Tambang nasional kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh izin usaha pertambangan menyerahkan minimal 70 persen hasilnya untuk negara. Instruksi itu disampaikan di hadapan peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Arahan langsung diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Tambang Nasional: Instruksi 70 Persen dari Palu
Panggung Muhammadiyah dipilih sebagai tempat mengumumkan arah kebijakan sumber daya alam yang cukup keras. Menurut laporan CNN Indonesia, Prabowo menyebut negara harus menjadi pihak yang paling banyak menikmati hasil tambang, bukan hanya pemegang izin.
Forum itu dihadiri pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia dan sejumlah pejabat kabinet. Suasana politiknya membuat pernyataan tersebut dibaca sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar retorika seremoni.
Pemerintah memang sedang menata ulang hubungan antara negara, pemegang IUP, dan investor asing. Isu pembagian keuntungan tambang sudah lama menjadi perdebatan antara kebutuhan investasi dan tuntutan keadilan fiskal.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut semua izin tambang tanpa terkecuali masuk dalam kebijakan baru tersebut. Ia memakai kata minimal, yang berarti angka 70 persen diposisikan sebagai lantai, bukan target akhir.
Media Indonesia mencatat pernyataan senada bahwa keseimbangan investasi dan keuntungan nasional menjadi dasar skema ini. Investor masih boleh masuk, tetapi porsi keuntungan setelah modal kembali harus dikuasai bangsa Indonesia.
Metro TV juga mengutip pernyataan Prabowo soal penguasaan saham bila diperlukan. Kalimat itu menandakan negara menyiapkan opsi struktural, bukan hanya penyesuaian tarif.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Apa yang Diminta kepada Menteri ESDM
Inti instruksi adalah kewajiban bagi seluruh IUP agar negara memperoleh porsi minimal 70 persen dari hasil pengelolaan tambang. Kewajiban itu berlaku mulai sekarang menurut Prabowo, tanpa menunggu revisi aturan yang lebih rinci.
Ia menegaskan negara bahkan dapat mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang jika mekanisme bagi hasil dianggap tidak cukup. Namun opsi itu disebut sebagai langkah terakhir, bukan jalan pertama.
Pemerintah tetap membuka pintu bagi investor domestik dan asing. Syaratnya, modal yang ditanamkan boleh kembali lebih dulu, lalu keuntungan mayoritas menjadi hak bangsa Indonesia.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo seperti dikutip CNN Indonesia.
Prabowo menyebut mekanisme itu sudah mulai ditegakkan dan yakin manfaatnya terasa dalam beberapa bulan. Ia tidak merinci perusahaan mana yang sudah mengikuti skema tersebut.
Kalimat tersebut menimbulkan pertanyaan teknis: apakah 70 persen dihitung dari laba bersih, pendapatan kotor, atau nilai produksi. Sampai Sabtu malam belum ada penjelasan resmi mengenai dasar perhitungannya.
Investasi Tetap Dibuka dengan Catatan
Pemerintah menyadari sektor tambang masih membutuhkan modal besar untuk eksplorasi, smelter, dan infrastruktur pendukung. Karena itu, larangan investasi tidak menjadi pilihan dalam pidato tersebut.
Yang berubah adalah urutan prioritas. Modal asing diposisikan sebagai pendamping, bukan pemilik utama manfaat. Setelah investasi kembali, negara mengklaim hak atas bagian terbesar keuntungan.
Bagi pemegang kontrak yang sudah berjalan, perubahan ini berpotensi memicu negosiasi ulang. Belum ada penjelasan apakah IUP lama akan langsung terkena atau diberi masa transisi.
Kalangan pengusaha biasanya merespons kebijakan seperti ini dengan dua pertanyaan: kepastian hukum dan perlakuan terhadap investasi yang sudah tertanam. Dua hal itu belum dijawab dalam pidato di Palu.
Sebelumnya, ESDM masih evaluasi kuota RKAB 2027 sudah menyoroti bahwa pemerintah masih mengevaluasi kuota RKAB 2027. Artinya, ruang kebijakan tambang memang sedang bergerak di beberapa titik sekaligus.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong hilirisasi dan nilai tambah, seperti terlihat pada target Bahlil bidik ekspor nikel US$45 miliar yang pernah disampaikan Bahlil. Dua agenda itu harus berjalan bersama tanpa saling meniadakan.
Bagi investor, kepastian jadwal implementasi sama pentingnya dengan besaran porsi. Tanpa itu, perencanaan jangka panjang sulit dibuat.
Bagi daerah penghasil, tambahan penerimaan negara belum tentu berarti tambahan pendapatan daerah. Skema bagi hasil pusat dan daerah belum disinggung dalam pidato.


