingga kementerian. Kedua, keputusan anggaran untuk jaringan air biasanya melewati Badan Anggaran, tempat dua anggota Fraksi PAN duduk, yaitu Rivaldi dan Alamsyah.
Yang perlu dicatat secara terbuka: rilis DPRD tidak merinci nama ketujuh anggota rombongan Komisi III yang berangkat. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan siapa saja yang hadir, selain memastikan bahwa kunjungan itu merupakan agenda komisi yang dipimpin legislator Fraksi PAN dan beranggotakan dua legislator Fraksi PAN lainnya.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang Dibahas di Kementerian PU
Menurut rilis tersebut, pertemuan membahas pentingnya pemanfaatan sumber air minum PDAM melalui Kementerian PU. Anggota DPRD Luwu Timur, Rusdi Layong, S.T., menyebut konsultasi itu sebagai langkah untuk mencapai keputusan strategis soal pemanfaatan air Sungai Larona sebagai air baku.
“Kunjungan ini membahas pentingnya pemanfaatan sumber air minum PDAM. Maka melalui Kementerian PU, kita membahas hal ini agar tercapainya langkah-langkah yang strategis kemanfaatan air yang bersumber dari Sungai Larona sebagai air baku bagi perusahaan tersebut,” ujar Rusdi Layong.
Melalui koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, DPRD berharap ada dukungan teknis maupun regulasi agar potensi sumber daya air dari Sungai Larona dapat segera dioptimalkan. Tujuannya agar ketersediaan air baku PDAM berkelanjutan bagi warga.
Perlu ditegaskan, hasil teknis pertemuan belum diumumkan. Rilis tidak memuat angka debit air, skema pengambilan, lokasi intake, maupun perkiraan biaya. Hal-hal itu biasanya muncul pada tahap kajian dan perencanaan, bukan pada pertemuan konsultasi awal.
Mengapa Air Baku Menentukan Layanan PDAM
Dalam sistem penyediaan air minum, air baku adalah bahan mentah. Ia diambil dari sumber permukaan atau bawah tanah, lalu diolah di instalasi pengolahan agar memenuhi baku mutu, sebelum dialirkan ke pelanggan. Bila sumber air baku terbatas atau kualitasnya menurun, seluruh rantai ikut terganggu: produksi turun, tekanan air mengecil, dan warga di ujung jaringan paling sering merasakannya.
Karena itu, perdebatan soal PDAM jarang berhenti pada persoalan pipa bocor. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah ada sumber air yang cukup, bisa diandalkan sepanjang tahun, dan tidak bersinggungan dengan kepentingan lain seperti irigasi, pembangkit listrik, atau kawasan konservasi.
Di Luwu Timur, tekanan terhadap layanan air terlihat dari beberapa peristiwa. Pada 6 November 2026, Perumdam Waemami mengimbau warga menghemat air karena pasokan air baku menipis. Laporan Luwuraya.com soal imbauan itu bisa dibaca di Pasokan Air Baku Menipis, Perumdam Waemami Minta Warga Luwu Timur Hemat Air.
Sebelumnya, pada 11 November 2026, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam meninjau bendung di kawasan Embung Atue, Malili. Peninjauan itu menyangkut lima desa yang selama ini belum mendapatkan layanan air bersih secara memadai, yaitu Desa Atue, Ussu, Lakawali Pantai, Lakawali, dan Manurung. Pembahasan lengkapnya pernah dimuat dalam artikel Berita Luwu Timur: Embung Atue untuk Air Bersih 5 Desa.
Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa persoalan air di Luwu Timur punya beberapa wajah. Ada wilayah yang belum terlayani jaringan, ada pula wilayah yang sudah terlayani tetapi menghadapi keterbatasan air baku. Konsultasi ke Kementerian PU berada di ranah yang kedua.


