Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
SUARALUTIM.COM, MALILI — Angka defisit Rp49,19 miliar dalam dokumen KUA-PPAS APBD Luwu Timur 2027 bukan sekadar baris hitung di kertas kerja. Bagi Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur, angka itu menentukan seberapa ketat pengawasan yang harus dijalankan sepanjang tahun, terutama karena lima kadernya duduk di Badan Anggaran dan komisi teknis. Artikel ini membahas posisi PAN Luwu Timur dalam struktur penganggaran, dengan bersandar pada dokumen dan pemberitaan yang bisa diperiksa.
Berdasarkan laporan Warta Lutim mengenai paripurna 5 Agustus 2026, Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang disetujui memuat pendapatan Rp2.213.901.863.645, belanja Rp2.263.097.880.900, dan defisit Rp49.196.017.255. Pada forum yang sama disepakati pula pelaksanaan kegiatan tahun jamak untuk pekerjaan jalan kabupaten/kota serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
PAN Luwu Timur dan Peta Kekuatan di Badan Anggaran
Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029 memegang lima kursi. Susunan alat kelengkapan dewan yang dirujuk dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024 menempatkan sebagian anggota fraksi ini di titik-titik yang bersinggungan langsung dengan uang rakyat.
- Muhammad Rivaldi, S.H. — Ketua Fraksi PAN, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti).
- Ir. Hj. Harisah Suharjo — Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 1 (Malili–Wasuponda).
- Firman Udding, S.IP — Wakil Ketua Fraksi PAN, anggota Komisi II Bidang Ekonomi, anggota Bapemperda, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 1.
- Ir. Alamsyah, ST — Sekretaris Fraksi PAN, anggota Komisi III, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 5.
- Juddin — Sekretaris Komisi II, anggota Badan Anggaran, Dapil Luwu Timur 3 (Wotu–Burau).
- Nurchalis Azis, M.Pd — Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, anggota Badan Musyawarah, Dapil Luwu Timur 3.
- Abdul Halim, S.Kom — anggota Komisi I, anggota Badan Musyawarah, anggota Bapemperda, Dapil Luwu Timur 2 (Angkona–Kalaena).
- Prima Eyza Purnama — anggota Komisi I, anggota Badan Musyawarah, anggota Badan Kehormatan, Dapil Luwu Timur 5.
- Yusuf Pombatu, SE — anggota Komisi III, anggota Bapemperda, Dapil Luwu Timur 5.
Perlu dicatat, tidak semua nama di atas dicalonkan PAN pada Pemilu 2024. Sebagian duduk di Fraksi PAN meski partai asalnya berbeda, sehingga sebutan yang tepat adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader PAN. Hal ini penting agar pembaca tidak salah membaca peta politik di dewan.
Apa Arti Defisit Rp49 Miliar bagi Warga
Defisit berarti rencana belanja lebih besar daripada proyeksi pendapatan. Dalam dokumen anggaran daerah, selisih semacam ini dijawab melalui pos pembiayaan, misalnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau penerimaan pembiayaan lain yang sah. Rincian pembiayaan itu tidak diuraikan dalam pemberitaan yang menjadi sumber artikel ini, jadi angka di atas sebaiknya dibaca sebagai kerangka, bukan kesimpulan utuh.
Yang bisa dipastikan, belanja Rp2,26 triliun itu harus dibelanjakan dalam satu tahun anggaran. Setiap keterlambatan lelang, setiap pekerjaan yang molor, dan setiap program yang tidak terserap akan tampak di laporan realisasi. Di titik itulah fungsi pengawasan Badan Anggaran dan komisi menjadi relevan bagi warga, bukan bagi kepentingan politik jangka pendek.
Fraksi PAN menempatkan tiga anggotanya di Badan Anggaran: Harisah Suharjo sebagai wakil ketua, Rivaldi, Firman Udding, Alamsyah, dan Juddin sebagai anggota. Lima orang dalam satu fraksi yang duduk di badan penentu pagu anggaran jarang terjadi tanpa konsekuensi. Mereka ikut menanggung konsekuensi bila program tidak berjalan.


