Pemerintah menaikkan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2027 menjadi Rp325 triliun, dari Rp295 triliun pada 2026. Bagi pelaku UMKM Luwu Timur, tambahan ruang pembiayaan Rp30 triliun itu bukan sekadar angka di Jakarta: ia menentukan apakah warung, bengkel, kedai kopi, usaha rumahan, dan kelompok tani di daerah ini bisa menambah modal kerja tahun depan tanpa terjepit pinjaman berbunga tinggi.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut kepada wartawan setelah rapat.
“Target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun,” kata Airlangga, seperti dikutip ANTARA.
Apa yang diputuskan dalam rapat KUR 11 November 2026
Rapat itu tidak hanya membahas KUR reguler. Pemerintah menetapkan paket kredit program 2027 dengan total Rp394 triliun.
“Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar 394 triliun dengan rincian KUR-nya 325 triliun,” ujarnya, dikutip Warta Ekonomi.
Kenaikannya setara Rp30 triliun atau sekitar 10,17 persen dibanding target 2026. Arah kebijakan pembiayaan usaha rakyat tahun depan adalah penambahan, bukan pemangkasan — sinyal penting bagi daerah yang ekonominya bertumpu pada usaha mikro, seperti Luwu Timur.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Rincian plafon kredit program pemerintah 2027
| Jenis kredit program | Plafon 2027 | Catatan |
|---|---|---|
| KUR reguler | Rp325 triliun | Naik dari Rp295 triliun pada 2026 |
| Kredit Usaha Pertanian (KUP) | Rp1,4 triliun | Disiapkan untuk sektor pertanian |
| Kredit Investasi Produksi Industri Padat Karya (KIPK) | Rp600 miliar | Menyasar industri yang banyak menyerap tenaga kerja |
| Kredit Program Perumahan (KPP) | Rp30 triliun | Masih terbuka opsi penambahan pada semester II-2027 |
| Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) | Rp30 triliun | Menyasar perempuan prasejahtera |
Selain plafon, rapat membahas dua hal yang jarang menjadi perhatian publik: pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan kredit untuk nelayan. Keduanya disebut Airlangga sebagai area yang penggunaannya masih bisa ditingkatkan.
Mengapa target ini penting bagi UMKM Luwu Timur
Luwu Timur adalah salah satu kantong usaha mikro terbesar di Luwu Raya. Data KPPN Palopo dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan per 30 April 2026 mencatat 63.275 UMKM di kawasan Luwu Raya pada triwulan I 2026, dengan Luwu Timur sekitar 21 ribu unit — jumlah terbesar, di atas Palopo yang lebih dari 19 ribu unit.
Namun laporan yang sama menyebut kendala yang khas: akses pembiayaan belum merata, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum menyeluruh, pemasaran masih konvensional, dan pemanfaatan platform digital belum optimal. Bagi pedagang di Malili, Wawondula, atau Tomoni, hambatan pertama biasanya bukan ide usaha, melainkan modal kerja dan syarat administrasi.
Karena itu, kenaikan plafon KUR 2027 punya arti praktis. Tambahan alokasi nasional memberi ruang bagi bank penyalur memperluas cakupan, sementara pemerintah daerah dan organisasi pengusaha mendorong lebih banyak pelaku usaha masuk skema formal. Tanpa dua hal terakhir, plafon besar di atas kertas bisa berhenti di kota provinsi. Contohnya produk oleh-oleh binaan di Rumah Oleh-Oleh Telaloa di Nuha, yang modal kerjanya paling sering menjadi ganjalan saat permintaan naik.
Konteks daerah juga menuntut kecepatan. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Luwu Timur 5,52 persen pada Maret 2026, turun 0,27 poin dari 5,79 persen. Penurunan itu perlu dijaga dengan pendapatan yang tumbuh — dan bagi banyak keluarga di sini, pendapatan tumbuh lewat usaha sendiri.
Peluang baru: KUR untuk kekayaan intelektual dan kredit nelayan
Dua isu dalam rapat itu relevan dengan struktur ekonomi Luwu Timur. Pertama, pembiayaan yang dikaitkan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual. Selama ini merek dan hak cipta dianggap pelengkap; ke depan keduanya bisa masuk pertimbangan kelayakan usaha.
“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,” kata Airlangga.
Kedua, kredit nelayan. Luwu Timur punya perairan darat luas — Danau Towuti, Mahalona, dan Matano — dengan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan yang bergantung pada modal harian untuk bahan bakar, jaring, pakan, dan perahu.
Dari sisi pengawasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyatakan dukungan agar penyaluran kredit program berjalan baik. OJK menyiapkan data pada sistem layanan informasi keuangan serta berkoordinasi lewat tim percepatan akses keuangan daerah.
“Terkait bagaimana mengoordinasikan pelaksanaan KUR maupun program UMKM di daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.


