Berita politik dari ruang digital: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah anggapan bahwa pemerintah menghapus konten media sosial secara sembarangan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menegaskan kementeriannya bukan tukang sensor. Ia menyebut setiap permintaan penurunan konten harus melewati klasifikasi muatan ilegal dan mekanisme verifikasi.
Berita Politik: Komdigi Bantah Jadi Tukang Sensor
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat 13 November 2026. Menurut Mediodecci, kewenangan Komdigi dalam moderasi konten punya dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal itu memberi pemerintah kewenangan memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun menurutnya, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi bisa memutus akses konten tanpa dasar.
“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi,” kata Mediodecci, seperti dikutip detikInet.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Dua Jenis Konten yang Bisa Langsung Diblokir
Hanya dua kategori konten yang bisa langsung diputus aksesnya oleh Komdigi, yaitu perjudian online dan pornografi. Keduanya juga sudah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk pedoman komunitas masing-masing platform.
Untuk konten di luar dua kategori itu, Komdigi harus memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang sesuai bidangnya. Konten perdagangan ilegal misalnya perlu verifikasi Kementerian Perdagangan.
Informasi soal makanan dan obat tanpa izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konten disinformasi di sektor kesehatan, seperti informasi imunisasi, membutuhkan verifikasi dari instansi berwenang di bidang kesehatan.
Pembagian kewenangan itu penting karena menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah konten diturunkan. Komdigi memosisikan diri sebagai pelaksana keputusan teknis, bukan penentu substansi di semua sektor.
Alur Takedown: Aduan, Verifikasi, Notifikasi
Proses penurunan konten dimulai dari aduan. Sumbernya bisa patroli siber Komdigi, laporan masyarakat, atau permintaan aparat penegak hukum sebagai tindak lanjut penegakan hukum.
Setelah aduan diterima, Komdigi memverifikasi data pendukung dugaan pelanggaran. Jika persyaratan lengkap, kementerian mengirim notifikasi kepada platform digital untuk ditindaklanjuti, sebagaimana dijelaskan dalam laporan VOI.
Notifikasi dikirim dalam batch. Mediodecci menyebut satu batch biasanya berisi 200 sampai 400 tautan yang harus direspons platform. Platform kemudian memberi tanggapan, dan tidak semua pengajuan langsung disetujui untuk ditindak.
Jika platform tidak merespons, laporan dimasukkan ke Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Sistem itu dipakai untuk mengukur tingkat kepatuhan platform terhadap kewajiban moderasi konten yang diatur pemerintah.
Batas 4 Jam dan 24 Jam
Alur penanganan konten mendesak dan tidak mendesak sebenarnya sama, yang berbeda hanya tenggat waktunya. Konten mendesak ditargetkan selesai dalam empat jam, sedangkan konten normal dalam 1 kali 24 jam.
Kategori mendesak tidak banyak. Yang masuk kategori ini adalah konten terorisme, konten pornografi anak, dan konten yang meresahkan serta mengganggu ketertiban umum sesuai peraturan menteri terkait.
Bagi pengguna, tenggat itu menentukan seberapa cepat sebuah unggahan bisa hilang dari peredaran. Namun kecepatan penanganan juga bergantung pada kelengkapan data yang dikirim Komdigi ke platform dan kecepatan respons platform itu sendiri.
Komdigi menyebut tenggat empat jam hanya berlaku untuk kategori yang benar-benar mendesak, bukan seluruh aduan. Pembatasan itu dimaksudkan agar antrean penanganan tidak habis untuk laporan yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam sehari.
Kenapa Butuh Verifikasi Instansi Lain
Verifikasi lintas instansi bukan formalitas. Penilaian apakah sebuah konten melanggar hukum pidana atau hanya kritik publik membutuhkan keahlian sektoral yang tidak dimiliki satu kementerian.
Contohnya konten kesehatan. Klaim soal obat atau imunisasi harus dinilai otoritas kesehatan, karena salah penilaian bisa menghapus informasi yang justru dibutuhkan publik. Contoh lain konten perdagangan, yang butuh penilaian otoritas perdagangan.
Konsekuensinya, proses bisa lebih lambat. Namun menurut Komdigi, prosedur berlapis itu justru yang mencegah pemutusan akses berdasarkan laporan tunggal tanpa bukti, seperti dijelaskan dalam pemberitaan CNBC Indonesia.


