SUARALUTIM.COM, MALILI — Desa Tabarano di Kecamatan Wasuponda menjalani penilaian lapangan program Desa Antikorupsi 2026, Sabtu (14/11/2026). Tim auditor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai tata kelola pemerintahan desa, sementara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengawal langsung prosesnya. Berita Lutim ini penting karena menyangkut cara uang desa dikelola di tingkat paling dekat dengan warga.
Bupati Luwu Timur diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdakab, Indra Fawzy, saat membuka acara. Ia menegaskan penilaian bukan ajang mengejar penghargaan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Berita Lutim: Apa yang Dinilai di Desa Tabarano
Agenda di Tabarano dibuka dengan sambutan pemerintah kabupaten, lalu dilanjutkan pemaparan profil dan inovasi tata kelola pemerintahan oleh Kepala Desa Tabarano, Rimal Manuk Allo, di hadapan tim auditor. Setelah pemaparan, tim penilai mendalami dokumen dan praktik yang dijalankan pemerintah desa.
Penilaian lapangan semacam ini lazim menyentuh beberapa hal: transparansi anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan, tertib administrasi, pelayanan publik, serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Rincian indikator dan bobot penilaian tidak diumumkan dalam pemberitaan yang menjadi sumber artikel ini, sehingga angka akhir belum bisa dibaca sekarang.
Yang disampaikan secara terbuka adalah arah penilaiannya. Indra Fawzy menyebut desa sebagai ujung tombak berbagai program pembangunan. “Pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa wajib menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Kepala Desa sebagai Teladan
Dalam sambutannya, Indra menempatkan komitmen pada pucuk pimpinan desa sebagai titik awal. Kepala desa dituntut menjadi teladan dalam kejujuran, perangkat desa bekerja disiplin dan bertanggung jawab, sementara Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
Pernyataan itu menyentuh persoalan yang sering muncul di banyak desa: pengawasan BPD kerap berhenti pada tanda tangan dokumen. Bila fungsi itu dijalankan penuh, temuan administratif bisa dicegah sebelum menjadi persoalan hukum.
Indra juga meminta kepala desa dan perangkat desa di Luwu Timur menjadikan penilaian ini sebagai bahan pembelajaran bersama. Harapannya, semangat membangun desa tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi berdampak nyata bagi warga.
Pandangan Tim Penilai Provinsi
Tim penilai dari Provinsi Sulawesi Selatan, Ikhsan Johari, mengingatkan bahwa program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sebagai pemenuhan syarat administratif. Menurutnya, program ini adalah gerakan membangun integritas yang melibatkan partisipasi aktif warga.
“Tujuan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, dan setiap layanan publik diberikan tanpa diskriminasi,” kata Ikhsan dalam kegiatan itu.
Kalimat itu menempatkan warga sebagai penilai utama. Dokumen yang rapi tidak otomatis berarti layanan berjalan baik. Sebaliknya, layanan yang cepat dan terbuka biasanya meninggalkan jejak administratif yang juga rapi.
Komitmen Pemerintah Desa
Kepala Desa Tabarano, Rimal Manuk Allo, menyatakan komitmen penuh jajaran pemerintahannya mewujudkan tata kelola desa yang bersih. “Kami berkomitmen kuat menjaga integritas dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan masyarakat, serta terus mendorong lingkungan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Komitmen semacam ini akan diuji setelah penilaian selesai. Yang menentukan bukan pernyataan di forum, melainkan praktik harian: apakah papan informasi anggaran diperbarui, apakah musyawarah desa melibatkan kelompok marginal, dan apakah pengadaan barang dilakukan sesuai prosedur.
Proses penilaian di Tabarano turut dihadiri Inspektur Kabupaten Luwu Timur Dohri As’ari, Kepala Dinas Kominfo-SP Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa M. Jumardin, Camat Wasuponda Alamsyah, jajaran perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat setempat.


