Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: Pajak Minimum 15 Persen Resmi Berlaku

13 November 2026 • zul • 43 kali dibaca
Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta pada November 2025, sebagai ilustrasi penerapan pajak minimum global 15 persen.
Medelam, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Kaitan dengan Pajak Digital dan Penerimaan

Kebijakan ini melengkapi langkah lain di sisi penerimaan. Sebelumnya, pemerintah juga menerapkan pemungutan pajak atas transaksi digital melalui sistem baru yang mulai berlaku 9 November 2026, sebagaimana dibahas dalam artikel pajak digital mulai 9 November.

Keduanya berbeda sasaran. Pajak digital menyasar transaksi barang dan jasa digital, sedangkan pajak minimum global menyasar struktur laba grup multinasional. Namun keduanya sama-sama bertujuan menutup celah yang selama ini membuat penerimaan negara tidak sepadan dengan aktivitas ekonomi.

DJP belum merinci berapa tambahan penerimaan dari kebijakan ini. Tanpa angka resmi, sulit menilai seberapa besar dampaknya terhadap target penerimaan pajak tahun ini dan tahun berikutnya.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Respons dan Kekhawatiran Dunia Usaha

Di tingkat global, aturan serupa sudah menuai kritik dari sebagian kalangan usaha karena menambah beban administrasi dan mengurangi insentif investasi. Amerika Serikat bahkan sempat mengambil sikap berbeda terhadap penerapan aturan ini di dalam negerinya.

Pemerintah Indonesia menempatkan kebijakan ini sebagai cara menjaga keadilan, bukan menambah beban baru bagi semua pihak. Bimo menyebut kontribusi pajak perusahaan besar dibutuhkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Yang perlu dipantau adalah pelaksanaan di lapangan. Aturan yang rumit sering bermuara pada sengketa, terutama saat menghitung tarif pajak efektif per yurisdiksi dan menentukan entitas mana yang menjadi wajib pajak.

Perlu dicatat pula bahwa perusahaan yang tarif efektifnya sudah di atas 15 persen umumnya tidak dikenai pajak tambahan. Mereka tetap memiliki kewajiban administrasi, yaitu menyampaikan laporan dan mendaftar sebagai wajib pajak GloBE bila memenuhi ambang.

Apa yang Diketahui dan Apa yang Belum Terkonfirmasi

Yang diketahui: tarif minimum 15 persen berlaku sejak September 2026, ambangnya 750 juta euro pendapatan konsolidasi, dan 78 wajib pajak telah mendaftar sukarela. Dasar hukumnya PMK 136/2024 dan PER-6/PJ/2026.

Yang belum terkonfirmasi: potensi tambahan penerimaan negara, jumlah pasti wajib pajak yang akan membayar top-up tax, dan apakah seluruh 78 pendaftar sudah menyampaikan laporan GloBE. DJP juga belum mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk cakupan.

Rincian ruang lingkup bisa dibaca di laman resmi DJP tentang GloBE. Penjelasan tambahan soal pelaporan sukarela diuraikan dalam laporan Liputan6 dari taklimat media yang sama.

FAQ Seputar Pajak Minimum Global

Apakah UMKM ikut kena pajak minimum 15 persen?

Tidak. Aturan ini hanya berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro per tahun. UMKM tetap memakai ketentuan PPh final 0,5 persen sesuai batas omzet yang diatur.

Apakah ini berarti tarif PPh badan naik menjadi 15 persen?

Bukan. Tarif PPh badan tidak berubah. Yang diatur adalah pajak tambahan bila tarif pajak efektif sebuah grup multinasional di suatu negara berada di bawah 15 persen.

Mengapa Indonesia perlu menerapkan aturan ini?

Karena jika tidak dipungut di Indonesia, hak pemajakan atas laba yang sama bisa diambil negara lain tempat entitas induk berkedudukan. Penerapan di dalam negeri menjaga hak tersebut tetap berada di Indonesia.

Kesimpulan

Pajak minimum global 15 persen adalah perubahan teknis yang dampaknya terasa pada perusahaan besar, bukan pada pedagang kecil. Namun bagi publik, kebijakan ini menentukan seberapa besar laba multinasional kembali ke kas negara.

Yang menentukan hasilnya bukan tarif yang tertulis, melainkan kualitas pelaksanaan. Pendataan entitas, kesiapan sistem pelaporan, dan kepastian penafsiran akan menentukan apakah aturan ini benar-benar menambah penerimaan atau hanya menambah dokumen.

Untuk pembaca yang mengelola usaha menengah, tidak ada kewajiban baru dari aturan ini. Yang perlu dilakukan adalah memastikan pencatatan keuangan rapi, karena pemeriksaan pajak di lapisan bawah tetap berjalan seperti biasa.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga