Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Politik: Komdigi Bantah Jadi Tukang Sensor Konten

15 November 2026 • zul • 38 kali dibaca
Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta
Kementerian Komunikasi dan Digital RI, domain publik, via Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Kritik Publik dan Transparansi Data

Kritik terhadap moderasi konten tidak hanya datang dari pengguna. Organisasi masyarakat sipil yang memantau kebebasan berekspresi berulang kali meminta pemerintah membuka data permintaan penghapusan konten, termasuk jumlah, kategori, dan alasannya.

Alasannya, tanpa data terbuka publik sulit menilai apakah sebuah permintaan turun konten berbasis pelanggaran hukum atau sekadar ketidaknyamanan terhadap kritik. Keterbukaan juga memungkinkan peneliti memeriksa pola permintaan dari waktu ke waktu.

Komdigi menyatakan memiliki mekanisme internal, termasuk pencatatan melalui sistem kepatuhan platform. Namun ringkasan data yang bisa diakses publik belum menjadi kebiasaan, sehingga perdebatan berlangsung tanpa angka pembanding.

Karena itu, pernyataan bahwa kementerian bukan tukang sensor perlu dibaca sebagai penjelasan prosedur, bukan bukti hasil. Yang bisa dinilai publik adalah konsistensi prosedur itu ketika ada konten bernuansa kritik terhadap pemerintah.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Komdigi

Komdigi menegaskan kewenangannya bukan untuk melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Fokus kementerian adalah tata kelola platform digital atau digital governance.

Artinya, kementerian tidak memidanakan pengguna hanya karena mengunggah konten tertentu. Pengaturan diarahkan kepada penyelenggara sistem elektronik agar menjalankan kewajiban moderasi sesuai ketentuan.

Pernyataan itu menjawab sebagian kritik publik. Namun kritik lain tetap berjalan, terutama soal transparansi data moderasi, jumlah konten yang diturunkan, dan alasan di balik setiap permintaan penghapusan, seperti diberitakan Kompas.com.

Tanda Konten Diturunkan atas Permintaan Komdigi

Komdigi menyebut ada tanda yang bisa dilihat pengguna. Di platform X, pengguna menerima pemberitahuan yang menyatakan konten diminta dihapus atas permintaan Komdigi. Di layanan Meta, muncul keterangan bahwa konten dibatasi.

Jika tidak ada notifikasi resmi yang mencantumkan nama kementerian, keputusan penurunan konten belum tentu berasal dari Komdigi. Platform juga punya mekanisme verifikasi mandiri untuk konten disinformasi, fitnah, dan kebencian.

Pengguna yang merasa kontennya diturunkan secara keliru diminta melapor. Komdigi menyatakan akan melakukan pengecekan ulang, dan platform memiliki mekanisme sanggah serta banding dalam proses penanganan konten.

Apa yang Diketahui dan Apa yang Belum Terkonfirmasi

Yang sudah diketahui: Komdigi hanya bisa langsung memutus akses untuk konten perjudian online dan pornografi, sedangkan kategori lain butuh verifikasi instansi berwenang. Tenggat penanganan empat jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten normal.

Yang belum terkonfirmasi: jumlah konten yang diturunkan atas permintaan Komdigi sepanjang 2026, rincian kategori, dan tingkat persetujuan platform terhadap setiap batch permintaan. Data itu belum dipublikasikan secara terbuka.

Belum ada pula penjelasan rinci soal kriteria konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Rumusan itu sering menjadi titik sengketa karena penafsirannya bisa berbeda antara pemerintah, platform, dan pengguna.

FAQ Seputar Moderasi Konten Komdigi

Apakah Komdigi bisa menghapus konten kritik ke pemerintah?

Menurut Komdigi, tidak secara langsung. Konten di luar perjudian online dan pornografi harus melewati verifikasi instansi berwenang serta mekanisme aduan sebelum diminta turun ke platform.

Berapa lama proses penurunan konten?

Konten mendesak ditargetkan selesai dalam empat jam, sedangkan konten normal dalam 1 kali 24 jam setelah persyaratan data lengkap.

Bagaimana jika konten saya salah diblokir?

Pengguna dapat melapor ke Komdigi dan memakai mekanisme sanggah atau banding di platform. Komdigi menyatakan akan mengecek ulang laporan keberatan tersebut.

Perdebatan soal moderasi konten tidak akan selesai hanya dengan satu pernyataan. Yang dibutuhkan publik adalah data dan prosedur yang bisa diperiksa. Sebagai konteks, artikel kami soal Komdigi yang membidik aliran dana judi online dan kajian aturan label konten AI menunjukkan rentang pekerjaan kementerian ini.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga