Politik nasional hari ini bergerak cepat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk tim verifikasi calon wakil presiden berisi 36 orang dan menunjuk Lestari Moerdijat sebagai ketuanya. Penunjukan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Mohamad Sohibul Iman usai dirinya dilantik menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Senin 16 November 2026. Tim verifikasi akan memeriksa seluruh persyaratan dua nama cawapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, dengan riwayat pendidikan sebagai fokus utama.
Politik Nasional: Tim Verifikasi Cawapres Mulai Bekerja
Tim verifikasi dan tim ad hoc dibentuk dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat 13 November 2026. Masing-masing tim beranggotakan 36 orang dan diisi perwakilan semua fraksi. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan tim verifikasi akan dipimpin salah satu dari sembilan pimpinan MPR.
Susunan itu baru diumumkan lengkap pada Senin, setelah Sohibul Iman dilantik sebagai Wakil Ketua MPR. Ia menyebut Lestari Moerdijat dari Fraksi NasDem memimpin tim verifikasi. Sementara tim ad hoc dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dari Fraksi PDI Perjuangan, menurut laporan CNN Indonesia.
Pembagian tugas kedua tim berbeda. Tim verifikasi memeriksa berkas administrasi dan pemenuhan syarat konstitusional calon. Tim ad hoc menyiapkan dokumen ketetapan MPR untuk mengangkat wakil presiden baru dalam sidang paripurna.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Susunan Anggota dan Representasi Fraksi
Sohibul Iman menyatakan dirinya masuk dalam tim verifikasi bersama tiga perwakilan Fraksi PKS lainnya. Nama yang disebut antara lain Johan Rosihan, Tifatul Sembiring, dan Hidayat Nur Wahid. Komposisi itu disebut mencerminkan proporsi kursi masing-masing fraksi di MPR.
IDN Times melaporkan tim verifikasi berisi 36 anggota dengan latar belakang komisi yang beragam. Sebagian anggota berasal dari Komisi III DPR yang biasa menangani urusan hukum dan pemeriksaan dokumen. Fraksi lain mengirim anggota dengan pengalaman di bidang administrasi pemerintahan dan pendidikan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, juga ditunjuk sebagai anggota tim verifikasi. Ia menilai tata tertib MPR tidak mewajibkan ketua tim verifikasi berasal dari unsur pimpinan MPR. Pernyataan itu muncul saat ia ditanya soal peluang memimpin tim tersebut.
Riwayat Pendidikan Jadi Fokus Pemeriksaan
Sohibul menyatakan verifikasi akan dilakukan sedetail mungkin agar tidak muncul persoalan setelah calon ditetapkan. Menurutnya, riwayat pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling disorot. Ia menyebut pengalaman kontroversi sebelumnya menjadi pelajaran bagi seluruh pimpinan MPR.
BeritaSatu menulis bahwa MPR ingin memastikan verifikasi tidak berhenti sebagai formalitas. Pemeriksaan mencakup keaslian dokumen, kesesuaian data dengan instansi penerbit, dan latar belakang pendidikan calon. Langkah itu diambil supaya polemik yang berujung pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak terulang.
Selain pendidikan, tim verifikasi akan memeriksa sejumlah syarat lain seperti kewarganegaraan, usia, dan status hukum calon. Pemeriksaan dilakukan bersama instansi terkait agar data yang diterima bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya dilaporkan ke pimpinan MPR sebelum sidang paripurna digelar.
Pemeriksaan dokumen pendidikan biasanya melibatkan instansi penerbit dan kementerian terkait. Tim dapat meminta salinan arsip kelulusan atau surat keterangan resmi dari sekolah dan perguruan tinggi. Prosedur itu memakan waktu karena harus menunggu balasan tertulis dari masing-masing lembaga.
Anggota tim verifikasi dari Fraksi PKS menyebut pemeriksaan akan dilakukan bertahap sesuai kelompok dokumen. Berkas administrasi dasar diselesaikan lebih dulu, baru kemudian riwayat pendidikan dan catatan hukum. Pembagian kerja itu disusun agar laporan bisa diserahkan tepat waktu ke pimpinan MPR.


