Tugas Tim Ad Hoc dan Tahapan Sidang
Tim ad hoc bertugas mempersiapkan dokumen ketetapan MPR yang menjadi dasar pengangkatan wapres baru. Anggotanya juga mengatur tahapan sidang, termasuk penyusunan jadwal dan tata tertib khusus. Tim ini dipimpin Bambang Pacul bersama dua wakil dari unsur pimpinan MPR lainnya.
Menurut Suara.com, kedua tim dibentuk agar proses suksesi berjalan sesuai konstitusi. MPR mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden. Presiden memiliki hak prerogatif penuh menentukan nama yang diajukan ke parlemen.
Setelah dua nama masuk, tim verifikasi bekerja dalam batas waktu yang ditetapkan pimpinan MPR. Berkas yang lengkap akan diteruskan ke sidang paripurna untuk dipilih dan ditetapkan. Jika ada dokumen yang diragukan, tim bisa meminta klarifikasi tambahan kepada calon atau instansi penerbit.
Unsur DPD ikut duduk dalam tim ad hoc sesuai kesepakatan rapat gabungan. Keterlibatan mereka memastikan proses pengisian jabatan wapres tidak hanya dibahas oleh fraksi partai politik. Pimpinan DPD menyatakan akan mengawal tahapan ini tanpa ikut menentukan nama calon.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Jadwal Paripurna yang Bergeser
Sejumlah fraksi mengusulkan sidang paripurna pengisian jabatan wapres diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Alasan resminya benturan agenda DPR dan DPD serta kesiapan verifikasi yang butuh waktu. Usulan itu muncul dalam rapat pimpinan MPR pada Senin pagi.
Penundaan memberi ruang bagi tim verifikasi menyelesaikan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. MPR menegaskan tenggat konstitusional tetap terjaga, yaitu paling lambat 60 hari setelah surat pengunduran diri diterima. Dengan hitungan itu, batas akhirnya jatuh pada 10 Januari 2027.
Perubahan jadwal ini melengkapi rangkaian sidang paripurna MPR yang diundur yang sebelumnya ditetapkan pada awal Desember. Publik diminta mengikuti informasi resmi dari MPR daripada kabar yang beredar di grup percakapan. Pimpinan MPR berjanji mengumumkan setiap tahapan secara terbuka.
Pelajaran dari Polemik Ijazah Sebelumnya
Kontroversi ijazah Gibran pada 2024 menjadi latar yang tidak bisa dilepaskan dari pembentukan tim ini. Saat itu publik mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi syarat pencalonan. Sejumlah pihak menilai proses verifikasi waktu itu terlalu cepat dan tidak transparan.
Kritik serupa muncul kembali dalam dorongan hak angket ijazah Gibran yang dibahas DPR pada Oktober 2026. MPR kini berupaya menutup celah itu dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam pemeriksaan. Langkah tersebut juga menjadi sinyal bahwa parlemen ingin menghindari konflik politik baru di tengah masa transisi.
Pengamat tata negara menilai verifikasi yang ketat penting untuk menjaga legitimasi wapres terpilih. Namun mereka mengingatkan agar prosesnya tidak berubah menjadi pengadilan opini terhadap calon. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dipegang selama dokumen belum dinyatakan bermasalah.
Apa yang Diketahui
MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing berisi 36 orang pada 13 November 2026. Tim verifikasi dipimpin Lestari Moerdijat, sedangkan tim ad hoc dipimpin Bambang Wuryanto. Sohibul Iman dilantik sebagai Wakil Ketua MPR pada 16 November 2026.
Fokus utama verifikasi adalah riwayat pendidikan calon wakil presiden. MPR sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon. Sidang paripurna diusulkan mundur ke 9 Desember 2026.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Nama dua cawapres yang akan diajukan presiden belum diumumkan secara resmi. Daftar lengkap 36 anggota tim verifikasi belum dipublikasikan MPR. Jadwal pasti sidang paripurna juga belum ditetapkan dalam rapat paripurna.
Belum ada keterangan apakah tim verifikasi akan membuka hasil pemeriksaan dokumen kepada publik. Mekanisme klarifikasi bagi calon yang dokumennya dipersoalkan juga belum dijelaskan. Semua pihak masih menunggu surat resmi presiden sebagai dasar kerja tim.
FAQ Seputar Tim Verifikasi Cawapres
Siapa ketua tim verifikasi cawapres MPR? Tim verifikasi dipimpin Lestari Moerdijat dari Fraksi NasDem, sementara tim ad hoc dipimpin Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan.
Apa yang diverifikasi? Tim memeriksa berkas administrasi, kewarganegaraan, usia, status hukum, dan riwayat pendidikan calon wapres. Pendidikan menjadi sorotan utama setelah polemik ijazah pada 2024.
Kapan wapres baru ditetapkan? Sidang paripurna diusulkan digelar 9 Desember 2026, mundur dari rencana awal 2 Desember. Batas konstitusional pengisian jabatan jatuh paling lambat 10 Januari 2027.
Baca juga
- Berita Viral: Kebakaran Ruko Phuket Tewaskan 11 Orang
- Berita Indonesia: Kasus Pemerasan SYL Mandek Tiga Tahun
- Tambang Nasional: HBA November Kedua Naik 4,15 Persen
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


