Berita Indonesia hari ini datang dari Direktorat Jenderal Pajak: pajak minimum global sebesar 15 persen mulai diterapkan sejak September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional besar, bukan usaha kecil, dan menjadi bagian dari kesepakatan pajak internasional yang diikuti puluhan negara.
Berita Indonesia: Pajak Minimum 15 Persen Mulai Berlaku
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal itu dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 November 2026. Menurut dia, Indonesia berkomitmen mengambil hak pemajakan 15 persen atas perusahaan multinasional yang peredaran usaha konsolidasinya melewati ambang tertentu.
Ambang yang dipakai adalah 750 juta euro per tahun, setara sekitar Rp15,17 triliun dengan asumsi kurs Rp20.230 per euro. Angka itu dihitung dari laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama, bukan dari omzet satu anak perusahaan di Indonesia.
Kebijakan ini bukan aturan baru yang mendadak. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diundangkan pada 31 Desember 2024, dengan aturan turunan berupa Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang ditetapkan 4 Mei 2026.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Bukan Pajak Baru untuk Semua Perusahaan
Pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah. Bimo membandingkannya dengan tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM beromzet Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar per tahun, yang tetap berlaku seperti sebelumnya.
Yang diatur adalah pajak tambahan bagi grup multinasional yang tarif pajak efektifnya di suatu negara berada di bawah 15 persen. Jika tarif efektif hanya 10 persen, selisih lima persen dibayarkan sebagai top-up tax di negara tempat kegiatan itu berlangsung.
Menurut CNN Indonesia, tujuan kebijakan ini adalah memastikan perusahaan besar memberi kontribusi yang adil, sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara lewat perbedaan tarif antar yurisdiksi.
Mekanisme Tiga Lapis: QDMTT, IIR, dan UTPR
Aturan pelaksanaan mengenal tiga mekanisme yang dijalankan berurutan. Lapis pertama adalah Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, yaitu pajak tambahan yang dipungut di dalam negeri atas entitas yang berada di yurisdiksi Indonesia.
Lapis kedua adalah Income Inclusion Rule, yang mengenakan pajak tambahan pada entitas induk bila entitas lain dalam grup dikenai tarif di bawah minimum. Lapis ketiga adalah Undertaxed Payment Rule yang menjadi cadangan bila dua lapis sebelumnya belum menutup seluruh kekurangan.
Urutan ini penting karena menentukan negara mana yang berhak memungut. Jika Indonesia tidak memungut, hak pemajakan bisa berpindah ke negara tempat entitas induk berada. Antara mencatat DJP menempatkan hal itu sebagai alasan utama mempercepat penerapan aturan.
Contoh sederhananya, bila tarif pajak efektif sebuah grup di Indonesia hanya 10 persen, selisih lima persen dari laba yang dialokasikan ke yurisdiksi ini dibayarkan sebagai pajak tambahan. Perhitungan itu dilakukan per yurisdiksi, bukan digabung untuk seluruh dunia.
Siapa yang Masuk Cakupan
Berdasarkan data Country-by-Country Report tahun 2023, DJP mengidentifikasi 37 entitas induk dalam negeri beserta 1.721 anak usaha yang masuk cakupan. Untuk wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 anak usaha.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan berkedudukan di Indonesia. Menurut Bimo, ke-78 wajib pajak itu sudah mendaftar secara sukarela melalui mekanisme self-assessment.
Kewajiban mereka tidak berhenti pada pembayaran. Ada kewajiban pelaporan khusus berupa Surat Pemberitahuan Khusus dan GloBE Information Return, dengan standar pengungkapan yang diselaraskan antarnegara. Beban administrasi inilah yang sering dikeluhkan korporasi, bukan hanya tambahan pajaknya.
Kenapa Ambangnya Diukur dalam Euro
Ambang 750 juta euro bukan pilihan pemerintah Indonesia. Angka itu berasal dari kesepakatan OECD dan G20 tentang penggerusan basis pajak dan pengalihan laba, yang dikenal sebagai Pillar Two. Karena acuannya kesepakatan internasional, satuannya pun mengikuti mata uang kesepakatan.
Konsekuensinya, nilai rupiah dari ambang tersebut bergerak mengikuti kurs. Saat kurs melemah, jumlah perusahaan yang masuk cakupan secara nominal rupiah bisa berubah, meski jumlahnya dalam euro tetap sama.
Pelemahan rupiah sendiri menjadi isu tersendiri pekan ini. Rupiah sempat mencetak rekor terlemah di Rp18.250, dan tekanan kurs memberi konteks tambahan pada kebutuhan penerimaan negara.


