Bantahan soal Danantara dan Informasi Sesat
Sejak aturan ini mencuat, beredar klaim di media sosial bahwa dana pesangon wajib disetorkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Kemnaker membantah klaim tersebut.
Dalam pemberitaan Tribunnews, Indah menegaskan informasi itu tidak benar dan sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola DCP. Pernyataan ini penting agar pengusaha tidak mengambil langkah berdasarkan kabar yang belum terkonfirmasi.
Pemerintah juga meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum memiliki dasar resmi. Sosialisasi UU 27/2026 disebut akan terus dilakukan bersama serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Aturan Turunan Masih Digodok
Pasal 253 belum bisa dijalankan sepenuhnya tanpa peraturan pemerintah sebagai aturan turunan. Penyusunannya akan diawali konsultasi publik yang melibatkan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lain.
Peraturan itu nantinya merinci tata kelola dana, sumber pendanaan, lembaga pengelola, hingga nasib dana pesangon yang telanjur terhimpun di dana pensiun sebelum undang-undang ini terbit.
Karena itu, sejumlah pengusaha memilih menunggu kepastian sebelum mengubah skema pencadangan mereka. Mereka menilai rincian teknis menentukan besaran setoran dan cara penghitungannya.
Pemerintah memberi sinyal bahwa pembentukan lembaga pengelola akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun belum ada nama, bentuk hukum, maupun kewenangan lembaga tersebut yang dipublikasikan.
Dampak bagi Pengusaha dan Pekerja
Bagi pekerja, kepastian dana pesangon mengurangi risiko kehilangan hak ketika perusahaan tutup. Skema ini juga melengkapi aturan PHK yang kini dibatasi pada 15 alasan khusus menurut UU 27/2026.
Bagi pengusaha, kewajiban menyetor dana sejak awal masa kerja menambah beban likuiditas. Perusahaan padat karya dengan jumlah pekerja besar akan merasakan dampak paling cepat.
Namun Kemnaker menilai pencadangan sejak awal justru membantu perusahaan menghindari kejutan keuangan. Beban itu dicicil sepanjang masa kerja, bukan dibayar sekaligus saat PHK terjadi.
Pembahasan mengenai UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga pernah diulas dalam artikel SuaraLutim tentang dampak aturan ini bagi tambang di Luwu Timur dan artikel tentang pengesahan undang-undang tersebut di DPR.
Apa yang Diketahui
Diketahui bahwa DCP diatur Pasal 253 UU 27/2026 dan wajib disediakan pengusaha. Pengelolaannya dilakukan lembaga pemerintah yang ditunjuk, bukan dana pensiun perusahaan atau dana pensiun lembaga keuangan.
Diketahui pula bahwa masa transisi berlangsung satu tahun dan berakhir pada Oktober 2027. Kemnaker telah membantah klaim bahwa dana pesangon akan disetorkan ke Danantara.
Pemerintah menargetkan lembaga pengelola terbentuk setelah masa transisi selesai. Rincian tata kelola akan diatur melalui peraturan pemerintah yang masih disusun.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum terkonfirmasi lembaga mana yang akan ditunjuk sebagai pengelola DCP. Belum ada pula kepastian bentuk hukum, kewenangan, dan mekanisme pengawasan lembaga tersebut.
Besaran setoran per perusahaan juga belum diumumkan. Belum jelas apakah nilai setoran dihitung dari masa kerja, upah, atau kombinasi keduanya.
Nasib dana yang sudah telanjur dikelola dana pensiun perusahaan juga masih menunggu aturan turunan. Perlakuan bagi usaha mikro dan kecil baru disebut sebagian dalam sejumlah pemberitaan, itu pun belum dirinci.
FAQ Seputar Dana Cadangan Pesangon
Kapan perusahaan wajib menyetor dana pesangon?
Paling lambat Oktober 2027, setelah masa transisi satu tahun sejak UU 27/2026 diundangkan. Sebelum tenggat itu, perusahaan diminta membenahi administrasi dan pendataan pekerja.
Apakah dana pesangon akan dikelola Danantara?
Tidak dalam keterangan resmi Kemnaker. Informasi itu disebut hoaks, dan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola sampai aturan turunan selesai.
Apakah dana pensiun perusahaan masih boleh mengelola pesangon?
Tidak. Kemnaker menyatakan dana pensiun perusahaan maupun dana pensiun lembaga keuangan tidak lagi diperbolehkan mengelola DCP karena undang-undang menetapkan lembaga pemerintah sebagai pengelola.
Perubahan ini menuntut kesiapan administratif dari dua sisi. Pekerja perlu memahami haknya, sementara pengusaha perlu menghitung ulang kewajiban yang selama ini tersimpan di pembukuan internal.
Yang paling dinanti sekarang adalah terbitnya peraturan pemerintah. Tanpa aturan turunan, kewajiban setor pada Oktober 2027 masih menyisakan banyak pertanyaan teknis bagi dunia usaha.
Baca juga
- Viral Hari Ini: Tiga Prioritas Kemnaker Hadapi Disrupsi AI
- Berita Viral: Indonesia Butuh Dana Iklim Rp7.513 T
- Berita Indonesia: 11 Negara ASEAN Teken DEFA di Manila
Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.


