Satu Pintu Ekspor dan Laporan 100 Ton
Selain pembagian keuntungan, Prabowo menyinggung pengawasan ekspor. Semua ekspor disebut harus melewati satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Tujuannya agar volume barang yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang benar-benar dikirim ke luar negeri. Ia memberi contoh sederhana: ekspor 100 ton harus dilaporkan 100 ton.
“Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya. Kalimat itu menyiratkan praktik under-reporting yang dianggap merugikan penerimaan negara.
Kebijakan satu pintu menyentuh kewenangan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Prabowo menyebut pemerintah tidak boleh lagi kecolongan dalam pengawasan.
Bagi daerah penghasil, aturan ini bisa mempersempit ruang manipulasi dokumen. Namun, dampaknya pada waktu layanan dan biaya logistik belum dihitung.
Sampai saat ini belum ada daftar komoditas yang masuk skema satu pintu. Belum jelas pula apakah mekanisme itu berlaku untuk semua ekspor atau hanya mineral dan batu bara.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kaitan dengan Pasal 33 UUD 1945
Prabowo menempatkan kebijakan ini sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan,” katanya.
Metro TV menulis bahwa Prabowo menyebut ekonomi kekeluargaan sebagai perintah pendiri bangsa, bukan gagasan pribadinya. Framing itu dipakai untuk menjawab tuduhan bahwa kebijakan ini antiinvestasi.
Dalam pidato yang sama, Prabowo mengkritik pemberian izin HGU, IUP, dan HTI yang menurutnya kadang tidak sebanding dengan manfaat bagi rakyat. Ia menyoroti pihak yang mengaku warga negara Indonesia saat meminta izin, lalu membawa keuntungan ke luar negeri.
ANTARA melaporkan pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah sebagai forum resmi pernyataan tersebut. Organisasi itu sendiri sedang menyoroti isu keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya.
Kritik terhadap praktik izin bukan hal baru. Yang baru adalah arahan agar porsi negara dinaikkan secara langsung tanpa menunggu kajian panjang.
Belum Ada Bentuk Hukum dan Rincian
Hingga berita ini disusun, belum ada peraturan presiden, peraturan menteri, atau revisi kontrak yang diterbitkan untuk menjabarkan instruksi tersebut. Semua masih berupa arahan lisan di forum publik.
Belum jelas apakah negara memilih skema bagi hasil produksi, kepemilikan saham, royalti progresif, atau kombinasi ketiganya. Pilihan itu menentukan dampak nyata bagi arus kas perusahaan.
Pada Juni 2026, Kementerian ESDM pernah menegaskan skema gross split hanya berlaku untuk migas dan tidak diterapkan pada minerba. Pernyataan lama itu bisa berbeda arah dengan instruksi terbaru, sehingga perlu penjelasan resmi.
Apa yang Diketahui
Prabowo memberikan instruksi kepada Menteri ESDM agar seluruh IUP memberi negara porsi minimal 70 persen. Instruksi disampaikan pada 14 November 2026 di Palu.
Pemerintah tetap membuka investasi, dengan catatan modal boleh kembali lebih dulu sebelum keuntungan mayoritas menjadi hak bangsa. Negara juga menyiapkan opsi penguasaan saham.
Ekspor diarahkan melewati satu pintu agar laporan volume sesuai kenyataan. Kebijakan ini dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan semangat ekonomi kekeluargaan.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Bentuk hukum, dasar perhitungan 70 persen, dan masa transisi bagi IUP yang sudah beroperasi belum diumumkan. Tanggapan resmi Kementerian ESDM dan asosiasi pengusaha juga belum tersedia.
Belum ada informasi mengenai nasib kontrak karya yang masih berjalan, termasuk perusahaan dengan komposisi saham asing besar.
Dampak terhadap penerimaan negara, investasi baru, dan lapangan kerja masih berupa perkiraan. Angka apa pun sebelum regulasi terbit belum bisa diuji.
FAQ Seputar Instruksi 70 Persen Hasil Tambang
Apakah aturan 70 persen sudah berlaku resmi?
Instruksi sudah disampaikan secara terbuka, tetapi belum ada regulasi tertulis yang mengikat. Penerapannya menunggu penjabaran dari Kementerian ESDM.
Apakah investor asing masih boleh menanam modal?
Boleh. Prabowo menyebut modal asing tetap dibutuhkan, dengan syarat setelah modal kembali, keuntungan mayoritas menjadi hak bangsa Indonesia.
Apa arti kebijakan satu pintu ekspor?
Seluruh ekspor harus melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah agar volume yang dilaporkan sama dengan jumlah barang yang dikirim, sehingga penerimaan negara tidak bocor.
Baca juga
- Viral Nusantara: 180 Ribu Benih Lobster Digagalkan
- Berita Politik: Menkomdigi Lawan Algoritma Platform
- Berita Viral: Oknum TNI Aniaya Enam Santri Pangandaran
Kumpulan berita terbaru seputar Luwu Timur hari ini ada di kanal Luwu Timur hari ini.


