Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: Dana Cadangan Pesangon Setor 2027

14 November 2026 • zul • 37 kali dibaca
Ilustrasi tumpukan uang rupiah sebagai gambaran dana pesangon pekerja
Foto: Jonny-mt, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
ASM Group
Iklan

Berita indonesia soal pesangon berubah arah setelah Kementerian Ketenagakerjaan memastikan seluruh perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon pekerjanya ke Dana Cadangan Pesangon yang dikelola lembaga pemerintah. Kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku pada Oktober 2027 dan menjadi salah satu perubahan paling menonjol dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam sosialisasi undang-undang itu pada Jumat, 13 November 2026. Ia menyebut dana pesangon tidak lagi disimpan sendiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan pada satu lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.

Bagi pekerja, skema ini menjanjikan hak pesangon yang lebih aman ketika perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan. Bagi pengusaha, kewajiban baru ini menuntut pembenahan administrasi dan perhitungan likuiditas sejak hari pertama seorang karyawan berstatus pekerja tetap.

Berita Indonesia soal Dana Cadangan Pesangon

Dana Cadangan Pesangon atau DCP adalah dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Dasar hukumnya ada pada Pasal 253 UU 27/2026, seperti dikutip dalam pemberitaan CNN Indonesia.

Tata Atur
Iklan

Yang membedakan DCP dari praktik lama adalah tempat penyimpanannya. Uang tidak lagi mengendap di kas perusahaan atau di rekening dana pensiun internal, tetapi disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.

Menurut Indah, perusahaan harus memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak seorang pekerja menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dengan begitu, uang untuk membayar pesangon sudah tersedia jauh sebelum PHK terjadi.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Aturan Pasal 253 dan Tenggat Oktober 2027

Pemerintah memberi masa transisi satu tahun sejak UU 27/2026 diundangkan. Tenggat itu membuat Oktober 2027 menjadi batas akhir bagi perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan dana pesangon kepada lembaga bentukan pemerintah.

Dalam laporan Liputan6.com, Indah meminta pengurus dana pensiun lembaga keuangan di setiap perusahaan mulai berbenah. Ia menegaskan seluruh dana pesangon harus sudah diserahkan pada lembaga pengelola DCP ketika tenggat tiba.

CNN Indonesia juga melaporkan bahwa kewajiban pengalihan dana itu disertai konsekuensi sanksi bila perusahaan tidak memenuhinya. Rincian sanksi belum diuraikan karena masih menunggu aturan pelaksanaan.

Mengapa Dapen dan DPLK Tidak Lagi Boleh

Kemnaker menutup ruang bagi dana pensiun perusahaan maupun dana pensiun lembaga keuangan untuk mengelola DCP. Alasannya sederhana, undang-undang menyebut pengelola harus lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Indah mengaku banyak menerima masukan dari kalangan pengusaha agar dana pensiun tetap dilibatkan. Namun ia menyatakan aturan itu bersifat final dan tidak memberi pengecualian bagi pengelola yang sudah ada.

Konsekuensinya, perusahaan perlu memetakan ulang seluruh kewajiban pesangon yang selama ini tercatat di pembukuan internal. Pemetaan itu mencakup masa kerja, upah terakhir, dan potensi hak lain yang menyertai PHK.

Belajar dari Pailitnya Industri Tekstil

Latar belakang aturan ini adalah sejumlah kasus gagal bayar pesangon ketika perusahaan berhenti beroperasi. Tribunnews mencatat penutupan perusahaan tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026 membuat hampir 11.000 pekerja kehilangan hak pesangonnya.

Kasus semacam itu menunjukkan pesangon yang hanya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan sangat rentan. Ketika aset habis untuk membayar utang, pekerja biasanya berada di urutan terakhir yang menerima pembayaran.

Skema sentralistik dianggap pemerintah sebagai jalan tengah. Uang pesangon dipisahkan dari kas perusahaan, sehingga hak pekerja tidak ikut terseret ketika usaha mengalami pailit.

Pembahasan soal hak pekerja saat PHK juga pernah dibahas dalam artikel SuaraLutim tentang sengketa PHK di Luwu Timur dan jalur mediasinya, yang menekankan pentingnya pencatatan hak sejak awal hubungan kerja.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga